Ceknricek.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, semua proses hukum harus dihargai dan dihormati, merespons dimulainya persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta, Jumat (14/6).
Pernyataan itu ia sampaikan saat meninjau proyek revitalisasi Pasar Sukawati di Gianyar, Bali, Jumat (14/6). Presiden mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Sidang dengan pemohon pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu, dianggap Jokowi sebagai langkah hukum yang sesuai dengan konstitusi. Dengan begitu, proses dan tahapannya yang akan berlangsung secara terbuka dalam waktu 14 hari itu harus dihormati.
Jokowi tidak ingin proses hukum tersebut dinodai dengan manuver yang tidak baik. Ia berharap agar proses persidangan dapat berjalan dengan lancar dan tanpa kendala hingga putusan diambil dalam 14 hari ke depan.
Sidang dimulai tepat pukul 09.00 WIB, tidak terlihat kedua paslon menghadiri sidang tersebut, namun hanya dihadiri oleh kuasa hukum masing-masing.
Pihak Bawaslu diwakili anggota Bawaslu Fritz Siregar, dikarenakan Ketua dan Wakil Ketua Bawaslu masih menyelesaikan sidang pelanggaran administrasi Pemilu 2019.
Sedangkan seluruh komisioner KPU RI hadiri dalam persidangan dan didampingi oleh kuasa hukumnya.
Sidang pendahuluan ini merupakan tahap keenam dari sebelas tahap proses penanganan sengketa hasil Pilpres 2019 di MK. Tahap selanjutnya adalah sidang pemeriksaan perkara yang diagendakan pada 17 Juni hingga 21 Juni.
Setelahnya akan diadakan Rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH), kemudian dilanjutkan dengan sidang pengucapan putusan. Sidang pengucapan putusan untuk perkara Pemilu Presiden 2019 diagendakan digelar pada 28 Juni. Tahap terakhir adalah penyerahan salinan putusan dan pemuatan dalam laman MK.
