Ceknricek.com– Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memerintahkan jajaran Pemprov DKI untuk mencabut pengajuan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait hukuman pengerukan Kali Mampang. Hal tersebut diungkapkan Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhana. Dia menyebut pencabutan upaya banding merupakan perintah langsung dari Anies.
“Pencabutan upaya hukum banding ini berdasarkan arahan Gubernur DKI Jakarta,” kata Yayan dalam keterangan tertulis, Kamis (10/3/22).
Sebelumnya, Anies Baswedan resmi mengajukan banding atas putusan PTUN yang mewajibkan Pemprov DKI melakukan pengerukan dan pembangunan turap di Kali Mampang. Yayan Yuhana mengatakan, pengajuan banding dilakukan karena ada beberapa pertimbangan majelis hakim yang dinilai kurang cermat dan perlu direviu ulang.
“Penanganan banjir lainnya yang (mungkin) belum dipertimbangkan oleh majelis hakim PTUN,” kata Yayan Rabu (9/3/22) kemarin.
Pengajuan banding tersebut tertulis dalam sipp.ptun-jakarta.go.id yang diajukan pada Selasa (8/3/22) kemarin. Perkara nomor 205/G/TF/2021/PTUN.JKT yang didaftarkan 24 Agustus 2021, Anies digugat oleh tujuh warga korban banjir Jakarta pada awal 2021. Perkara tersebut didaftarkan 24 Agustus 2021, Anies digugat oleh tujuh warga korban banjir 2021 yaitu penggugat Tri Andarsanti, Jeanny Lamtiur, Gunawan Wibisono, Yusnelly Suryadi, Shantywidhiyanti, Virza Syafaat, dan Indra.
Ketujuh korban banjir tersebut menuntut Anies mengerjakan program pencegahan banjir secara serius di wilayah Mampang Pela, Jakarta Selatan. Selain itu, penggugat juga menuntut Anies membayar Rp 1 miliar atas kerugian akibat banjir.
Namun, dalam putusan pada 15 Februari 2022, majelis hakim PTUN Jakarta hanya mengabulkan tuntutan pertama, yaitu memerintahkan Anies menuntaskan pengerukan Kali Mampang sampai ke Pondok Jaya dan membangun turap sungai di Kelurahan Pela Mampang.
