Andi Mallarangeng Sarankan Moeldoko Bikin Partai Baru atau Fokus Sebagai KSP | Cek&Ricek
Foto: Istimewa

Andi Mallarangeng Sarankan Moeldoko Bikin Partai Baru atau Fokus Sebagai KSP

Ceknricek.com -- Politikus senior Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyarankan mantan Panglima TNI, Moeldoko untuk membuat partai baru atau fokus kembali bekerja sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Hal itu diungkap Andi menyusul keputusan Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Laoly yang menolak kepengurusan Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat versi kubu Deli Serdang.

“Ini adalah exit strategy yang bagus bagi Pak Moeldoko, karena dia bisa mengklaim telah dibohongi bahkan ditipu oleh broker-broker politik,’ kata Andi, Sabtu (3/4/21).

Andi juga menyarankan Moeldoko untuk membangun partai baru sengam para pendukung KLB Deli Serdang. Dia menilai keputusan itu akan jauh lebih bagus dan elegan untuk melihat kubu siapa yang lebih unggul antara Moeldoko dan Agus Harimurti Yudhoyono.

“Pak Moeldoko (juga bisa) bikin partai baru bersama para pendukung KLB Deli Serdang. Terserah mau kasih nama apa. Kalau opsi ini yang dilakukan, pasti tidak ada lagi kegaduhan. Aman dan damai. Silakan mengurus partai masing-masing. Siapa tahu kita bisa berkoalisi nantinya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Andi menilai jika Moeldoko tetap berusaha mendongkel kepemimpinan Partai Demokrat yang sah dengan mengajukan gugatan ke PTUN hal itu akan memakan waktu lama, dan menimbulkan keributan.

“Karena yang digugat adalah keputusan penolakan dari Menkumham dan yang menggugat adalah Pak Moeldoko, yang masih menjabat sebagai KSP. Kesannya, orang pemerintah, dekat dengan Presiden, menggugat koleganya yang juga anggota kabinet. Apa kata dunia?” tandas Andi.

Partai Demokrat terbelah usai Kepala Staf Kepresidenan Moledoko dan sejumlah kader internal bermanuver merebut kursi pimpinan partai dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lewat Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang pada Jumat (5/3/21).

Mereka kemudian resmi mengumumkan beberapa nama yang masuk jajaran kepengurusan pada Selasa (23/3/21). Namun pada Rabu (31/3/21) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak berkas dokumen permohonan pengesahan kepengurusan KLB Deli Serdang.


Editor: Prasetyo Agung G


Berita Terkait