Foto: KPK

Bedah Buku Bersama KPK, Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Ceknricek.com - Selama periode 1951-1052, publik mulai jengkel dengan para pemimpin politik Indonesia karena bertikai terus-menerus, dan akibatnya gagal membereskan segala sesuatu. Di kantor-kantor pemerintahan mereka mendapati kemalasan, korupsi dan pertikaian klik.

"Di antara para elit politik, mereka mendapati lebih banyak lagi klik dan faksi, belum lagi gaya hidup glamor, pendakian kelas sosial dan keranjingan pesta koktail.”

Kalimat di atas dipetik dari buku "Melawan Korupsi: Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia 1945-2014".  Buku yang ditulis Vishnu Juwono ini menjadi topik utama dalam Sarasehan Pustaka KPK, Senin (18/3), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Jendral Transparancy International Indonesia Dadang Tri Sasongko, dan pengamat politik Philips J. Vermonte.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengapresiasi buku tersebut. Menurutnya, buku itu dengan gamblang mengurai sejarah pasang-surut pemberantasan korupsi di Indonesia.

Laode berharap, dengan buku itu generasi penerus negeri tidak mengulangi kesalahan para pendahulu mereka yang selalu gamang dalam menggelorakan semangat antikorupsi lantaran dihadang oleh benturan kepentingan-kepentingan yang lain. “Buku ini akan menuntun negeri ini agar kita tidak seperti keledai yang jatuh pada lubang yang sama,” ujar Laode.

Dalam buku tersebut, Vishnu menelaah upaya pemberantasan korupsi dan reformasi tata kelola pemerintahan di tingkat nasional dengan fokus utama pada kebijakan pemerintah dari periode Soekarno hingga akhir periode Susilo Bambang Yudhoyono. “Karya ini menelaah akar, sebab dan dinamika korupsi di bawah para pemimpinnya terdahulu,” katanya.

Vishnu juga menceritakan bahwa Indonesia pernah berada pada kondisi dimana publik mulai tidak percaya pada pemerintahan. Kondisi tersebut terjadi pada kurun 1951-1952. Khalayak mulai jengkel kepada para pemimpin lantaran hanya mengurusi kepentingan partainya.

“Pekerjaan pemerintahan saat itu gagal diselesaikan. Presiden RI Soekarno akhirnya menunjuk Wilopo sebagai formatur. Dengan susunan kabinet yang dibentuknya, Wilopo melakukan upaya reformasi birokrasi,” kisahnya.

Menurut Vishnu, ada pembelajaran yang dapat diambil dari peristiwa tersebut. Saat itu, Wilopo melakukan pemangkasan drastis terhadap belanja pemerintah dan menghapus pemborosan yang tidak perlu. “Hal ini bisa menjadi contoh dalam upaya reformasi birokrasi,” ujarnya.



Berita Terkait