Foto: Ashar/Ceknricek.com

Datangi MK, Sejumlah Pimpinan KPK Ajukan "Judicial Review"

Ceknricek.com -- Sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Rabu (20/11). Kedatangan mereka untuk mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 19/2019 tentang KPK. Mereka yang datang adalah Agus Rahardjo, Laode M Syarif, Saut Situmorang.

Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, mereka menyampaikan gugatan itu secara pribadi, atas nama koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas 13 orang pegiat antikorupsi. "Kami didukung 29 pengacara," katanya.

Datangi MK, Sejumlah Pimpinan KPK Ajukan "Judicial Review"
Foto: Ashar/Ceknricek.com

Agus dan kawan-kawan terlihat didampingi eks-pimpinan KPK M Yasin. Selain mereka berempat, ada sembilan nama lain yang terdaftar sebagai penggugat, yakni eks-pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas, Betty Alisjahbana, Hariadi Kartodihardjo, Mayling Oey, Suarhatini Hadad, Abdul Fickar Hadjar, Abdilah Toha, Ismid Hadad, serta Omi Komaria Madjid, istri dari almarhum Nurcholis Madjid.

Baca Juga: Ini Penampakan Uang Pengembalian Hasil Korupsi Rp477 Miliar yang Diterima Kejagung

Meski mengajukan peninjauan kembali atas UU KPK, Agus tetap mengharapkan Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU (perppu). "Ya enggak apa-apa (mengajukan judicial review). Kalau, misalnya, Presiden sekarang mengeluarkan Perppu juga enggak apa-apa," ucapnya.

Datangi MK, Sejumlah Pimpinan KPK Ajukan "Judicial Review"
Foto: Ashar/Ceknricek.com

Wakil Ketua KPK Laode menjelaskan bahwa UU No 19/2019 tentang KPK  memiliki banyak kesalahan secara formil maupun materiil sehingga harus digugat, apalagi proses penyusunannya tidak melibatkan konsultasi publik.

"Bahkan, DIM-nya (daftar inventarisasi masalah) saja tidak diperlihatkan kepada KPK sebagai stakeholder pertama UU KPK. Berikutnya lagi naskah akademik UU itu, tidak masuk juga prolegnas," tuturnya.

Datangi MK, Sejumlah Pimpinan KPK Ajukan "Judicial Review"
Foto: Ashar/Ceknricek.com

Laode juga melihat ketidaksinkronan pada beberapa pasal. Misalnya, antara Pasal 69 dan 70 UU KPK, serta aturan tentang Dewan Pengawas yang justru bukan mengawasi, tetapi memberikan izin.

"Jadi, yang mengawasi Dewan Pengawas itu siapa? Karena tidak ada yang mengawasi semua kinerja dalam KPK, atas sampai bawah. Mereka tidak melakukan pengawasan, tetapi melakukan operasional memberikan izin penyadapan dan penggeledahan," ujarnya menegaskan.

BACA JUGA: Cek POLITIK, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini


Editor: Farid R Iskandar


Berita Terkait