Foto: Merdeka.com

Gaduh Ahok Lagi, Sampai Kapan?

Ceknricek.com -- Berita tentang rencana pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi petinggi di salah satu BUMN disambut riuh netizen atau warganet di media sosial. Ada yang bersyukur dan memuji. Para pemuji itu di kalangan medsos sudah dikenal lama sebagai Ahoker.

Respons negatif lebih dominan. Mereka mengecam, menyesalkan, bahkan memaki. Seru. Deretan dugaan keterlibatan Ahok dalam korupsi pun kembali diviralkan. Soft file buku “Usut Tuntas Dugaan Korupsi Ahok: Menuntut Keadilan untuk Rakyat” yang ditulis Marwan Batubara kembali beredar luas di jejaring medsos.

Buku yang diterbitkan Yayasan Pengkajian Sumberdaya Indonesia (YPSI) pada tahun 2017 lalu itu sudah sempat bikin heboh. Buku itu menyajikan berbagai dugaan kasus korupsi yang melibatkan Ahok selama dirinya bertugas sebagai Wakil Gubernur dan Gubernur DKI Jakarta antara periode 2012 hingga 2017.

Gaduh Ahok Lagi, Sampai Kapan?
Sumber: Aktual

Kasus itu antara lain tentang tukar guling lahan RS Sumber Waras di Jakarta Barat, kasus lahan Taman BMW, kasus tanah Cengkareng Barat, penyelewengan dana CSR, penyimpangan dana non budgeter, dan kasus reklamasi Teluk Jakarta. 

Di antara kasus-kasus itu juga ada satu kasus yang diduga melibatkan Ahok saat dirinya masih menjabat sebagai Bupati Belitung Timur.

Bukan itu saja. Buku itu juga membahas tentang metode penggusuran yang dilakukan Ahok selama berkuasa di Jakarta. Disebutkan bahwa di era Ahok terjadi penggusuran paling brutal dalam sejarah republik. 

"Sebetulnya Ahok penjahat besar,” ucap Marwan Batubara, saat peluncuran buku tersebut, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 23 Mei 2017 lampau.

Eks anggota DPD perwakilan Sumatera Utara periode 2009-2014 ini menegaskan, melalui fakta-fakta yang dipaparkan di buku ini, diharapkan aparat hukum segera bertindak untuk menjerat Ahok.

"Dengan harapan dapat menggerakkan nurani aparat penegak hukum dan presiden Jokowi agar dapat mengambil tindakan yang seadil-adilnya, serta mengusut tuntas dugaan korupsi yang sudah dilakukan Ahok," ujarnya. 

Nggak Usah Baper 

Melalui akun Twitternya, eks Ketua DPR RI, Marzuki Alie, juga mengingatkan sebaiknya kasus hukum dugaan korupsi yang menyeret nama Ahok diselesaikan terlebih dulu sebelum ia dijadikan bos BUMN. Hal tersebut penting karena track record dalam menentukan pemimpin BUMN harus menjadi pertimbangan utama. 

"Jangan menjadi preseden buruk, karena kondisi BUMN yang sudah banyak terpuruk karena fraud. PT Jiwasraya yang diam-diam, sudah defisit puluhan T (triliun)," cuit Marzuki, Rabu (13/11). 

Kasus korupsi yang dimaksud Marzuki adalah soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tentang kasus Sumber Waras. Ini adalah kasus tahun 2014. BPK merilis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menyebut ada indikasi kerugian negara sebesar Rp191,3 miliar dari pembelian lahan tersebut. 

Atas kasus ini, Ahok pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi di tahun 2016. Dia diperiksa selama lebih dari 12 jam. Entah kenapa kasus ini tak berlanjut. 

Gaduh Ahok Lagi, Sampai Kapan?
Sumber: Liputan6

Baca Juga: Upaya Jokowi Menarik Kembali Ahok  

"Selama belum diselesaikan, maka kasus itu tidak selesai. BPK itu lembaga, temuannya masih nyangkut di Pemprov DKI, itu harus diselesaikan. Apapun wajib diselesaikan, kalau tidak bersalah gak usah takut dan gak usah baper. BTP itu teman saya, satu daerah, maju gubernur juga karena motivasi dari cerita saya," jelasnya. 

Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), Slamet Ma'arif, menyesalkan keputusan Jokowi jika benar akan mengangkat Ahok sebagai petinggi di BUMN. Rekam jejak Ahok yang pernah dipenjara karena kasus penodaan agama pada tahun 2017 silam mestinya menjadi pertimbangan. 

"Apa di Indonesia enggak ada lagi orang yang track record-nya baik, sopan, tidak kasar, tidak terindikasi korupsi?," ujar Slamet kepada CNNIndonesia.com, Kamis (14/11).

“Waduh residivis jadi direksi di BUMN bingung saya benar-benar musibah buat bangsa ini,” tambah Juru Bicara PA 212, Habib Novel Bamukmin, seperti dikutip JPNN, Rabu (13/11). “Saya duga suatu balas budi kepada Ahok, namun jasa apa ya Ahok sampai dapat jabatan objek vital milik pemerintah. Padahal Ahok minim prestasi,” ujarnya.

Gaduh Ahok Lagi, Sampai Kapan?
Sumber: Liputan6

PA 212 adalah kelompok yang terbentuk sebagai hasil aksi unjuk rasa pada 2 Desember 2016. Saat itu beberapa ormas Islam yang dimotori GNPF MUI (sekarang GNPF Ulama) mengerahkan massa untuk memprotes pernyataan bernada SARA dari Ahok yang ketika itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. 

Gelombang unjuk rasa dipicu pidato Ahok yang disampaikan kepada masyarakat Pulau Seribu di 27 September 2016. Ahok menyinggung Surat di dalam Alquran, Al-Maidah ayat 51 tentang pedoman memilih pemimpin.

Gelombang protes berlanjut hingga Pilkada DKI 2017 rampung. Ahok kalah. Ia juga divonis dua tahun penjara pada 9 Mei 2017. Sarjana Teknik Geologi (Insinyur geologi) Fakultas Teknologi Mineral jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti  terbukti melanggar Pasal 156a KUHP, yaitu secara sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama. 

Syarat Direksi BUMN

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN, Ahok harus memenuhi beberapa persyaratan jika ingin menjadi anggota direksi perusahaan pelat merah.

Salah satu persyaratan itu adalah tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Gaduh Ahok Lagi, Sampai Kapan?
Sumber: Istimewa

Dalam persyaratan materiil, direksi BUMN harus memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan. 

Baca Juga: Erick Thohir Pastikan Ahok Pimpinan BUMN Pada Bulan Desember

Selanjutnya, persyaratan lain yang diatur adalah direksi BUMN bukan pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II. 

Gaduh Ahok Lagi, Sampai Kapan?
Sumber: Okezone

Kemudian, direksi BUMN juga bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah.

Ketentuan ini diperkuat dalam Surat Edaran (SE) Nomor SE- 1 /MBU/S101/2019 tentang Keterlibatan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN Group (BUMN, Anak Perusahaan BUMN dan Perusahaan Afliasi BUMN) sebagai Pengurus Partai Politik dan/atau Anggota Legislatif dan/atau Calon Anggota Legislatif.

SE 2/2019 mengatur BUMN, anak perusahaan BUMN dan perusahaan afiliasi BUMN harus bebas dari politik praktis agar terhindar dari penyalahgunaan jabatan selain semata-mata untuk kepentingan Perseroan serta menghindarkan diri dari potensi konflik kepentingan.

Bisa saja Ahok diupayakan untuk memenuhi syarat itu. Bisa. Hanya saja, rasanya terlalu mahal biaya yang mesti dipikul bangsa ini jika rencana penobatan Ahok ini tetap dilanjutkan. Hentikanlah cara-cara yang membuat bangsa ini terbelah. Ahok sudah tamat.

BACA JUGA: Cek POLITIK, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini


Editor: Farid R Iskandar


Berita Terkait