Gayus Lumbuun: Pengadilan yang Berhak Memutuskan Menolak WNI Eks ISIS | Cek&Ricek
Foto: Istimewa

Gayus Lumbuun: Pengadilan yang Berhak Memutuskan Menolak WNI Eks ISIS

Ceknricek.com -- Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun punya pendapat berbeda,terkait keputusan pemerintah menolak memulangkan WNI Eks ISIS. Menurut Gayus, pemerintah tidak bisa begitu saja menolak kepulangan mereka. Alasannya, keputusan menolak WNI eks ISIS itu ada di pengadilan, bukan di tangan Jokowi selaku presiden.

"Bagi saya bukan cerminan negara hukum kalau ratas memutuskan sebuah putusan hukum. Walaupun berdasarkan undang-undang, tapi bukan wilayah kekuasaan presiden memutuskan, itu adanya di pengadilan," kata Gayus seperti dilansir VIVAnews, Kamis (13/2/2020).

Baca Juga :Pemerintah Tegaskan Tak akan Memulangkan WNI Eks ISIS

Gayus menuturkan Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, ratusan WNI itu juga berhak memperoleh keadilan melalui proses hukum yang berlaku di negeri ini. Gayus mengakui pemerintah wajib melindungi ratusan juta rakyat di dalam negeri. Namun, sekali lagi, dia mengingatkan bahwa 600 lebih WNI eks ISIS itu juga memiliki hak untuk mendapatkan keadilan.

Terkait dengan kejadian-kejadian seperti membakar paspor, harus diuji di pengadilan agar diketahui siapa di antara ratusan WNI itu yang benar-benar membakar paspor. Sebab, semuanya ada aturan hukumnya.

Foto: Istimewa

Misalnya, mereka yang terbukti membakar paspor maka bisa dihukum pencabutan warga negara, atau dipidana seumur hidup, karena dinilai mengkhianati negara. Tapi, kata Gayus, hakim yang boleh memutuskan, bukan kekuasaan.

Baca Juga:  Wapres, Status WNI Otomatis Hilang Saat Bergabung Dengan ISIS

"Ratas hanya memutuskan sementara mencegah masuk, selebihnya serahkan ke pengadilan. Jika sulit dihadirkan bisa in absentia. Yang jelas, ini ada suatu langkah hukum," tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk tidak memulangkan ratusan warga negara Indonesia yang sebelumnya tergabung dalam kelompok teroris ISIS. Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, usai rapat tertutup dengan Presiden Jokowi dan juga dihadiri sejumlah pejabat keamanan.

Dalam kesempatan lain, Presiden Jokowi juga menegaskan menolak pemulangan warga negara Indonesia yang terafiliasi dengan kelompok ISIS. Kali ini, Jokowi menyebut simpatisan ISIS itu yang masih mendekam di kamp Suriah dan Turki sebagai eks WNI. Jokowi beralasan keamanan dalam negeri di balik keputusannya tersebut.

BACA JUGA: Cek INTERNASIONAL, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.


Editor: Arifulhakim


Berita Terkait