Foto : Kompas

Kemendagri Tandatangani Nota Kesepahaman MoU dengan BPIP

Ceknricek com -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Penandatangan MoU tersebut dihadiri Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, Anggota Dewan Pengarah BPIP Try Sutrisno, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPIP Hariyono, dan Mendagri Tjahjo Kumolo.

Hariyono mengatakan, kerja sama antara BPIP dengan Kemendagri bukanlah sesuatu yang baru. Kementerian pimpinan Tjahjo Kumolo itu sering mengundang BPIP untuk mengisi materi pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila.

"Kami sangat berterima kasih karena Kemendagri jadi tuan rumah dan ini menjadi awal bagi kita agar Pancasila bisa dibumikan," ujar Hariyono di Gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (20/5).

Dengan telah ditandatanganinya MOU tersebut, BPIP dan Kemendagri sepakat bekerjasama di ruang lingkup seperti fasilitasi penguatan dan penyusunan rancangan serta mengidentifkasi peraturan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Kemudian, pemetaan mutiara Pancasila sebagai salah satu dasar implementasi nilai-nilai Pancasila, pemberdayaan komponen masyarakat dalam menggali mutiara Pancasila dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, pelatihan dan pembinaan nilai-nilai Pancasila kepada para pihak dan pemerintah daerah, serta pemerintah desa.

Lalu, pembinaan civitas akademika dan praja lnstitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menjadi salah satu pelopor aktualisasi Pancasila, serta tukar-menukar informasi, pengkajian dan bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati BPIP dan Kemendagri.

Setelah MoU ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama dan dilaksanakan, diharapkan Aparatur Sipin Negara (ASN) di lingkungan Kemendagri dan pemerintahan daerah yang jumlahnya sangat besar dan tersebar di seluruh Indonesia, akan mengoptimalisasikan nilai-nilai Pancasila dengan cara terkini sesuai arahan Presiden RI pada 30 Maret 2019.

Penyampaiannya dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, dialog, atau melalui berbagai pedoman. Dalam pelaksanaannya, semua hal tersebut dilakukan sejak mereka memulai pendidikan sebagai praja ataupun CPNS dengan target tergalinya mutiara Pancasila dan timbulnya lagi semangat gotong royong.



Berita Terkait