Ceknricek.com -- Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan sudah mengantongi anggaran vaksinasi COVID-19 gratis sebesar Rp54,44 triliun.
Dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Senin, (21/12/20) Sri Mulyani menyatakan anggaran sementara bernilai jumbo itu berasal dari cadangan Rp18 triliun dan anggaran Kementerian Kesehatan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 yang tidak dieksekusi sebesar Rp36,44 triliun.
“Kita masih memiliki space seperti instruksi presiden bahwa semua kementerian/lembaga harus memprioritaskan penanganan COVID untuk vaksinasi,” ujarnya.
Sri Mulyani lebih lanjut menambahkan pemerintah masih melakukan penghitungan jumlah kebutuhan anggaran untuk membiayai vaksinasi COVID-19 yang akan dilakukan gratis sesuai instruksi Presiden Joko Widodo berdasarkan sejumlah indikator.
Adapun indikator itu di antaranya Kementerian Keuangan, lanjut dia, akan mengikuti Kementerian Kesehatan dalam menetapkan target vaksinasi.
Jika jumlah yang divaksin adalah 70 persen dari jumlah penduduk, lanjut dia, maka diperkirakan akan ada sekitar 182 juta orang yang akan menjalani vaksinasi.
“Kita akan hitung berdasarkan berapa dosis yang disuntikkan. Kalau rata-rata vaksin dua kali suntik berarti 182 juta dikali dua dosis,” katanya.
Klik video untuk tahu lebih banyak - SOSIALISASI 3M DARI BABY ZELVIA
Selain itu, Kementerian Keuangan juga harus menghitung bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN termasuk Bio Farma, terkait efektivitas vaksin COVID-19.
Klik video untuk tahu lebih banyak - Tips Memilih Tempat Wisata Di Masa Pandemi Covid-19
Jika, efikasi atau kemampuan vaksin itu mencapai 90 persen, maka vaksin yang disediakan harus lebih dari 100 persen atau 10 persen di atas kebutuhan untuk vaksinasi 182 juta orang.
Tak hanya itu, faktor penurunan kualitas atau kerusakan yang berpotensi terjadi dalam proses distribusi mengingat topografi wilayah Indonesia, juga menjadi indikator yang masuk penghitungan pemerintah.
Menkeu mengungkapkan pemerintah juga menghitung jumlah tenaga kesehatan, hingga prioritas yang nanti dilakukan ketika melakukan vaksinasi sehingga baru diketahui besaran proyeksi dana yang dibutuhkan untuk vaksinasi gratis.
Sri Mulyani meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan prioritas anggaran untuk membiayai kebutuhan vaksinasi gratis dan mendorong institusi tersebut tetap melakukan belanja, mendorong momentum pemulihan ekonomi.
“Itulah yang sedang kita terus kaji, dan secara hati-hati melakukan langkah penyesuaian APBN karena belum jelas jumlah vaksin, berapa harganya, efikasi berapa banyak dan wastegate-nya berapa, maka kami belum bisa menemukan angkanya hari ini,” pungkasnya.
Baca juga: Jelang Vaksinasi, Uni Eropa Tinjau Vaksin COVID-19 Buatan Pfizer-BioNTech
Baca juga: Satgas Covid-19 Sebut Pentingnya Komunikasi Terstruktur Dalam Program Vaksinasi
