Ceknricek.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya gerah dengan ulah para anak buahnya yang dalam waktu sepekan terjerat operasi tangkap tangan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
Dalam pernyataannya kepada awak media di Istana Bogor, Minggu, (6/12/20) Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak akan melindungi pejabat yang terlibat korupsi termasuk para menteri Kabinet Indonesia Maju.
“Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi,” tegas Presiden Jokowi.
Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara menanggapi penetapan Menteri Sosial Juliari P Batubara sebagai tersangka oleh KPK. Ari Batubara diduga menerima sesuatu terkait dana bansos COVID-19 di wilayah Jabodetabek.
Jokowi melanjutkan, ia mempercayakan proses hukum terhadap pejabat-pejabat yang terlibat korupsi kepada KPK.
"Kita semua percaya KPK bekerja secara transparan, terbuka, baik, profesional dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," tutur Presiden.
Presiden pun mengatakan sudah sejak awal mengingatkan para pejabat negara tersebut.
"Perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Indonesia Maju jangan korupsi, sudah sejak awal," ucap Presiden menegaskan.
Jokowi mengaku sudah berulang kali mengingatkan pejabat negara untuk berhati-hati menggunakan anggaran.
"Berulang kali saya mengingatkan ke semua para pejabat negara baik itu menteri, gubernur, bupati, wali kota dan semua pejabat untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD kabupaten/kota, APBD provinsi dan APBN, itu uang rakyat," ujar Presiden.
Apalagi kali ini Juliari tersandung perkara terkait bantuan sosial yang sangat diperlukan masyarakat.
"Apalagi ini terkait dengan bantuan sosial, bansos dalam rangka penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan oleh rakyat," ungkap Presiden.
KPK menduga Menteri Sosial Juliari P Batubara menerima suap senilai Rp17 miliar dari "fee" pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Jabodetabek.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan perkara tersebut diawali adanya pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp5,9 triliun dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dengan 2 periode.
Menurut Firli, pada pelaksanaan paket Bansos sembako periode pertama diduga terima "fee" Rp12 miliar yang pembagian-nya diberikan secara tunai oleh Kasubdit Penanganan Korban Bencana Sosial Politik sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bansos Matheus Joko Santoso kepada Juliari melalui Kabiro Umum Kemensos Adi Wahyono dengan nilai sekitar Rp8,2 miliar.
Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan orang kepercayaan Juliari bernama Shelvy N untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang "fee" dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari.
Diduga disepakati adanya "fee" dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matheus. Untuk "fee" tiap paket bansos disepakati oleh Matheus dan Adi sebesar Rp10 ribu per paket sembako dari nilai Rp300 ribu per paket bansos.
Baca juga: KPK Tetapkan Mensos Juliari Batubara Tersangka Korupsi Bansos
