Foto: Humas Setkab

Ridwan Kamil: Jawa Barat Naik Kelas Birokrasi 3.0

Ceknricek.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyambut kedatangan rombongan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI di Kantor Gubernur Jawa Barat, Bandung, Jumat (14/12). Kunjungan DPR RI itu dalam rangka reses masa persidangan II Tahun Sidang 2018-2019.

Ridwan Kamil (RK) mengatakan bahwa kini provinsi yang dipimpinnya sedang berusaha meningkatkan kualitas birokrasi.

“Saat ini, Provinsi Jawa Barat akan mencoba naik kelas ke birokrasi 3.0. Yaitu birokrasi yang menerapkan pola siapapun boleh ikut berpartisipasi untuk tujuan pembangunan,” ucap RK dalam sambutannya.

Tak hanya itu, Provinsi Jawa Barat juga akan menerapkan konsep “negara mendatangi warga”. Sehingga, pihaknya telah bersiap melakukan investasi.

“Nah ini akan membuat kami investasi besar di urusan digital, motor, mobil. Pola ini sudah launchingdi Cirebon, Bandung, dan Sumedang dalam bentuk dokter mendatangi warga,” papar Kang Emil.

Lulusan Universitas California, Berkeley itu juga tengah membangun sebuah pola pikir baru yang meyakini bahwa siapa saja akan dirangkul untuk menjadi agen-agen pembangunan.

Terkait Pilpres dan Pileg tahun mendatang, ia memastikan bahwa pelaksanaan di Jawa Barat akan kondusif.

“Saya akan jaga betul urusan kondusivitas sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku,” kata RK.

Pimpinan rombongan, Wakil Ketua Komisi II, Herman Khaeron menyapaikan fokus kunjungan kerja mereka kali ini.

“Beberapa hal di antaranya, persoalan pelayanan publik, persiapan pemilu 2019, dan persoalan pertanahan,” jelasnya.

Herman menegaskan bahwa hal terbesar dalam pembangunan adalah keseimbangan antara publik dan pelayanannya. Pihaknya juga ingin mengetahui inovasi apa saja yang dapat dihadirkan di Jawa Barat.

”Oleh karenanya mungkin garis besar, bisa disampaikan bagaimana cita-cita ke depan. Kemudian bagaimana mengantisipasi pelayanan-pelayanan publik yang tentu ini akan menjadi syarat mutlak dalam reformasi birokrasi,” lanjutnya.

Tak lupa ia juga menyampaikan pertanyaan terkait gambaran rencana pembangunan Jawa Barat bagian selatan. DPR RI khususnya Komisi II menilai pembangunan di wilayah tersebut masih timpang dibandingkan Jawa Barat bagian Utara.

Kunjungan ke KPU dan Badan Pertanahan

Komisi II DPR juga melaksanakan kunjungan ke KPU Jawa Barat untuk melihat persiapan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden 2019.

“Kami ingin mengecek tentang keseragaman pengetahuan, penyeragaman pemahaman terhadap peraturan KPU maupun peraturan bawaslu. Saya khawatir jangan-jangan saya dan kawan-kawan Komisi II malah lebih hafal isi dari peraturan PKPU daripada orang KPU-nya,” ungkap Herman.

Terkait fokus pertanahan, Komisi II juga mengunjungi Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat membahas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap serta konflik pertanahan.

“Harapannya ke depan tata ruang wilayah baik di kabupaten/kota maupun provinsi juga harus mendapatkan persetujuan dari para kepala BPN. Sehingga, posisi Kepala BPN harus lebih diperkuat, baik di kabupaten atau kota,” ucapnya.

Dalam kunjungan kerja kali ini, Komisi II DPR didampingi beberapa pihak mitra kerja. Mulai dari Sekretariat Kabinet, Kementerian Sekretarian Negara, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR BPN, Kemendagri, Kemen PAN-RB, dan Kepala LAN. Selanjutnya Kepala Pusat KP2 Jatinganor, KPU, Bawaslu, dan Ombudsman juga turut hadir.