Sumber: News Media

Saatnya Kencangkan Ikat Pinggang

Ceknricek.com -- Ekonomi sedang lesu darah. Tanda-tandanya, rupiah letoi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkulai, defisit APBN kian melebar, dan defisit neraca perdagangan kian membengkak. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menambahkan, kinerja penerimaan pajak hingga April 2019 tak lebih baik dibandingkan periode sama 2018.

Dari sisi pajak ini, Menteri Sri berkesimpulan, kegiatan ekonomi mengalami kelesuan. "Kami melihat tanda-tanda penurunan ekonomi yang terlihat dari perpajakan yang lemah dari sisi pertumbuhan," katanya, Kamis (16/5). "Kegiatan ekonomi yang cenderung mengalami tekanan dari dalam dan luar, telah terefleksikan ke penerimaan perpajakan," tambahnya.

Sumber: CNBC

Pendapatan pajak hingga April 2019 tercatat Rp387 triliun atau 24,5% dari target dalam APBN sebesar Rp1.577,6 triliun. Realisasi tersebut hanya tumbuh 1% dibandingkan periode 2018, padahal tahun lalu penerimaan pajak bisa tumbuh 10,8%.

Realisasi sementara penerimaan pajak terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas Rp232,7 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp129,9 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan Rp0,3 triliun, dan pajak lainnya Rp1,9 triliun.

Pajak Penghasilan nonmigas ini hanya tumbuh 4,1%, padahal tahun lalu pertumbuhnya bisa 10,3%. PPh Badan, misalnya, mencapai Rp94,9 triliun. Itu maknanya hanya tumbuh 4,9%. Pertumbuhan tersebut sangat kecil, soalnya pada periode yang sama tahun lalu bisa melompat 23,6%.

Pajak Januari-April. Sumber: MUCConsuling

Pertumbuhan PPh Badan melambat karena laba perusahaan terbuka hanya tumbuh 7,12% pada 2018. Ini memperlihatkan korporasi tidak menikmati laba sekuat tahun sebelumnya.

Tak berhenti di sini. PPh pasal 22 impor juga melambat, yakni hanya tumbuh 3,8%. Padahal tahun lalu pertumbuhannya mencapai 28,7%. PPh pasal 22 impor tercatat mencapai Rp18,71 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh kebijakan pengendalian impor barang konsumsi oleh pemerintah yang telah berlaku sejak pertengahan 2018.

Kinerja PPN juga menurun, karena hanya mampu mengutip Rp129,9 triliun, atau tumbuh negatif 4,3%. Padahal periode April 2018 tumbuh sebesar 14% karena adanya kebijakan restitusi pajak. Kebijakan percepatan restitusi ini telah diberikan kepada masyarakat maupun dunia usaha dengan realisasi hingga April 2019 tercatat Rp62 triliun atau tumbuh 34%.

Secara sektoral, perlambatan penerimaan pajak ini terlihat di sektor industri pengolahan dan pertambangan antara lain karena pengaruh perlemahan harga komoditas maupun restitusi.

Perang Dagang

Itu kabar Rini dari sektor pendapatan pajak. Sementara di lantai bursa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia terus tertekan. Dalam lima hari perdagangan, sampai Jumat (17/5), IHSG anjlok 6,16% ke level 5.826,67, menyentuh level terendah enam bulan, tepatnya sejak 14 November 2018.

Sumber: gomarketingstrategic

Kondisi buruk IHSG tidak sendiri. Mayoritas indeks utama Asia juga mengalami pelemahan, hanya saja tidak separah IHSG. Indeks Shanghai China melemah 1,94%, indeks Hang Seng Hong Kong terpangkas 2,11%, sedangkan Kospi Korea Selatan dan Strait Times Singapura masing-masing turun 2,48% dan 2,08%.

Banyak pihak menduga penyebab utama anjloknya bursa saham gara-gara perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China. Para investor mengalihkan insvestasinya ke aset-aset aman atau safe haven di saat muncul ketidakpastian yang dipicu oleh seteru dua raksasa ekonomi dunia ini.

World Bank. Sumber: The Real News

Dana Moneter Internasional (IMF), World Bank, dan hampir semua bank sentral di berbagai negara-negara besar juga menyebut perang dagang AS - China membuat ketidakpastian meningkat dan memicu pelambatan ekonomi global.

Sumber: Tribunnews

Pernyataan institusi-institusi tersebut merujuk pada perang dagang pertama, ketika AS menerapkan tarif impor 10% terhadap produk China, sebaliknya China menerapkan tarif impor 5% dan 10%. Pada perang dagang jilid II, kedua negara sama-sama menaikkan tarif impor menjadi 25%. Efek yang ditimbulkan kemungkinan bisa dua kali lipat dibandingkan perang dagang sebelumnya.

Maka tidak heran jika investor kabur dari aset-aset berisiko, fenomena ini tidak hanya terjadi di Asia, tetapi juga di Eropa bahkan di AS. Anjloknya indeks-indeks saham menjadi fenomena global pada pekan-pekan ini.

Keluarnya investor dari aset berisiko tercermin dari outflow modal dari Indonesia. Data dari RTI menunjukkan dalam lima hari perdagangan di pekan lalu investor asing terus melakukan net sell dengan total nilai Rp3,63 triliun.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, perang dagang antara AS dan China juga bisa berpengaruh ke perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Walhasil, pertumbuhan pendapatan masyarakat Indonesia juga bisa 'buntu'.

Tauhid kemudian merinci, bagaimana perang dagang antara AS dan China bisa menular ke negara-negara lainnya.

Ketika kedua negara sibuk saling berbalas tarif, mereka tidak memahami bahwa perang akan berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi kedua negara. Ia mengutip studi KPMG tahun 2018 yang menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi China akan terkoreksi 1 persen di 2021, sementara pertumbuhan ekonomi AS akan terkoreksi 0,9 persen pada 2023 mendatang.

Masalahnya, China adalah mitra dagang utama Indonesia. Sebesar 14,12 persen dari total ekspor nonmigas Indonesia sepanjang kuartal I tertuju ke China.

Empat Faktor

Bhima Yudhistira tak menampik bahwa peningkatan tensi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Cina sebagai penyebab melemahnya rupiah dan IHSG. Menurut dia, kenaikan tarif bea masuk bisa memperparah kinerja ekspor tahun ini. Sebelumnya, ekspor bulan Maret 2019 turun 10% dibanding periode yang sama tahun 2018.

Ketidakpastian global dan domestik berimplikasi pada peningkatan aksi jual bersih investor asing. Investor menghindari resiko dengan melakukan flight to quality ke aset yang aman salah satunya beli Yen Jepang dan Dollar AS. Yen menguat 0,3% dan Dollar index naik 0,52%.

Bhima lalu menyebut beberapa faktor yang membuat rupiah dan IHSG melemah. Di antaranya ketidakpastian global dan domestik yang berimplikasi pada peningkatan aksi jual bersih investor asing sebesar Rp3,6 triliun sepekan terakhir.

Selanjutnya, pelebaran defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/ CAD) di kuartal pertama 2019 sebesar US$6,96 miliar atau 2,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu jauh lebih lebar dibandingkan kuartal I 2018 yang sebesar US$5,19 miliar atau 2,01% PDB.

"Pelebaran CAD membuat investor asing menarik dana dari pasar modal antisipasi pelemahan fundamental ekonomi," ujar Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) ini, Jumat (17/5).

Lalu, pada kuartal II merupakan musim bagi-bagi dividen perusahaan domestik. Secara seasonal investor asing yang mendapat dividen akan mentransfer dalam bentuk dolar dan dikirim ke negara asalnya. Aliran modal keluar karena pembagian deviden turut melemahkan rupiah.

Bhima memperkirakan implikasi keluarnya duit asing, akan membuat kurs rupiah semakin tertekan. “Saya perkirakan melemah hingga Rp14.700 per dolar di akhir Juni,” katanya.

Selain itu, kini makin sulit mencari pembiayaan valas bagi bank maupun swasta. “Cost of fund makin mahal,” jelasnya.

Sedangkan di sektor manufaktur yang bergantung pada bahan baku impor, biaya produksi juga akan semakin mahal.

Mencermati kondisi belakangan ini, Bhima memprediksi pertumbuhan ekonomi 2019 hanya 5%, lebih rendah dari tahun lalu.

Bank Indonesia melansir pelemahan rupiah terhadap dolar AS sudah mulai terjadi sejak sepekan lalu. Sepanjang pekan lalu rupiah melemah 0,87% terhadap dolar AS. Mengakhiri perdagangan Jumat (17/5), uang Garuda di level Rp14.445, melansir data Refinitiv. Mata Uang Garuda berada di peringkat kelima pelemahan terendah, di bawah dolar Hong Kong, yen Jepang, rupee India, dan ringgit Malaysia.

Sumber: Tribunnews

Board member Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Arianto Patunru, mengatakan, ada perspektif yang menyatakan pelemahan rupiah disebabkan oleh kegiatan impor. Perspektif ini memengaruhi para politisi untuk menolak impor dan membuat pemerintah mengurangi impor.

Pada akhirnya, impor lebih dipandang sebagai kegiatan yang tidak nasionalis dan tidak pro rakyat. Padahal, Indonesia masih membutuhkan impor karena hasil produksi dalam negeri yang belum mencukupi kebutuhan industri.

Perspektif yang salah ini berdampak pada upaya Indonesia untuk menerapkan langkah-langkah non-tarif dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menyebabkan kenaikan biaya produksi. "Pada akhirnya mengarah pada produk yang tidak bersaing dengan harga di pasar internasional," ucapnya.

Di sisi lain, Bhima juga menawarkan solusi. Dia menyarankan agar pemerintah segera mendorong kebijakan counter cylical policy yang tepat sasaran. Semua stimulus fiskal diarahkan ke sektor berbasis ekspor sehingga penerimaan valas bisa meningkat.

Selain itu, untuk mengendalikan modal keluar, perlu kebijakan insentif pajak agar investor asing melakukan penanaman modal kembali dari hasil devidennya. Cara ini juga sebagai upaya mencegah repatriasi modal.

Selanjutnya, stabilitas keamanan mesti dijaga. Investor menahan diri karena khawatir instabilitas politik.

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Arif Budimanta, juga mengingatkan untuk mengantisipasi penurunan ekonomi lebih dalam, pemerintah disarankan untuk mengencangkan ikat pinggang. Pemerintah diharapkan bisa menahan diri untuk melakukan belanja yang tidak perlu.

Sektor yang harus dilakukan penghematan di sektor migas. Sementara untuk belanja barang mulai dari belanja pegawai, infrastruktur hingga bantuan sosial juga disarankan untuk dipangkas. "Ngapain mesti pakai barang berbasis impor pengadaan, kalau dalam negeri kan bisa. Ini juga dalam rangka menghemat devisa secara tidak langsung," katanya. Kendati demikian, Arif mengatakan, penghematan dilakukan bukan berarti pengadaan barang dihentikan begitu saja.



Berita Terkait