Sumber: Kompas

Sejarah Hari Ini: Pengesahan UUD 1945

Ceknricek.com -- Tepat tanggal hari ini, 18 Agustus 74 tahun silam, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Dalam rapat yang digelar di Gedung Tyuuoo Sangi-in (Gedung Pancsila) para pengurus PPKI sempat mengalami permasalahan penting seputar UUD 1945 yang telah dirumuskan beberapa bulan sebelumnya.

Sejarah Awal

Pada tanggal 17 Juli 1945, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam sidangnya berhasil menyelesaikan rumusan rancangan Undang-Undang Dasar yang digunakan sebagai dasar negara dan rancangan hukum dasar tertulis untuk negara Indonesia yang belum berdiri.

Pengesahan UUD 1945
Sumber: Istimewa

Satu bulan kemudian, 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), satu hari pembacaan naskah proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur, membahas kembali rancangan sidang  dan rumusan Pancasila yang tertunda karena beberapa perselisihan yang terjadi antar sesama anggota.

Sebagaimana pernah dibahas oleh Panitia Sembilan dalam rapat pada tangal 22 Juni 1945, anggota PPKI dari wilayah Indonesia Timur keberatan dengan kalimat yang termaktub dalam Pasal 6 Ayat 1 tentang calon Presiden dan Wakil Presiden beragama Islam.

Lain dari itu juga adanya revisi Pasal 29 Ayat 1 tentang  agama yang sebelumnya berbunyi, “Ketuhanan dengan Kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” karena kalimat itu terkesan Islamsentris. 

UUD yang Menyatukan Bangsa

Dalam sidang yang dibuka oleh Soekarno selaku ketua, ia kemudian mengutarakan perubahan-perubahan penting saja yang akan dibahas agar proses pengesahan UUD dan pemilhan wakil presiden adapat dilaksanakan dalam hari yang sama.

Hatta, yang sehari sebelumnya didatangi oleh utusan dari Indonesia Timur yang keberatan terkait kalimat yang meruncing ke arah Islam, kemudian memperjelas apa yang dipaparkan Soekarno  dalam pembukaan sidang tersebut.

Pengesahan UUD 1945
Sumber: Istimewa

Bung Hatta kemudian menunjukan keinginannya untuk menghapus penyataan kalimat di belakang kata "ketuhanan" yang berbunyi "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya," agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru, sebagaimana dicatat dalam Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI 28 Mei 1945 - 22 Agustus 1945 (1995: 415).

Baca Juga: Sejarah Hari Ini: Peristiwa Penculikan Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok

Usul itu kemudian ia sampaikan juga khususnya kepada para anggota tokoh-tokoh Islam, antara lain kepada KH. Wakhid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo dan Teuku Muh. Hasan. Bung Hatta  kemudian berusaha meyakinkan tokoh-tokoh Islam itu demi adanya persatuan dan kesatuan bangsa indonesia. “Inilah perubahan yang maha penting menyatukan segala bangsa,” kata Hatta di hadapan peserta sidang. 

Pengesahan UUD 1945
Sumber: Istimewa

Pemaparan Hatta akhirnya berhasil, hingga dilakukanlah musyawarah mufakat oleh seluruh anggota sidang. Demi persatuan dan kesatuan akhirnya dihapuslah kata "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" di belakang kata Ketuhanan dan diganti dengan "Yang Maha Esa".

Tidak hanya itu, Otto Iskandar Dinata, bergerak cepat karena rapat sidang yang terus berlanjut hingga sore hari, segera menunjuk Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden lewat aklamasi.

“Berhubung dengan keadaan waktu saya harap supaya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan dengan aklamasi dan saya majukan sebagai calon, yaitu Bung Karno sendiri. Dan saya usulkan Bung Hatta menjadi Wakil Kepala Negara Indonesia,” kata Oto disambut tepuk tangan 25 peserta sidang, dilanjutkan suara pekik kemerdekaan dan lagu Indonesia Raya.

BACA JUGA: Cek SENI & BUDAYA, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.



Berita Terkait