Ceknricek.com — Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden sebentar lagi. Setelah itu bakal disusul pengumuman nama-nama menteri. Pada hari-hari yang “mendebarkan” ini Presiden Joko Widodo bertemu dengan lawan-lawan politiknya seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto.
Banyak pihak menduga, Jokowi sedang janji bagi-bagi rezeki. Presiden bakal memberi jatah kursi menteri kepada Demokrat dan Gerindra. Dua partai yang sudah kalah dalam pemilu dan pilpres lalu.
Gerakan Jokowi ini jelas saja membuat anggota partai Koalisasi Indonesia Kerja atau KIK menjadi gerah. Maklum saja, ibarat pampasan perang, jatah menteri mestinya mereka bagi dengan sesama anggota koalisasi. Eh, ini kok malah kalah menang dapat hadiah. Ngapain capai-capai berjuang kalau hasilnya begini.
Gerindra rupanya memahami situasinya. Pertemuan antara Prabowo dan Surya Paloh Minggu lalu adalah bagian dari upaya Prabowo “menjinakkan” partai anggota KIK. Ketua Umum Partai Gerindra ini juga bertemu dengan Ketua Umum PKB, Muhaimim Iskandar. Lalu, dengan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto.
Upaya Prabowo tidak sia-sia. Surya Paloh yang keras menolak Gerindra, akhirnya melunak. Ia ikut menggelar karpet merah untuk Gerindra bergabung dalam kabinet nantinya.
Baca Juga: EPILOG
Selama perhelatan pemilihan pimpinan DPR dan MPR beberapa waktu lalu, Gerindra dan PDIP alias Prabowo dan Megawati Soekarnoputri juga saling main mata. Keduanya sudah punya deal-deal khusus. Jadi jalan sudah lempang. Lagi pula, jauh-jauh hari mereka berdua juga sudah bertemu di kediaman Mega. PDIP dan Gerindra sudah tidak ada lagi masalah.
Incaran Gerindra
Prabowo dan Jokowi sudah berpelukan. Cipika-cipiki. Gerindra sudah lumer dalam pemerintahan. Kini, yang banyak dibahas para pentolan parpol adalah siapa dapat apa.
Nama-nama susunan kabinet kedua Jokowi memang sudah berseliweran di ranah jagat maya dalam berbagai versi. Hanya saja, informasi tersebut tentu saja belum bisa dijadikan pegangan.
Baca Juga: Nggak Butuh Prabowo, Nyampah-nyampahin Negeri Aja
Pastinya, Jokowi pernah bilang susunan kabinet baru akan diumumkan setelah pelantikan pada 20 Oktober mendatang. Komposisi besarnya terdiri atas 34 kursi menteri, 45% atau sekitar 16 menteri di antaranya merupakan jatah untuk parpol. Sisanya dari kalangan non-partai alias kelompok profesional, pengusaha, dan lainnya.
Tentu apa yang dibilang Jokowi ini pun bukan sesuatu yang bisa dipedomani. Bisa berubah kapan saja. Tergantung situasi, kondisi dan kepentingan.
Pastinya, kini ada pos-pos yang menjadi impian partai politik. Jika itu bisa diperlombakan, maka pos strategis yang jadi ladang rebutan yakni bidang ekonomi, pertahanan, dan hukum. Pos ekonomi meliputi kementerian keuangan, perdagangan, perindustrian, pertanian, dan BUMN.
Maklum saja, pos-pos kementerian bidang ekonomi adalah lahan basah yang dapat menjaga ”napas” parpol. Itu sebabnya parpol kepingin mendapatkan pos ini, baik pendukung maupun lawan Jokowi-Ma’ruf dalam Pilpres 2019.
Kabar terakhir menyebut, Gerindra menyodorkan Burhanuddin Abdullah untuk pos kementerian ekonomi.
Burhanudin Abdullah Harahap memang bukan sosok baru di pemerintahan. Rektor Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) ini pernah menjabat Gubernur Bank Indonesia (BI) di era Presiden Megawati Soekarnoputri. Di masa Presiden Abdurahman Wahid, dia sempat menggantikan Rizal Ramli sebagai Menko Perekonomian. Hanya, Burhanudin punya noda merah. Dia dibui tiga tahun dalam kasus korupsi aliran dana BI senilai Rp100 miliar.
Pos lain yang menjadi incaran Gerindra adalah Kementerian Pertanian. Soal ini Gerindra sudah menyodorkan konsep ketahanan pangan dan energi ke Jokowi. Sosok yang dicalonkan yaitu Edhy Prabowo. Ia pernah menjabat sebagai ketua Komisi IV DPR yang membidangi pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, dan pangan.
Pos strategis berikutnya yang jadi incaran yaitu menteri pertahanan. Bahkan nama Prabowo Subianto sendiri muncul sebagai salah satu kandidatnya meskipun akhirnya dibantah. Belakangan, nama lain yang muncul adalah Syarifuddin Tippe, pensiunan jenderal TNI, salah satu inisiator lahirnya Universitas Pertahanan (Unhan) bersama Kasad Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso di era Presiden SBY.
Posisi Strategis
Sektor ekonomi, pertahanan keamanan, dan hukum secara teori mestinya tidak diberikan kepada parpol. Sebab postur dan tugas ketiga sektor kementerian itu punya posisi strategis terhadap kehidupan negara. Sektor ini lebih baik diserahkan ke profesional.
Baca Juga: Ayo Pak Presiden, Jangan Banyak Diskusi
Begitu juga pos kementerian koordinator. Pos ini juga jadi rebutan parpol. Kementerian koordinator merupakan jantung pembangunan Indonesia. Karena itu, baiknya yang mengisi harus steril dari unsur parpol.
Masuknya Gerindra dalam perebutan kursi menteri pantas membuat miris. Dari sekarang bisa dibayangkan seperti apa pemerintahan ke depan. Kelompok penyeimbang pemerintah semakin tidak berimbang karena tinggal Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang menjadi oposisi.
Nantinya, kompromi-kompromi politik akan terus terjadi. Parpol-parpol hanya akan bicara mendapat apa. Daya kritis kian pudar dan keberpihakan pada rakyat akan semakin jauh. Pragmatisme partai-partai akan menceburkan dirinya untuk melakukan tukar guling kepentingan dengan pemerintah.
Inilah masa kemunduran bagi demokrasi negeri ini. Masa dimana akal sehat demokrasi telah hilang. Inilah yang sedang diajarkan Gerindra kepada rakyat.
BACA JUGA: Cek POLITIK, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini
