Ceknricek.com — Orang Inggris suka menyentil “penjiplakan/peniruan adalah bentuk pujian yang paling ikhlas”. Kalau begitu, DPR-RI boleh bangga karena Pemerintah Daerah Negara Bagian Victoria di Australia beberapa hari lalu berhasil meloloskan (mengesahkan) Undang Undang Omnibus-nya, melalui kedua badan perwakilannya (DPRD).
UU Omnibus ini diperlukan pemda demi memberi kewenangan yang lebih besar kepada polisi untuk mengamankan ketentuan-ketentuan pembatasan sosial bersekala besar yang diterapkan sekitar 3 bulan lalu, untuk menghadapi penyebaran COVID-19 di Victoria.
Namun pemda Negara Bagian Victoria tidak bisa meloloskan semua pasal yang diinginkannya, gegara tentangan dari partai-partai kecil yang jumlahnya dalam DPRD Victoria tidak seberapa namun menentukan lolos-tidaknya UU tersebut.
Ada misalnya Partai Alasan (Masuk Akal?) – dengan satu orang anggota – Partai Keadilan Hewan, Partai Hijau (yang anggotanya keturunan India) dan Partai Penembak, Pemancing dan Petani.
Mereka ini semuanya punya hak suara dan tidak mudah digiring oleh fraksi pemerintah. Di antara pasal yang ditentang dan akhirnya dihapus adalah yang memberi kewenangan kepada polisi untuk menahan seseorang yang pada hemat polisi dapat merupakan risiko penyebaran COVID- 19.
Anggota Partai Alasan yang suaranya diperlukan fraksi pemerintah agar dapat meloloskan rancangan UU Omnibus itu mengatakan, risau karena pasal tersebut memberi kewenangan yang terlalu luas kepada pemerintah. Namun upaya pihak oposisi agar ditambahkan amandemen terhadap ketentuan batas jarak untuk
bepergian yang tidak boleh melampaui 5 kilometer dari tempat tinggal penduduk, tidak berhasil.
Pihak pemerintah mengakui bahwa perdebatan dan pembahasan rancangan UUD Omnibus itu memang alot dan memakan waktu, namun akhirnya berhasil, meski tidak semua pasal yang diinginkan pemerintah daerah diterima oleh mayoritas anggota DPRD.
Pihak oposisi masih menggerutu karena beranggapan pemerintah daerah terkesan menginginkan kewenangan yang terus bertambah dalam rangka upaya untuk menangani wabah COVID-19 ini. Di antara pasal yang disahkan adalah perpanjangan larangan untuk mengusir penyewa yang gegara COVID-19 ini tidak mampu melunasi uang sewa tempat tinggalnya.
Mosi tidak percaya yang diajukan pihak oposisi atas diri kepala Pemda Victoria, gagal total. Pihak oposisi menghendaki agar pemerintah meminta maaf karena telah terjadi gelombang kedua berjangkitnya wabah COVID-19, dan mengaku bertanggungjawab atas gelombang kedua dimaksud. Dalam sistem demokrasi 50+1, segala unek-unek pihak oposisi itu hanya isapan jempol, pemerintah menang dengan perbandingan suara 44 lawan 23.
Itulah demokrasi – mesti ada oposisi, meski kalah suara.
Baca juga: Badan Intel Australia, Awas Ada Upaya Asing Bina Politisi Australia
Baca juga: Menguji Omnibus Law ke MK?
