Ceknricek.com — Lembaga Penyiaran Publik di Selandia Baru, Radio New Zealand (RNZ), Rabu (23/10), mempublikasikan artikel hasil wawancara dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru, Samoa, dan Tonga, Tantowi Yahya.
Artikel RNZ tersebut terutama difokuskan pada berdirinya Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian Agency for International Development (Indonesian AID) yang baru-baru ini diresmikan oleh Wakil Presiden (periode 2014-2019) Jusuf Kalla. LDKPI terbentuk atas kerja sama 4 (empat) institusi, yakni Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Bappenas.
Dalam wawancara tersebut, Tantowi Yahya secara tegas menolak anggapan dari reporter RNZ bahwa pendirian LDKPI dikaitkan dengan isu Papua. Tantowi bahkan secara eksplisit memprotes tudingan tersebut karena banyak media asing yang seakan sengaja menafikan niat tulus dari bantuan luar negeri Indonesia yang secara faktual didominasi oleh bantuan kemanusiaan dan penanganan bencana yang bersifat urgent.
“Janganlah niat kami (bantuan luar negeri Indonesia) selalu dikaitkan dengan politik. Bantuan ini tidak ada kaitannya dengan itu,” katanya.
Melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis (24/10), Dubes Tantowi menegaskan, sebagai negara yang cinta damai, Indonesia menyiapkan anggaran sesuai kemampuan untuk mendorong perdamaian dunia dan kesejahteraan warganya.
Ketika ditanya mengapa Indonesia membantu negara-negara lain padahal Indonesia sendiri adalah penerima bantuan dan utang dari banyak negara, secara diplomatis namun tegas Tantowi menjawab bahwa tidak ada yang salah dengan itu. Punya utang bukan berarti tidak boleh membantu negara lain yang sedang membutuhkan. Dia mengambil contoh dirinya dan wartawan itu sendiri yang pasti mempunyai hutang. Namun, hal itu tidak mengurungkan niat untuk membantu orang lain.
LDKPI Sebagai Single Agency
Dihimpun dari berbagai sumber resmi, LDKPI dijelaskan sebagai platform baru bagi Pemerintah Indonesia dalam rangka menyalurkan bantuan luar negeri yang saat ini berjumlah sekitar US$212 juta (setara Rp2,5 triliun) dengan mekanisme yang lebih mudah, akuntabel dan satu pintu. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan luar negeri Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan peran Indonesia yang lebih aktif dalam bentuk “diplomasi tangan di atas”.
Sumber: Tiga WNI Jalani Persidangan untuk Kasus Terorisme di Singapura
Sejumlah negara dari kawasan Pasifik, Afrika, maupun Asia Tengah diketahui telah menerima bantuan luar negeri Indonesia. Kementerian Luar Negeri memberikan data bahwa, Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan tidak kurang dari 1.000 program kerja sama teknik dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) dalam tiga bidang utama, yaitu pembangunan, good governance, dan ekonomi. 5 negara di Pasifik telah menerima bantuan kita yakni Fiji, Salomon Islands, Nauru, Tuvalu dan Kiribati.
Dubes Tantowi menyambut baik pembentukan LDKPI dan mendukung agar Lembaga tersebut dapat segera aktif membantu misi diplomasi perwakilan RI. Ia percaya LDKPI akan meningkatkan hubungan Indonesia dengan negara lain.
Bantuan luar negeri RI dapat membangun solidaritas yang erat kepada negara berkembang lain, terutama yang terkena bencana alam. Saat ini dana yang tersedia berjumlah Rp2,5 triliun dalam bentuk endowment fund. Nantinya akan bertambah sampai Rp10 triliun di akhir 2021.
Tantowi menjelaskan bantuan yang akan disalurkan berupa dana pembangunan kapasitas manusia, bantuan pembangunan infrastruktur dan bantuan kemanusiaan.
“Dalam kerangka Indonesian AID ini, ke depannya untuk negara-negara di kawasan Pasifik, bantuan akan diberikan dibawah skema Regional Strategic Partnership” jelas Tantowi.
Dubes Tantowi menambahkan, adalah suatu kebanggaan bagi rakyat Indonesia jika Indonesian AID nantinya bisa sejajar dengan lembaga internasional lainnya seperti US AID, NZ AID, dan Australian AID.
BACA JUGA: Cek INTERNASIONAL, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.
