Ceknricek.com–Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas penting untuk dilaksanakan. Berdasarkan Kajian Kemendikbud Ristek, situasi pembelajaran daring saat ini memberikan dampak risiko learning loss yang pemulihannya bisa memakan waktu hingga 9 tahun.
Persiapan PTM terbatas didorong di wilayah PPKM level 1-3 dengan tetap memprioritaskan keselamatan insan pendidikan. Pelaksanaannya mengedepankan kehati-hatian dan protokol kesehatan yang ketat. Sekolah harus memenuhi syarat SKB 4 Menteri tentang Pembelajaran di Tengah Pandemi untuk bisa menyelenggarakan PTM Terbatas.
Di sisi lain, pemerintah mendukung pelaksanaan PTM terbatas dengan menggencarkan program vaksinasi bagi pelajar di daerah. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, menyampaikan satuan pendidikan perlu membentuk Satgas Covid-19 tingkat sekolah guna memastikan keamanan masyarakat yang terjamin melalui protokol kesehatan yang dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, satuan pendidikan yang berada pada daerah dengan PPKM Level 3, 2, dan 1 telah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat.
“Pada prinsipnya, sistem pengawasan yang komprehensif dalam pembelajaran tatap muka bukan hanya tanggung jawab satuan pendidikan, tetapi juga orangtua di rumah dan unsur lingkungan lain di bawah pengawasan posko dan berbagai satgas yang juga dibentuk di berbagai fasilitas umum dan sosial,” kata Prof Wiku dalam keterangannya, Minggu (29/8/21).
Dia menjelaskan regulasi yang dijadikan dasar untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara nasional yaitu Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Begitu pula dengan Inmendagri No. 35, 36, dan 37 Tahun 2021 mengenai pelaksanaan PPKM dengan mengoptimalkan posko penanganan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan serta Panduan Pengawasan dan Pembinaan Penerapan Protokol Kesehatan di Satuan Pendidikan dari Kemenkes. Dalam mengatur operasional pembelajaran tatap muka, beberapa regulasi ini telah mencakup tiga aspek besar yaitu persiapan baik sebelum dan selama perjalanan, pelaksanaan di satuan pendidikan, dan evaluasinya.
Secara teknis di dalamnya mengatur kapasitas, sistem skrining kesehatan yang telah terintegrasi dengan Sistem Peduli Lindungi sebagaimana yang juga diterapkan pada pembukaan di sektor lain, penetapan kriteria peserta didik maupun pengajar yang boleh mengikuti kegiatan tatap muka.
“Beberapa strategi juga diterapkan untuk meminimalisasi celah penularan semisal ventilasi, jarak, durasi, maupun standar perilaku setiap unsur yang terlibat,” pungkasnya.
