Ceknricek.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga rotasi terhadap empat pejabat eselon satu pada Rabu, (5/8/20) berkaitan dengan sengkarut terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra.
“ICW berharap agar Kejaksaan Agung segera melakukan reformasi besar-besaran serta menindak berbagai oknum yang terlibat dalam pelarian Djoko Tjandra, baik memproses etik melalui Komisi Kejaksaan atau dengan instrumen hukum,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/8/20).
Diketahui, Kejaksaan Agung telah melakukan rotasi terhadap empat pejabat eselon satu berdasarkan Keppres Nomor 134/TPA Tahun 2020 tertanggal 30 Juli 2020 tentang Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung RI.
Empat pejabat itu yakni Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Fadil Zumhana diangkat menjadi Jaksa Agung Muda Pidana Umum.
Kemudian, Amir Yanto diangkat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan, Sunarta sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen, dan Jan Samuel Maringka sebagai Staf Ahli Jaksa Agung RI Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Baca juga: Kasus Djoko Tjandra, Dua Jenderal Polisi Dicopot dari Jabatan
Sementara itru, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono mengatakan mutasi pejabat eselon I tersebut tidak terkait dengan suatu penanganan kasus.
Dia mengatakan rotasi itu dilakukan dalam rangka kepentingan organisasi dan penyegaran personel. “Mutasi atau rotasi jabatan di lingkungan Kejaksaan RI adalah hal yang biasa sesuai dengan kebutuhan organisasi,” kata Hari Setiyono Rabu, (5/8/20) dilansir dari Antara.
Kinerja Kejaksaan Agung sempat disorot setelah terbongkarnya kasus surat jalan terpidana Djoko Tjandra yang telah menjadi buron sekitar 11 tahun. Salah satu pendiri Mulia Group itu kemudian tertangkap di Malaysia oleh jajaran Bareskrim Polri yang bekerja sama dengan kepolisian dan Polis Diraja Malaysia.
BACA JUGA: Cek POLITIK, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini
