Ceknricek.com–Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan tanggapan terkait pernyataan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyinggung utang pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pria yang akrab disapa JK itu menyebutkan, utang luar negeri semakin menumpuk, bahkan per tahunnya pemerintah perlu membayar utang Rp 1.000 triliun.
Menanggapi pernyataan tersebut, Sri Mulyani menilai pengelolaan pembayaran utang pemerintah masih terjaga dan sudah sesuai dengan strategi pembiayaan yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam pengelolaan pembayaran utang, bendahara negara bilang, salah satu indikator yang diperhatikan oleh pemerintah ialah terkait tenor dari portofolio pembiayaan yang dilakukan.
Namun demikian, ia tidak membenarkan atau menampik pernyataan JK terkait nominal pembayaran utang pemerintah sebesar Rp 1.000 triliun per tahun. “Kalau kita lihat dari data-data dan pengelolaan utang setiap tahun, kita tahu beberapa utang ada jangka waktunya, jadi kita pasti untuk yang tempo maupun pembayaran utang sudah dalam APBN,” kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/5/23).
Lebih lanjut, Sri Mulyani menekankan, yang terpenting dalam pengelolaan utang ialah sustainibilitas, di mana pemerintah dapat menjaga beban utang. Sebagai informasi, sampai dengan akhir Maret 2023 nilai utang pemerintah mencapai Rp 7.897 triliun, sehingga rasio utang terhadap PDB mencapai sebesar 39,17 persen. Selain itu, dengan memperhatikan tenor pembiayaan, pemerintah dapat membayarkan utang sebelum jatuh tempo. “Itu yang masuk sustainibilitas,” ucap Sri Mulyani.
