Ceknricek.com — Menko Polhukam Wiranto kembali “menebar badai”. Pernyataannya yang menyebut korban bencana dan pengungsi di Maluku menjadi beban pemerintah, menorehkan luka masyarakat wilayah tersebut. Protes keras setidaknya datang dari Anggota DPR RI Fraksi PKS Maluku, Sa’adiah Uluputty, dan masyarakat Maluku yang tergabung dalam Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku (KKBMM).
Protes KKBMM bahkan dituangkan dalam surat pernyataan sikap yang ditandatangani Ketua Umum Djamaludin Koedoeboen, dan Sekretaris Jenderal KKBMM, Ir. Semmy Miltov Luhukay, MM, tertanggal 1 Oktober 2019. Setidaknya ada 5 poin yang disampaikan KKBMM.
“Bahwa para Pejabat Negara sudah tidak menganggap kami yang di Maluku sebagai beban dari NKRI, maka adalah lebih baik apabila Bpk menghapus pulau-pulau Maluku dari Peta Indonesia, kalau perlu keluarkan kami Maluku dari NKRI agar Negara tidak perlu mengeluarkan anggaran sebagai cermin beban negara terhadap orang-orang Maluku,” begitu bunyi poin ke-5 pernyataan mereka.
Dihubungi, Kamis (3/10), Evan dari Sekretariat KKBMM membenarkan, surat berasal dari mereka. Ia menyatakan, pernyataan sikap tersebut akan ditindaklanjuti dengan permohonan bertemu langsung Wiranto, yang saat ini sedang berada di luar negeri.
“Setelah audiensi dengan Pak Wiranto, kami akan meminta beliau mengklarifikasi pernyataannya dalam sebuah konferensi pers,” kata Evan.
Protes Anggota DPR Maluku
Protes yang sama juga disampaikan Anggota DPR RI (2019-2024) Fraksi PKS dari Maluku, Sa’adiah Uluputty. Dalam keterangannya kepada pers di Jakarta, Rabu (2/10), ia mengatakan bahwa masyarakat Maluku tersinggung, marah, atas pernyataan Menko Polhukam.
Menurut Uluputty, pernyataan bahwa korban bencana dan pengungsi di Maluku menjadi beban pemerintah, tidak boleh disampaikan Wiranto selaku pejabat negara saat masyarakat Maluku sedang berduka.
Baca Juga: Wiranto Minta Warga Bantu Jaga Stabilitas Keamanan
“Untuk Pak Wiranto ketahui, hingga tadi malam masyarakat di Maluku masih merasakan ada goncangan-goncangan gempa. Sehingga masyarakat harus berusaha menghindari beberapa titik, terutama mereka yang tinggal di tepi pantai. “Kami harap Pak Wiranto, supaya segera meminta maaf atas pernyataannya yang sudah melukai hati masyarakat Maluku itu,” ujar Uluputty.
Ia menambahkan, Maluku bukan warga negara kelas dua di negara ini, sehingga seenaknya disudutkan. Maluku juga adalah salah satu provinsi yang ikut memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Tapi hari ini Maluku merasa dianaktirikan. Bahkan beberapa hal yang sudah dijanjikan pemerintah pusat, seperti lumbung ikan nasional, namun hingga kini belum juga terealisasi.
“Akibatnya kami di Maluku hingga kini masih berteriak, kapan lumbung ikan itu segera terealisasi,” demikian pernyataan Uluputty, wakil rakyat dari Maluku itu.
Pernyataan & Tanggapan Wiranto
Pernyataan Wiranto yang dinilai melukai masyarakat Maluku disampaikan di Jakarta, Senin (30/9). Ia memberi keterangan terkait banyaknya masyarakat yang masih khawatir untuk kembali ke rumah, setelah gempa magnitudo 6,3 yang mengguncang Kota Ambon. Kekhawatiran mereka dipicu oleh beredarnya informasi tentang adanya gempa susulan yang berpotensi tsunami.
“Sekarang sedang dilakukan sosialisasi bahwa tidak ada gempa susulan yang lebih besar lagi, tidak ada tsunami, diharapkan masyarakat bisa kembali ke tempat tinggal masing-masing untuk mengurangi besaran pengungsi, pengungsi terlalu besar ini sudah menjadi beban pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” katanya saat itu.
Sejauh ini, Wiranto belum merinci maksud pernyataannya itu. Namun, seperti dilansir Ayojakarta.com, Rabu (2/10), ia mengaku tak bermaksud melukai hati warga Ambon terkait ucapannya yang kontroversial itu. Justru, menurutnya, pemerintah sedang berupaya untuk secepatnya menangani bencana gempa yang melanda Ambon.
“Sebaliknya saya mengundang para menteri terkait yang menangani bencana alam, termasuk Kepala BNPB, untuk segera melakukan langkah-langkah cepat guna meringankan beban penderitaan masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Maluku,” kata dia.
Wiranto menambahkan, kesimpulan rapat perlu penjelasan kepada masyarakat tentang keadaan yang sebenarnya dan mengimbau masyarakat untuk kembali ke rumah masing-masing, karena dalam pengungsian pasti akan banyak masalah yang akan dihadapi, baik masalah pendidikan anak-anak juga adanya risiko penyakit yang biasa muncul di pengungsian.
Terkait masalah tersebut, Wiranto merasa pernyataanya belakangan ini banyak dipakai untuk menyerang balik dirinya.
“Memang akhir-akhir ini banyak penjelasan-penjelasan saya yang saya arahkan untuk menenangkan masyarakat, justru diputarbalikkan untuk malah menyerang saya. Namun itu semua dapat diselesaikan dengan kesabaran dan kebesaran hati kita. Terima kasih, semoga penjelasan saya ini dapat dipahami,” katanya.
Penyataan Sikap KKBMM
Berikut pernyataan sikap KKBMM tertanggal 1 Oktober 2019 yang ditandatangani Ketua Umum KKBMM Dr. (Cand) Djamaludin Koedoboen dan Sekretaris Jenderal Semmy Miltov Luhukay.
Menyikapi pernyataan Wiranto, selaku Menko Polhukam RI, yang pada pokoknya menyatakan agar para pengungsi korban bencana gempa di Ambon dan sekitarnya, kembali ke rumah agar tidak menjadi beban Pemerintah.
1. Bahwa pernyataan Menko Polhukam RI tersebut tidak mencerminkan sebagai Pejabat Negara dan seorang Pembantu Presiden.
2. Bahwa hal ini bukan hanya soal gempa, tetapi dalam banyak hal, Negara kerap tidak Hadir bersentuhan dengan kami yang di Maluku, kami sudah sering dikecewakan, sebagai contoh paling nyata ketika terjadi kerusuhan 20 tahun silam, Bpk Wiranto selaku Panglima ABRI telah gagal mengemban tugas, paling tidak mencegah warga negara berseteru.
3. Bahwa sebaliknya ketika seperti sekarang ini masih terjadi rentetan gempa maka ada hikmah tersendiri dimana orang-orang beda agama yang dulu pernah berkonflik, sekarang saling sambut, saling tolong penuh haru, kasih, dan sayang, yang semestinya tidak Bpk cederai dan lecehkan.
4. Bahwa pernyataan Bpk ini tidak hanya menghina kami, yang dikesankan merepotkan Negara, karena kami yang sedang tertimpa masalah telah menjadi biang masalah.
5. Bahwa para Pejabat Negara sudah tidak menganggap kami yang di Maluku sebagai beban dari NKRI, maka adalah lebih baik apabila Bpk menghapus pulau-pulau Maluku dari Peta Indonesia, kalau perlu keluarkan kami Maluku dari NKRI agar Negara tidak perlu mengeluarkan Anggaran sebagai cermin beban Negara terhadap orang-orang Maluku.
5 poin pernyataan sikap tersebut disampaikan guna mendapat respon dari pihak Pemerintah, cq Kemenko Polhukam Rl.
Apakah Menko Polhukam Wiranto akan segera menemui KKBMM dan menggelar konferensi pers untuk mengklarifikasi pernyataannya terkait protes mereka? Kita tunggu saja.
BACA JUGA: Cek POLITIK, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.
