Ceknricek.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengajukan tambahan dana anggaran untuk tahun 2020.
Pengajuan tersebut berlangsung saat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan jajaran BNN dan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6).
KPK mengusulkan tambahan anggaran Rp580,14 miliar. Penambahan itu sebagian besar diperuntukkan untuk penambahan pegawai di tahun 2020.
“Sebetulnya kami ingin mengusulkan untuk tahun ini ada penambahan. Kalau masih memungkinkan kita mengusulkan ada penambahan yang cukup besar sekitar Rp580 miliar sehingga menjadi Rp1,4 triliun,” ujar Ketua KPK Agus Raharjo.
Agus menjelaskan, KPK ingin memperluas program pencegahan hingga di daerah. Sebab, saat ini KPK baru memiliki sembilan koordinator wilayah dari 34 provinsi.
“Nah, koordinator wilayah ini anggotanya masih sangat sedikit. Jadi bapak ibu bisa bayangkan kalau 1 wilayah itu menangani lebih dari 2 provinsi kadang-kadang bisa sampai 4 provinsi, kalau anggotanya sangat sedikit pasti kemudian layanannya juga kurang bisa diandalkan,” kata Agus.
Dari penambahan anggaran Rp580 miliar itu, kata Agus, Rp194,4 miliar untuk tambahan pegawai, Rp 86,5 miliar untuk kebutuhan layanan operasional dasar seperti listrik, telepon, IT, pengelola gedung pengamanan, dan pengelolaan rutan.
Agus melanjutkan, Rp205 miliar digunakan untuk peluasan wilayah pendampingan korsupgak dan korsupgah di 542 pemda dan 85 K/L. Serta pelaksanaan survei penilaian integritas, percepatan penanganan perkara, pengembangan infrastruktur teknologi dan informasi.
Kemudian, Rp94,4 miliar untuk penambahan gedung baru. Ketua KPK menuturkan, gedung baru ini khusus untuk menyimpan barang rampasan dan barang sitaan.
Ketua KPK. Sumber: Medcom
Di tempat yang sama, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Heru Winarko mengajukan tambahan anggaran untuk lembaganya sebesar Rp459,3 miliar. Sedangkan pagu indikatif yang sebelumnya diberikan pemerintah sebanyak Rp1,58 triliun.
Heru merinci, tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk program penindakan narkoba, pengadaan K-9, pengadaan video conferencedan pembangunan gedung BNN pusat tahap I Rp11 miliar, pembangunan gedung BNN provinsi Rp90 miliar, pembangunan gedung BNN kabupaten atau kota Rp65 miliar dan lainnya.
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik. Hadir Ketua KPK Agus Raharjo dan Kepala BNN Heru Winarko. Dalam pagu anggaran tahun 2020, KPK mendapat alokasi sebesar Rp828,17 miliar. Sementara BNN mendapat Rp1,5 triliun.
