Ceknricek.com — Waktu saya kuliah di FEUI dulu (ehem), skripsi saya tentang: transfer pricing, tax avoidance & tax evasion. Diantara begitu banyak topik menarik di ekonomi, saya nulis begituan. Membandingkan peraturan-peraturan transfer pricing di banyak negara, dan implikasinya ke penghindaran pajak. Di Indonesia tahun-tahun itu, belum semaju dan sedetail itu peraturannya. Saya jadi tertarik menulisnya. Meskipun, begitulah, saya itu tidak pintar-pintar amat pas kuliah di sana. Skripsi saya serba tanggung. Nasib, tetap dapat A skripsinya. Eh?
Nah, kalau kalian bertanya, apakah saya tahu trik ‘menghindari’ pajak. Tahu. Apa susahnya? Apakah saya senang bayar pajak? Siapa sih di dunia ini yang mau bayar pajak? Ada sih, yang benar-benar tulus, ihklas bayar pajak. Tapi nyaris sebagian besar, tidak rela bayar pajak.
Apesnya. Streaming penghasilan ayay itu kebanyakan pajak yang dipotong. Jadilah nasib. Belum sampai itu uangnya ke rekening saya, sudah dihajar duluan, potong. Jadi, ribet kan mau ‘menghindari’ pajaknya. Keburu dipotong. Beda kasus kalau kamu artis, youtuber, pengusaha, dll. Profesi ini bisa 100% streaming penghasilannya bersifat ‘bebas’. Apa maksudnya ‘bebas’? Kalau dia lapor, alhamdulillah. Kalau dia tidak lapor, mau apa?
Ada jutaan wajib pajak di negeri ini. Petugas KPP cuma berapa sih? Ribet meriksa satu persatu. Jadi kalau itu artis, youtuber atau pengusaha cuma bilang sekian juta. Mau apa? Kadang saya mikir, itu tidak adil. Seharusnya pajak royalti buku-buku saya tidak dipotong langsung. Biar saya yang sukarela lapor. Kan asyik.
Dalam level tertentu, saya itu bahkan setuju dengan dalil pajak itu haram. Kan asyik, kalau haram betulan, jadi tidak perlu bayar pajak lagi. Saya juga setuju, argumen yang bilang, ngapain bayar pajak, toh juga dikorupsi. Jadi mending nggak usah bayar. Lagi-lagi, asyik betul, malah nggak usah bayar.
Masalahnya, mau ditengok dari kiri, kanan, atas bawah, depan, belakang, negeri ini mau jadi apa kalau penduduknya ogah bayar pajak? Seriusan. Negeri ini bakal jadi apa?
Pemerintah kita itu kadang gaya banget, bilang ada uangnya. Halu! Tidak ada uangnya, jok. Kita itu setiap tahun ngos-ngosan nyari utang. Pinjam. Tahun 2020, berapa utang bertambah? Seribu trilyun lebih. 1.000.000.000.000.000. Tuh, lihat nolnya sudah ngelebihin ulat bulu. Siapa bilang negeri ini kaya? Kaya kok utang terus bertambah. Gayanya doang yang sok kaya. Iya.
Nah, biar pemerintah itu tidak terus hobi ngutang, apa solusinya? Jual pulau Kalimantan? Jual Papua? Tidak semudah itu. Jual diri? Cetak uang sebanyaknya? Sebutkan daftar solusinya. Semua tidak masuk akal. Hanya tersisa satu: pajak.
Hanya dari situlah solusi yang paling masuk akal. Saat rakyat Indonesia mau patungan. Duuh, Gusti, jaman dulu, penduduk Bandung bahkan rela membakar seluruh kotanya demi kemerdekaan. Juga sejarah mencatat ada yang rela patungan buat beli pesawat terbang. Ada yang nyumbang emas buat monumen. Duluuu, kita itu benar-benar gotong-royong demi bangsa dan negara.
Hari ini? Terbalik. Ya Allah, kok bisanya nasib kami jadi begini. Ada yang rela nyuap biar jadi anggota DPR. Namanya Harun Masiku, kader PDIP. Harun ini bisa maksa PDIP yang ehem konon katanya partai terbesar, ngirim surat 3 kali ke KPU. Ada yang rela malingin uang bansos pandemi, level Menteri. Bukannya nyumbang buat negara, eh dia ngembat duluan. Ada yang rela mengabdi kepada bangsa dan negara sepanjang dikasih jabatan komisaris, PLN oke, Pertamina oke, bank-bank juga oke. Nasib memang. Orang-orang ini nyontoh siapa sih?
Dulu, Hatta, Natsir, dll, dkk tidak begini. Mereka bahkan sepatu saja tidak terbeli. Lah elu, bonus dan tantiem setahun bisa setengah trilyun buat direksi+komisaris. Hanya untuk pas ditanya apa betul segitu, bilang itu hoax. Kan Bedebah . Laporan keuangan yang dibuat oleh BUMN, dibilang hoax, oleh orang yang terima bonus se-crazy itu.
Tapiiii… mau ngomel jungkir balik.
Apapun itu. Negeri ini butuh uang pajak. Hanya itu solusi yang tersisa, dan paling masuk akal. Kesel kan? Mau bagaimana lagi?
Nah, malangnya tingkat kepatuhan pajak negeri ini sangat rendah. Berapa jumlah orang yang lapor SPT? Cuma 11-12 juta. Kurangin PNS, karyawan-karyawan, yang terpaksa lapor, itu berarti hanya sisa 4-5 juta saja. Fantastis! Penduduk 260 juta, yang lapor cuma 4-5 juta. Kemana sisanya?
Itu berarti, akun-akun medsos yang sibuk jilatin pemerintah, ada kans 90% tidak lapor pajak. Buzzer-buzzer, netizen-netizen yang rela menggonggong, ada kans 99% tidak lapor SPT. Termasuk yang setiap hari mengkritik, sibuk komen tentang ini, itu, nyalahin pemerintah, maki-maki pemerintah, sama saja, ada kans 90% tidak lapor SPT.
Kamu! Iya kamu. Coba cek, jika kamu bukan PNS, karyawan-karyawan, kamu lapor SPT tidak?
Oleh karena itu, meski saya kesel nulisnya, ayay akan tetap menghimbau siapapun di luar sana, marilah kita bayar pajak. Marilah lapor SPT 2020. Bantu negeri ini. Biar mereka tidak tambah gila ngutangnya. Lihat tuh, tiap hari, Indonesia itu nambah 1.000.000.000.000 utang baru.
Dan please, Dirjen Pajak, sudah saatnya kamu mengusulkan UU agar data pajak setiap individu di negeri ini bisa dilihat sama-sama. Contohlah Negara-negara Skandinavia. Di Norwegia misalnya, siapapun bisa lihat pajak yang dibayar siapapun. Ngintip pajak tetangga bisa. Ngintip pajak buzzer bisa. Kan lucu, ada orang yang rumahnya megah, mobilnya belasan, eh, pajaknya zong.
Saya seriusan, ingin tahu sekali pajak orang-orang di sekitar saya. Kan nggak lucu, mereka kaya raya, tapi pajaknya kalah sama penulis yang buku-bukunya tidak laku. Apalagi netizen, buzzer yang setiap hari tersinggung saat page ini menulis tentang utang negara. Kan nggak lucu, pajak semua orang ini dikumpulkan, lantas dikali sepuluh pajak mereka, tetap lebih banyak pajak yg dibayar Si Tere Liye tukang provokator. Ambyar.
Dan kamu tahu nasib Tere Liye? Dia bayar pajak, lapor SPT. Lihat sana, jutaan buku bajakannya dijual bebas di marketplace. Jutaan file ebook buku-bukunya beredar di mana-mana. Dia bikin film, yang nonton resmi cuma sekian ratus ribu. Eh, link di youtube, medsos sudah jutaan. Dihapus, dibuat lagi. Dilaporkan, siapa yang peduli.
Tapi baiklah, rawe-rawe rantas malang-malang putung, ayo, mari lapor SPT 2020. Tetap bayar pajak. Biar kita bisa tetap ngasih bansos, biar program kartu pra kerja tetap jalan, dana desa, BOS, dll, tetap jalan.
Tere Liye, penulis novel ‘Negeri Para Bedebah’
Baca juga: Pajak,Pancasila dan Kedaulatan
