Ceknricek.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tengah menunggu keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait siapa yang akan mengelola TNK (Taman Nasional Komodo). Sebelumnya, KLHK akan menunjuk pengelola TNK pada Juli 2019.
“Kami harapkan paling lambat Agustus sudah ada keputusan soal bentuk pengelolaannya, apakah diserahkan seluruhnya ke Pemprov NTT atau memang ada kerja sama,” kata Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Timur, Wayan Darmawa, Kamis (18/7).
Ia menambahkan, pembahasan soal pengelolaan kawasan Taman Nasional Komodo sudah dilakukan pada Rabu (17/7), antara Pemprov NTT bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
Pertemuan tersebut melibatkan Kadis Pariwisata NTT dan Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTT, Ferdi Kapitan.
“Pembahasan ini juga dilakukan setelah Presiden Jokowi mengunjungi Labuan Bajo beberapa hari lalu. Dan kami apresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk perkembangan kawasan pariwisata di Labuan Bajo,” tambah dia.
Gubernur NTT, Viktor B Laiskodat, sebelumnya telah menyampaikan usulan agar kawasan TNK dikelola oleh pemerintah NTT untuk merehabilitasi dan menata serta memperbaiki kawasan itu.
Alasannya, karena kendali yang terlalu jauh dari Jakarta ke Labuan Bajo bisa mengakibatkan proses pengawasannya tidak efektif.
