Ceknricek.com –Pengamat politik dari Lembaga Kedai Kopi, Hendri Satrio, menuding pemerintah gagap menghadapi pandemic,hingga tidak peduli meski program pelatihan online dalam kartu pra kerja banyak menuai kritik. Hal itu dikatakan Hendri,saat menjadi nara sumber di program Sarinya Berita Realita TV, yang dipandu Rahma Sarita.
Menurut Hendri,tujuan program itu bagus. Tapi waktunya yang tidak tepat.Menurut Hendri, pemutusan hubungan kerja (PHK) sebelum covid-19 merebak, lapangan kerja masih ada. Ini terlepas dari kontroversi pelatihan online itu bayar atau tidak. Sementara PHK setelah covid-19 melanda, pekerjaan sudah tidak ada. Daya beli masyarakat juga rendah.
Baca Juga : Bangun Bangsal Perawatan,Indonesia Libatkan Kontraktor China
“Coba bayangkan. Karyawan WFH mungkin masih santai di bulan pertama. Tapi pengusaha setengah mati mencari uangnya. Jadi kondisinya berbeda. Selain itu yang beli juga belum tentu ada. Bahan baku juga berkurang. Pemerintah seperti menggampangkan dengan program ini,”terang Hendri.
Intinya, kata Hendri, PHK sebelum covid-19 dan sesudah covid-19 itu berbeda.Jika pun mereka lolos dari pelatihan, Hendri mempertanyakan apakah mereka ada yang meng-hire? Hendri memang meyakini, program ini pasti akan jalan terus,karena ini program yang sudah lama digadang-gadang pemerintah. Selain itu,adanya Perpu No.1 tahun 2020 seperti payung hukum supaya yang terlibat di dalamnya seperti kebal hukum.
Hendri menjelaskan,visi dari pemerintahan Jokowi adalah kerja dan membangun. Tapi pada saat ada pandemic, mereka gagap. Sehingga program-program sebelum pandemic dipaksakan untuk berjalan. Karena dianggapnya pandemic ini seperti hal yang tidak pernah diperhatikan.
Baca Juga : Omnibus Law RUU Cipta: Berpotensi Positif Untuk Ekonomi, Namun Banyak Catatan Kritis Harus Dibahas
Dalam kondisi pandemic, menurut Hendri,mestinya para menteri yang tidak bisa bekerja di kondisi pandemic diganti. Nanti kalau sudah selesai pandemic masih bisa dikembalikan lagi kalau mau. “Tiru saja Winston Churcill yang membuat kabinet perang saat menghadapi perang dunia kedua. Menteri-menterinya bekerja dan mengerti kondisi perang,”kata Hendri.
Hendri juga menyayangkan DPR suaranya tidak kencang. Tanpa ada kritikan,hal itu juga tidak bagus untuk pemerintah. Karena kalau pemerintah didiamkan, itu berbahaya. “Pak Jokowi mestinya berkonsultasi dengan PDIP. Karena kalau kondisinya seperti ini, suara DPR tidak ada. Suara LSM tidak ada, mungkin mereka juga sedang wait and see,”tegas Hendri.
BACA JUGA: Cek INTERNASIONAL, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.
