Tanggapan Atas Kerancuan Berfikir Syamsudin Radjab

Category: Berita -> POLITIK & HUKUM | Posted date: 2018-06-08 01:40:28 | Updated date: | Posted by: Admin


Ceknricek.com - SEBENARNYA usaha menjawab ini tidak bertujuan untuk menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan usaha untuk mengurai kesalahpahaman, dissenting opinion dan kerancuan berfikir (fallacy) yang terjadi, terutama statemen reakt



*Oleh Ricky Rachmadi SH., MH

Ceknricek.com - SEBENARNYA usaha menjawab ini tidak bertujuan untuk menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan usaha untuk mengurai kesalahpahaman, dissenting opinion dan kerancuan berfikir (fallacy) yang terjadi, terutama statemen reaktif dan tendensius Syamsudin Radjab (SR).

(Baca: Jenggala Center: Petinggi Golkar Tak Paham Konstitusi)

Ibarat perdebatan Ibn Rusyd dan Al Gazhali, SR ini berusaha mengkoreksi kerancuan pendapat orang lain tapi dengan cara yang jauh lebih rancu atau dalam terminologi Ibn Rusyd disebut dengan Tahafat at Tahafut (Kerancuan dari Kerancuan).

Pertama terkait pendapat SR terhadap beberapa petinggi Golkar seperti Agung Laksono (AL), Rambe Kamarul Zaman (RKZ), Rully Chairul Azwar (RCA), Happy Bone Zulkarnain (HBZ), dan lain-lain yang dianggapnya tendensius. Padahal, pendapat dia sendiri jauh lebih tendensius dan menyerang personal beberapa kader Golkar yang berujung pada pembunuhan karakter dengan menyebut mereka sebagai orang yang nyinyir, “ngecap”,m. Bahkan menyebut mereka mengidap penyakit gangguan kepribadian ganda (dissociative identity disorder), dan dianggap sekedar ingin memuaskan Ketum Golkar Airlangga Hartarto (AH).

Pendapat ini secara ilmu logika mengandung fallacy Argumentum ad Hominem. Yakni upaya menyerang kebenaran suatu pendapat dengan menunjuk sifat negatif orang yang mendukung pendapat tersebut. Hal ini cukup mengagetkan karena datangnya dari seseorang yang mengaku sebagai Direktur Eksekutif sebuah lembaga bergengsi. Pendapat SR tidak hanya keliru secara logika tapi juga menciderai secara etika. Statemen SR seperti anak kecil yang baru bersubang.

Padahal beberapa pendapat para kader Golkar yang merespon Judicial Review terhadap UU Pasal 169 huruf n UU Pemilu dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu 2017 selalu berangkat dari kesadaran untuk taat pada konstitusi yakni UUD pasal 7. Bukan karena ada upaya menyudutkan personal siapapun, bahkan mereka menghargai siapapun yang berkeinginan mengajukan Judicial Review ke MK sebagai sebuah langkah yang sah. Argumentasi para kader Golkar itu didasari pada semangat reformasi dan agenda kebangsaan serta pemerintahan yang baik. Bukan berangkat dari pemikiran yang dangkal hanya terkait kepentingan perseorangan atau kelompok.

Kedua, adapun pendapat SR bahwa HBZ melakukan misleading prejudices (prasangka menyesatkan) terkait sangkaannya bahwa HBZ melakukan tudingan kepada Jusuf Kalla (JK) yang meminta pihak lain melakukan Judicial Review sangatlah tidak beralasan. Statemen HBZ itu dikemukakan jmenanggapi pertanyaan wartawan yang mencoba mengkaitkan hal ini terhadap sosok JK. Bukan karena HBZ beranggapan ataupun menuduh JK dibalik Judicial Review tersebut, makanya HBZ menjawab dengan kalimat silogisme kondisional (kalimat bersyarat), yakni “Jika” uji materi dikaitkan dengan JK maju kembali mendampingi Joko Widodo di Pilpres 2019, berseberangan dengan apa yang pernah diucapkan mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

Dan statemen ini yang dipotong oleh SR dengan menghilangkan kata “jika” itu, yang tentu maknanya akan berbeda, karena kalimat silogisme kondisionalnya menjadi hilang, apa yang dilakukan oleh SR dengan memotong kalimat kemudian menuduh orang yang mengucapkan itu tidak secara utuh, bukanlah sikap seorang intelektual yang menghargai fakta, melainkan sikap seorang pseudo-intellectual yang bermain dengan imajinasi dan pembenarannya sendiri.

Lantas, apakah statemen HBZ ini bertentangan dengan ungkapan JK sendiri, sebagai junior yang lama dekat dengan sosok JK, tentu HBZ tidak mungkin tidak mengenal dan sembarangan mengucapkan perihal senior nya di Golkar tersebut, maka statemen HBZ bahwa JK ingin beristirahat dan tidak ingin mengambil sikap yang bertentangan dengan undang-undang ini sesuai dengan pemberitaan pada hari Selasa 24 April 2018, salah satunya di laman berita Antara, berikut kutipannya: “Seperti yang sering saya katakan, saya sendiri tentu ingin istirahat. Apalagi masalah konstitusi sudah menetapkan hal seperti itu, yang harus dua kali (menjabat)," kata Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (24/4) seperti dikutip dari Antaranews.com

Ketiga, terkait perdebatan hukum Judicial Review itu sendiri menjadi sangatlah mengherankan jika menciptakan respon yang begitu tendensius dan menyerang personal dari seorang SR ketika petinggi Golkar mengeluarkan pikiran dan pendapatnya dari pertanyaan wartawan terkait isu pencalonan JK sebagai Wapres untuk ketiga kalinya yang sudah inkonstitusional karena tidak sesuai Pasal 7 UUD 1945, justru sebaliknya SR tidak menghormati kebebasan dalam berpendapat (pasal 28e ayat (3)) dengan menyerang balik dan menuduh secara brutal bahwa petinggi Golkar seperti AL, RKZ, RCA, HBZ dan lain-lain tidak memahami konstitusi, padahal mereka adalah politisi senior, intelektual dan pernah diamanahkan memegang beberapa jabatan penting di legislatif maupun eksekutif.

Ketika orang yang inkonstitusional menyatakan orang lain tidak paham konstitusi, maka menjadi sangat lucu dan menggelikan sebenarnya siapa yang tidak paham konstitusi?. Kalau dia paham konstitusi tentunya dia akan menghargai pendapat konstitusi dari Golkar bukannya justru menyatakan orang tidak paham konstitusi dan tidak menghargai kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh konstitusi kita.

Poin permasalahannya adalah pasal 7 UUD 1945 secara tafsiran gramatikal saja sudah jelas bahwa seseorang tidak boleh menjabat sebagai presiden atau wakil presiden lebih dari 2 periode dan saya yakin semua ahli hukum sepakat atas pendapat ini. Kalau kita mencermati history law making proses alasan mengapa pasal 7 ini ada pembatasan masa jabatan, hal ini tidak lepas dari sejarah ketatanegaraan kita yang menginginkan supaya kekuasaan presiden dan wakil presiden tidak dipegang oleh satu orang dalam jangka waktu yang tidak terbatas, agar tidak terjadi dominasi tunggal yang terlalu berkuasa dan berakibat abuse of power, serta pembatasan ini tidaklah melanggar International Convenant on Civil and Political Rights, karena beberapa negara yang meratifikasi ICCPR inipun juga melakukan pembatasan periode jabatan Presiden dan Wakil Presiden, contoh paling gamblangnya adalah Amerika Serikat dimana Presiden dan Wakil Presiden hanya dibatasi maksimal 2 periode.

Jadi jika ada orang yang mengusulkan atau meminta supaya Presiden atau Wakil Presiden dapat menjabat untuk periode yang tidak terbatas. Kembali lagi siapa yang tidak paham konstitusi?. Orang yang tidak bisa menghormati konstitusi ataukah orang yang menginginkan konstitusi mengikuti nafsu berkuasanya. UUD 1945 adalah norma dasar negara Indonesia yang perubahannya tidak bisa dilakukan melalui tafsir MK tapi harus mengikuti aturan konstitusi yang sudah ditentukan dalam pasal 37 UUD 1945, yang oleh HBZ dipinjam frasa atau terminologi “inkracht” untuk menjelaskan bahwa amandemen tentang pembatasan Presiden & Wapres itu sudah tercantum secara muhkamat (eksplisit atau jelas) di dalam UUD pasal 7 dan tidak bisa diubah atau ditafsir oleh MK kecuali menggunakan mekanisme yang sudah diatur dalam pasal 37 UUD 1945. Jadi siapa yang sebenarnya tidak memahami konstitusi ketika ingin merubah pasal-pasal dalam UUD 1945 secara inkonstitusional.

Keempat, pernyataan SR bahwa HBZ melakukan kebohongan publik karena tidak menjadi bagian yang ikut merumuskan amandemen Pasal 7 UUDN RI 1945 adalah sebuah tuduhan yang keji, HBZ secara resmi tercatat pada naskah komprehensif perubahan UUDN Republik Indonesia 1945 sebagai anggota PAH 1 BP MPR periode 1999-2002, dimana UUD 1945 dalam satu naskah ini disusun Panitia Ad Hoc I BP MPR yang menjadi bagian dari laporan dalam rapat ke 4 Badan Pekerja MPR. Sebagaimana dikemukakan Jakob Tobing (F-PDIP) dalam Rapat Ke-4 Badan Pekerja MPR, Selasa, 25 Juli 2002, sebagai berikut: “Pada bagian akhir laporan ini, dapat kami laporkan bahwa Panitia Ad Hoc (PAH) I telah menyusun draft Undang-Undang Dasar dalam satu naskah, yang menjadi bagian dari laporan Panitia Badan Pekerja MPR dalam rapat ke-4 Badan Pekerja MPR ini, sebagai sumbangan pemikiran dalam Sidang Paripurna dalam rangka penyusunan risalah Rapat Paripurna MPR sebagai naskah perbantuan dan kompilasi tanpa ada opini.

Kemudian dalam Rapat Paripurna Ke-5 Sidang Tahunan MPR. Jum’at, 9 Agustus 2002, Jakob Tobing (Ketua Komisi A) selaku Ketua Komisi A menyatakan menyerahkan draft penyusunan UUD 1945 dalam satu naskah untuk menjadi risalah di dalam Rapat Paripurna MPR (bisa dilihat pada naskah asli nya: dalam Satu Naskah sebagaimana lampiran Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang diterbitkan Sekretariat Jenderal MPR 2003 atau di Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku 1 yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010). Naskah lengkap perubahan UUDN yang disampaikan PAH 1 BP MPR termasuk juga mengatur amandemen pasal 7 dimana jabatan Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Selain HBZ, rekan sesama anggota dari Fraksi Golkar di PAH 1 BP MPR yang turut menjadi saksi hidup adalah Fahmi Idris, Andi Mattalatta, Theo L. Sambuaga, Fredi Latumahina, Rully Chairul Azwar, Achmad Hafiz Zawawi, TM Nurlif, Agun Gunanjar Sudarsa, dll.

Kelima, inti yang ingin disampaikan oleh para petinggi Golkar seperti AL terkait Judicial Review tersebut tidaklah sebagaimana yang diprasangkakan oleh SR bahwa bermotifkan “nafsu politik tinggi”, tentu tidaklah serendah itu. Bisa kita perhatikan pada beberapa statemen para petinggi dan kader Golkar tersebut bahwa ini murni didasari oleh amanat dan semangat reformasi untuk membentuk pemerintahan yang baik, apalagi baru-baru ini memasuki usianya yang ke 20 tahun, sehingga kita harus mempertahankan cita-cita era reformasi yang ingin tetap menjaga regenerasi kepemimpinan terus terjadi, dan terhindar dari pengalaman masa silam yang kelam.

Saya berani bersaksi bahwa HBZ sangat menghormati sosok JK, baik sebagai pemimpin di partai maupun kenegaraan, sehingga pemikiran SR patutlah kita sesali, apalagi dengan statemennya itu malah membuat JK terlihat menjadi pihak yang seolah-olah paling bernafsu untuk menjabat lagi, dan menentang agenda semangat reformasi yang kita perjuangkan bersama dengan darah dan air mata.

Serta kita yakin hal itu tidak akan ada dibenak JK, yang dalam silatnas Golkar 1 Juni kemarin pun ikut hadir buka puasa bersama dengan Ketum AH, jadi tidaklah benar tuduhan SR bahwa partai Golkar melakukan alienasi dan deligitmasi terhadap sosok JK yang tak lain dan tak bukan adalah mantan Ketum Golkar dan Wapres saat ini yang sangat kita hormati dan banggakan sebagai sesama kader pohon beringin.

Sungguh tuduhan SR itu diluar akal sehat dan nurani manusia, sehingga kami berharap alangkah bijaknya apabila SR tidak lagi mengeluarkan pendapat tendensius, tidak benar dan menyerang personal, apalagi dengan cara mengatasnamakan sebuah lembaga yang begitu terhormat.


*Penulis wartawan dan senior fungsionaris Partai Golkar