Kampus Terpapar Radikalisme, Akademisi Mempertanyakan

Category: Berita -> SOSIAL BUDAYA | Posted date: 2018-06-10 09:45:00 | Updated date: | Posted by: Rihat Wiranto


Forum Rektor Indonesia mempertanyakan bagaimana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menentukan sebuah kampus terpapar radikalisme atau tidak.



Ceknricek.com - TUDUHAN dan sangkaan bahwa beberapa kampus terpengaruh paham radikalisme menimbulkan protes. Menyebut kampus terpapar radikalisme bisa berpengaruh besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap universitas yang dimaksud. Itulah sebabnya, pihak kampus meminta sangkaan ini tidak bisa dilontarkan begitu saja tanpa kajian yang benar. 

 

Forum Rektor Indonesia mempertanyakan bagaimana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menentukan sebuah kampus terpapar radikalisme atau tidak.

 

"BNPT harus menjelaskan metodologi dalam menentukan kampus yang terpapar radikalisme," ujar Rektor Universitas Paramadina Firmanzah dalam diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (9/6).

Firmansyah menanggapi pengumuman BNPT yang menyatakan ada tujuh kampus yang diduga terpapar yakni  Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Airlangga, dan Universitas Brawijaya.

Menurut Firmanzah, langkah BNPT merilis daftar kampus tersebut berdampak terhadap dunia akademik.

 

Ia menyayangkan BNPT tidak melibatkan perguruan tinggi dalam memetakan kampus yang terpapar radikalisme. "Seharusnya, sebelum informasi ini disampaikan ke publik, BNPT mengundang kami dari perguruan tinggi untuk membahasnya," ujarnya.

 

UI Bebas Radikalisme

 

Sementara itu, Kepala Hubungan Masyarakat Universitas Indonesia, Rifelly Dewi Astuti, menyatakan tidak ada yang terpapar radikalisme di kampus tersebut.

 

“Dapat kami pastikan, saat ini tidak ada aktivitas mahasiswa UI yang berkenaan dengan hal radikal,” kata Rifelly kepada Ceknricek.com.

 

Rektor UI Muhammad Anis juga telah menggaungkan pernyataan sikap UI yang secara tegas siap menindak setiap warga kampusnya yang melakukan provokasi, menyebarkan ujaran kebencian yang mengarah pada radikalisme dan upaya memecah belah bangsa.

 

“UI siap menindak dengan tegas jika memang terbukti ada mahasiswa yang masuk dalam organisasi bersifat radikal dan atau organisasi terlarang,” ujar Riffely kembali.

 

Menurutnya, UI telah menjalankan mekanisme pencegahan sejak dini -  mulai dari masa orientasi mahasiswa baru.  Selain itu mata kuliah terpadu (MPKT)  juga memasukkan  topik  terkait bela negara dan kebangsaan.

 

Pihak kampus  melalui para dosen agama dan dosen pembimbing seluruh organisasi keagamaan (Islam, Protestan,  Katholik,  Hindu,  Budha)  juga telah mengimbau para mahasiswa untuk bersatu padu menjaga keharmonisan dan menjunjung tinggi sikap torelansi di dalam bersosialisasi. “UI juga mengawasi segala bentuk aktivitas mahasiswa melalui skema perizinan yang ketat,” katanya.

 

Tuduhan Subyektif

 

Sejumlah aktivis yang menamakan diri sebagai Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (FA Petisi)
menolak tuduhan yang dialamatkan kepada kampus perguruan tinggi oleh BNPT.

“Radikalisme  apalagi terorisme  adalah tuduhan subyektif  yang dialamatkan kepada Civitas Academika,” tulis FA Petisi dalam keterangan pers.


Kampus adalah lembaca Civitas Academica, tempat mediskusikan berbagai disiplin ilmu  dan sudut pandang secara terbuka dan akademis atas berbagai wacana, ideologi, ilmu pengetahuan dan persoalan masyarakat dan negara.

“Penggunaan istilah radikalisme akan membunuh sikap kritis mahasiswa terhadap pemahaman pada akar persoalan masyarakat dan negara, semestinya digunakan istilah ekstrimisme sebagai bibit terorisme,” kata Razak Wawo, Ketua FA Petisi.  

Cegah Berbagai Cara

 

Menteri  Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menyatakan ada beberapa cara pengawasan untuk mencegah paham radikalisme masuk kampus.

Pertama dengan mengawasi pembelajaran di kampus. Kedua, mengawasi  media sosial.
"Anak-anak itu menjadi radikal antara lain karena banyak belajar dari media sosial," kata  Nasir kepada wartawan  di Madiun, Jawa Timur, Jumat (8/6).

Nasir juga menyatakan dosen bisa saja tertular radikalisme. Namun, dia menyatakan  Kemendikti belum memiliki data lengkap.

 

Ia menyebut, ada dosen yang diketahui dari post di media sosialnya  mengaku sebagai pendukung kelompok radikalisme. Saat ini, dosen itu di-nonjob-kan.

 

Langkah berikutnya yang akan dilakukan Nasir adalah mengumpulkan  semua rektor, direktur, petinggi kampus pada 25 Juni 208.

 

“Nanti saya akan bicara secara detail tentang radikalisme di kampus, pencegahannya, dan juga pengawasan,” ujar Nasir.