Indonesia Butuh Banyak Calon Presiden

Category: Berita -> POLITIK & HUKUM | Posted date: 2018-06-14 10:05:47 | Updated date: | Posted by: Rihat Wiranto


Ceknricek.com - Saat ini, seorang calon presiden membutuhkan 20 persen kursi DPR. Akibatnya calon presiden menjadi terbatas. Pada pemilihan 2019 nanti, partai-partai cenderung mengelompok ke dua kubu pendukung Joko Widodo dan Prabowo.



Ceknricek.com - Saat ini, seorang calon presiden membutuhkan 20 persen kursi DPR. Akibatnya calon presiden menjadi terbatas. Pada pemilihan 2019 nanti, partai-partai cenderung mengelompok ke dua kubu pendukung Joko Widodo dan Prabowo. Calon lain sangat sulit masuk ke gelanggang. Jika demikian adanya, rakyat tidak punya banyak alternatif. Padahal, Indonesia memiliki banyak calon pemimpin yang berkualitas.

Itulah sebabnya sekelompok masyarakat kembali menggugat ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold  ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (13/6). 

Permohonan uji materi atas pasal 222 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu ini diajukan oleh 12 orang.

Mereka adalah Busyro Muqoddas (mantan Ketua KPK dan Ketua Komisi Yudisial), M Chatib Basri (mantan Menteri Keuangan), Faisal Basri (akademisi), Hadar Nafis Gumay (mantan Komisioner KPU), Bambang Widjojanto (mantan Pimpinan KPK), dan Rocky Gerung (akademisi). Ada pula Robertus Robet (akademisi), Feri Amsari (Direktur Pusako Universitas Andalas), Angga Dwimas Sasongko (profesional/sutradara film), Dahnil Anzar Simanjuntak (Ketua PP Pemuda Muhammadiyah), Titi Anggraini (Direktur Perludem), dan Hasan Yahya (profesional).

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Denny Indrayana melalui Indrayana Centre for Government, Constitution and Society (Integrity), menjadi kuasa hukum untuk permohonan uji materi tersebut.

“Kami meminta MK dapat segera memutuskan permohonan ini sebelum masa pendaftaran capres berakhir pada 10 Agustus 2018 yang akan datang," kata Denny dalam keterangan pers yang diterima, Rabu (13/6).

Denny menjelaskan, syarat ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen telah mendegradasi kadar pemilihan langsung oleh rakyat yang telah ditegaskan dalam Undang-undang Dasar 1945. Syarat yang diadopsi dalam pasal 222 UU Pemilu itu menyebabkan rakyat tidak bebas memilih karena pilihannya menjadi terbatas.

Syarat tersebut pun harus kembali diujimaterikan ke MK karena telah nyata bertentangan dengan UU Dasar 1945. Meski telah diuji sebelumnya, tapi berdasarkan Peraturan MK, pasal 222 UU Pemilu dapat diajukan kembali ke MK.

Ahli yang akan dihadirkan untuk mendukung permohonan uji materi ini ada tiga pakar hukum. Ketiganya adalah Refly Harun, Zainal Arifin Mochtar, dan Bivitri Susanti.

Sebelumnya pasal 222 UU Pemilu pernah diujimateri di MK. Hasilnya, MK menolak permohonan tersebut pada 11 Januari lalu. Dalam pertimbangan, MK menyebutkan aturan soal ambang batas pencalonan presiden yang diatur pada pasal tersebut dapat memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

Ketua Hakim MK Arief Hidayat saat itu menyatakan, argumentasi teoritik konstitusionalitas ambang batas minimum tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial. Namun dua hakim MK menyatakan pendapat berbeda. Mereka adalah Hakim Suhartoyo dan Hakim Saldi Isra.

Calon Baru

Berbagai survei menyebut beberapa nama selain Jokowi dan Prabowo. Sebut saja misalnya Gatot Nurmantyo, Hary Tanoesoedibjo Anies Baswedan, Zainul Majdi, Jusuf Kalla, AHY, Zulkifli Hasan, dan sebagainya.

Jumat pekan lalu (8/6), Ustad Haikal Hassan yang menjadi juru bicara Gerakan Indonesia untuk Indonesia mengumumkan Anies Baswedan, yang kini menjabat Gubernur DKI, sebagai calon Presiden 2019-2024.

Kepada Ceknricek.com, Haikal menyatakan pencalonan Anies akan diikuti berbagai kegiatan lanjutan.

Akan ada deklarasi massif di seluruh wilayah Indonesia untuk Anies for President,” kata Haikal, Kamis (13/6).

Pihaknya juga akan  melakukan konsolidasi seluruh ulama dan simpul-simpul umat, sambil menunggu ijtima ulama dan taat dengan satu komando pada saatnya. “Jika ulama dan simpul umat sudah rapi, tiket partai sudah clear, langkah selanjutnya meminta Anies untuk deklarasi bersama ulama dan umat,” katanya.

Pendukung Anies lainnya menyoroti ambang batas pencalonan presiden yang membatasi pilihan. Dr. Jeje Zainudin menyatakan pembatasan calon pada satu dua orang saja merupakan pendidikan politik yang tidak sehat bagi munculnya kader pemimpin di masa akan datang.

“Kendati dihadapkan pada Perundang-Undangan Pemilu masyarakat  harus secara positif dan aktif menawarkan calon-calon sebanyak mungkin.”

Calon lain yang sudah deklarasi adalah Amien Rais.Di hadapan para wartawan Amien Rais, Minggu (10/6), menyampaikan keinginannya untuk maju sebagai calon presiden.

Ia  terinspirasi oleh terpilihnya kembali Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri Malaysia baru-baru ini pada usia 92 tahun. "Begitu Mahathir jadi, saya jadi remaja lagi," ujar Amien Rais.

”Jadi kita tetap dengan Gerindra, dengan teman PKS, mungkin dengan PBB, bahkan kalau misalnya Partai Demokrat memperkuat kita, itu lebih bagus lagi," katanya kembali.