MKEK : Putusan Pelanggaran Etik Dr Terawan, Final & Mengikat

Category: BERITA -> KESEHATAN | Posted date: 2018-05-06 00:46:04 | Updated date: 2018-05-17 04:35:43 | Posted by: Marah Sakti Siregar


Ceknricek.com - "MKEK sudah membuat keputusan final dan mengikat. Jadi tidak kehilangan wibawa. Keputusan MKEK tidak pernah diubah," tegas Prof Prijo Sidipratmo, Ketua Umum MKEK kepada wartawan ceknricek.com. Senin ( 9/4) siang menanggapi keputusan IDI me



Ceknricek.com - "MKEK sudah membuat keputusan final dan mengikat. Jadi tidak kehilangan wibawa. Keputusan MKEK tidak pernah diubah," tegas Prof Prijo Sidipratmo, Ketua Umum MKEK kepada wartawan ceknricek.com. Senin ( 9/4) siang menanggapi keputusan IDI menunda "pemecatan" DR Terawan, dokter ahli "cuci otak " itu.

DR Terawan Agus Putranto (TAP) lolos dari sanksi pemberhentian. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Senin pagi (9/3/2018) menunda pelaksanaan putusan MKEK karena keadaan tertentu. "Karena itu, hingga saat ini DR TAP masih berstatus sebagai anggota IDI," kata Ketua Umum PB IDI Prof DR Ilham Oetama Marsis, Sp OG.

Menindaklanjuti SK MKEK, 12 Februari 2018 yang merekomendasikan pemberhentian sementara DR TAP dari IDI, PB IDI, katanya, telah melaksanakan rapat Majelis Pimpinan Pusat, pada Minggu, 8 April lalu di Jakarta. Rapat ini dihadiri semua unsur pimpinan pusat, yaitu, para ketua umum PB IDI, MKEK, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), dan Majelis Pengembangan Pelayanan Kedokteran (MPPK).

Dalam rapat itulah kemudian diputuskan, selain penundaan sanksi, MPP juga merekomendasikan: "penilaian terhadap tindakan terapi dengan metode DSA/Brain Wash dilakukan oleh Tim Health Technology Assesment (HTA) Kementerian Kesehatan." Artinya, masalah kontroversi pelanggaran etik dan beda tafsiran keilmiahan kini diambil-alih pemerintah (kementerian kesehatan)?

Kesan itu apa boleh buat tak bisa terelakkan. Maklum, ihwal rekomendasi "pemecatan sementara" DR TAP itu memang sudah mengundang pro kontra, dan kegaduhan di kalangan masyarakat dan para dokter. "Yah, kayaknya ditangguhkan sementara untuk memberi kesempatan Tim HTA Kementerian Kesehatan mengevaluasi tindakan terapi DSA DR TAP, " tambah Prof DR Muhamamad Hasan Machfoed, Ketua Umum Perdossi (Perhimpunan Dokter Spesiaslis Saraf Indonesia). Perhimpunan dokter ini paling vokal mengeritisi metode "cuci otak" DR TAP.

Lantas, apakah putusan penundaan rekomendasi MKEK itu kelak tidak berakibat negatif bagi penegakan etik para dokter?  Ada dokter yang sudah dinilai MKEK melakukan pelanggaran etik serius, tapi tetap bisa praktik sebagai dokter? Sekali lagi. "MKEK  sudah membuat keputusan final dan mengikat. Keputusan MKEK tidak pernah diubah," tegas Prof Prijo Sidipratmo, Ketua Umum MKEK.

Selama ini memang tidak pernah putusan dan rekomendasi MKEK diabaikan atau ditunda oleh PB IDI. Ketaatan pada kode etik adalah prinsip penting keberadaan suatu organsasi profesi. Etika di atas segalanya termasuk di dunia kedokteran. Makanya, tambah Prof Prijo: "Ibarat negara. MA sudah memutuskan ada pelanggaran etik. Bahwa Presiden bertindak lain itu perkara eksekutif."