Menggugat Hari Pers Nasional

Category: | Posted date: 2018-05-06 04:39:28 | Updated date: 2018-05-10 09:50:45 | Posted by: Dr Irwandi Syahputra


Iswandi Syahputra* Apa dasarnya menetapkan tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional? Sejumlah literatur menyebut, karena pada tanggal 9 Februari 1946 wartawan pejuang dan pejuang wartawan berkumpul di Surakarta untuk satu tujuan "Menghancurkan sisa



Iswandi Syahputra*

Apa dasarnya menetapkan tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional?

Sejumlah literatur menyebut, karena pada tanggal 9 Februari 1946 wartawan pejuang dan pejuang wartawan berkumpul di Surakarta untuk satu tujuan "Menghancurkan sisa-sia kekuasaan Belanda, mengobarkan nyala revolusi dengan mengobori semangat perlawanan seluruh rakyat terhadap bahaya penjajahan, menempa persatuan nasional, untuk keabadian kemerdekaan bangsa dan penegakkan kedaulatan rakyat".

Terbayanglah seakan penjajah masih bercokol di Indonesia. Terbayang pula aktivitas Pers sebagai aktor propaganda ala media besutan menteri propaganda NAZI, Joseph Goebbels, yang selalu mengobarkan perjuangan hingga ambang batas, penuh kebohongan. Tapi sekarang, penjajah sudah enyah dari Indonesia. Siapa lagi yang mau diperangi oleh pers?

Lagi pula, jika semangatnya perlawanan terhadap penjajahan, mengapa tidak menetapkan tanggal 20 Juni sebagai hari Pers Nasional? Sebab, sebelumnya sudah ada koran yang mengangkat berita berjudul Bataviasche Nouvelles menjadi koran pertama yang yang terbit sekaligus koran yang pertama kali dibredel oleh pemerinthanan Belanda. Saat itu, koran ini terbit cuma sekali dalam seminggu, jumlah halamannya juga cuma empat lembar. Sementara isinya,  kritik terhadap perbudakan di Batavia dan perilaku penguasa VOC ketika itu. Hingga tanggal 20 Juni 1746  dibredel pemerintah. Inilah koran yang pertama kali dibredel dalam sejarah pers tanah air.

Nasionalisme Terorganisir

Kejahatan yang terorganisir lebih baik dari pada kebaikan yang tidak terorganisir. Penjajahan yang terorganisir lebih baik dari kemerdekaan yang tidak terorganisir. Bertemunya wartawan pejuang dan pejuang wartawan (kedua istilah ini menjelaskan suasana kebatinan saat itu, ada pejuang kemerdekaan yang 'nyambi' jadi wartawan dan ada wartawan yang 'nyambi' jadi pejuang) pada tanggal 9 Februari 1946 di Surakarta saya maknai sebagai upaya pengorganisasian nasionalisme.

Hal ini tentu berbeda dengan peristiwa tanggal 20 Juni 1746 saat surat kabar pertama terbit di Hindia Belanda (Indonesia saat ini) menjadi koran pertama yang dibredel. Kritik terhadap penjajahan yang ditunjukkan koran saat itu tidak lebih hanya sikap kritis, bukan sikap perlawanan terhadap penjajahan. Semangat melawan penjajahan, itu kata kunci yang membedakannya. Apalagi semangat perlawanan tersebut diorganisir dengan mendirikan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). Kata Indonesia dalam singkatan PWI itu bagi saya adalah sikap dan identitas politik kebangsaan. Mungkin bisa saja saat itu PWI diganti singkatannya menjadi Persatuan Wartawan Independen untuk menonjolkan sikap dan identitas adanya gagasan dan idealisme pers.

Jika saya hadir pada pertemuan tersebut, saya juga lebih sepakat dengan singkatan Persatuan Wartawan Indonesia daripada Persatuan Wartawan Independen. Sebab, ini bukan lagi soal selera berbahasa, tapi soal visi kebangsaan. Sebagai bangsa yang besar dan majemuk, bagi saya kata Indonesia lebih berharga daripada kata Independen.

Sehingga dari perspektif sejarah, kita akan menemukan konteks yang sangat kuat dengan aroma nasionalisme dari Hari Pers Nasional yang diperingati setiap tanggal 9 Februari tersebut. Suatu hari yang juga diperingati sebagai hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia. Peringatan itu sendiri didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985. Keputusan Presiden Soeharto pada 23 Januari 1985 itu menyebutkan bahwa pers nasional Indonesia mempunyai sejarah perjuangan dan peranan penting dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.

Dalam perjalanannya, pemerintahan Orde Baru saat itu selain mengandalkan ABG (Abri, Birokrasi, Golkar) juga mengandalkan wartawan. Semua insan pers pasti mengetahui bagaimana saat Orde Baru begitu dikekang. Itu pula yang menyebabkan PWI memilih jalan bermesraan dengan pemerintah saat itu. Lagi pula, siapa sih yang berani bersikap kritis apalagi melawan Orde Baru saat itu?

UU Pers sebagai Tonggak Pers Indonesia?

Lahirnya Undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999 digadang banyak orang sebagai tonggak kebebasan pers. Tentu saja ini tidak terlepas dari konteks sosial politik transisional saat itu. Saking bebasnya, tidak banyak insan pers yang dapat berpikir mengkritisi betapa UU Pers tersebut justru berbahaya bagi demokratisasi kehidupan pers itu sendiri. Sebab, UU Pers justru memberi celah bagi masuknya (baca; intervensi) manajemen korporasi ke ruang redaksi. Karena aktivitas pers merupakan perusahaan berbadan hukum. Tidak ada batasan yang mengatur tentang kepemilikan perusahaan pers. Pemred menjadi tidak lebih sebagai pekerja suatu perusahaan pers yang bergerak dalam industri informasi dan hiburan untuk kepentingan ekonomi bahkan, industri opini untuk kepentingan politik.

Pertemuan kepentingan ekonomi dan politik dalam perusahaan pers saat ini bukan lagi isapan jempol belaka. Berbagai riset telah menjelaskan bagaimana konglomerasi perusahaan pers tersebut terpusat hanya pada delapan orang saja. Tiga dari delapan orang tersebut merupakan pemimpin partai politik, tiga lainnya simpatisan politik dan dua sisanya memainkan politik pemberitaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa UU Pers sesungguhnya pada satu sisi merupakan tonggak bagi kebebasan pers, namun pada sisi lain merupakan tonggak juga bagi konglomerasi dan industrialisasi pers Indonesia.

Dalam perspektif ini, menjadi agak lucu rasanya jika ada gagasan dan kehendak untuk mengubah Hari Pers Nasional (HPN) pada tanggal 23 September merujuk pada pengesahan UU Pers nomor 40 tanggal 23 September 1999. Apa sebenarnya kepentingan atau spirit yang hendak diperjuangkan oleh pers dengan mengubah HPN menjadi tanggal 23 September? Kepentingan negara, kepentingan publik atau kepentingan pemilik perusahaan pers? Saya berpikir perlu kajian mendalam untuk mengusung perubahan HPN ini. Para pengusung perubahan perlu belajar dari penetapan hari penyiaran nasional yang jatuh pada tanggal 1 April. Sebelum ditetapkan 1 April sebagai hari penyiaran, riset serius yang panjang dan mendalam dilakukan oleh Hari Wiryawan, seorang penggiat penyiaran tanah air.

Perubahan penetapan HPN tidak bisa dilakukan dengan dasar dendam pada pemerintahan Orde Baru hanya karena HPN ditetapkan melalui Keputusan Presiden Soeharto. Jika logika ini yang digunakan, akan banyak instansi pemerintah dan non pemerintah yang harus diubah hari lahirnya. Atau, tidak bisa pula perubahan penetapan HPN dilakukan dengan dasar perasaan tidak senang pada PWI karena tidak bersikap kritis pada pemerintahan Orde Baru. Jika logika ini yang digunakan, apakah pers sekarang sudah mengambil posisi sebagai kontrol sosial dan berperan kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan saat ini?

*Dosen Ilmu Komunikasi
  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta