Vonis Setya Novanto, Peringatan Agar Pejabat Tidak Perkaya Diri

Category: | Posted date: 2018-05-06 05:35:24 | Updated date: 2018-05-11 01:03:51 | Posted by:


Vonis terhadap mantan ketua DPR, Setya Novanto hingga 15 tahun menjadi peringatan keras bagi siapapun yang berniat korupsi. "Ini peringatan kepada siapa saja untuk tidak mengambil tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum," kata Wakil Presiden Jusuf



Vonis terhadap mantan ketua DPR, Setya Novanto hingga 15 tahun menjadi peringatan keras bagi siapapun yang berniat korupsi.   "Ini peringatan kepada siapa saja untuk tidak mengambil tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (24/4). Ia pun yakin keputusan hakim ini tentu sudah dipertimbangkan dengan baik.

JK memperingatkan seluruh kader Partai Golkar untuk tidak menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya kelompok atau perorangan."Jangan mempergunakan, memperkaya diri dengan jabatan," jelasnya.

Seperti diketahui, majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi menjatuhkan vonis 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kepada Setyo Novanto karena terbukti melakukan korupsi dalam pengadaan KTP-elektronik tahun 2011-2012.

Baca: Setnov: Saya Kaget, Ini tak Sesuai Persidangan

Vonis tersebut lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menuntut hakim menjatuhi Setya Novanto hukuman 16 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah 7,435 juta dolar AS dan dikurangi Rp5 miliar subsider tiga tahun penjara

[caption id="attachment_2039" align="aligncenter" width="835"] Setya Novanto / foto:istimewa[/caption]

Hakim juga mencabut hak Setya Novanto menduduki jabatan publik selama lima tahun setelah selesai menjalani masa pemindanaan. Hakim pun menolak permohonan Setya Novanto sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator).

Akibat vonis Setya Novanto tersebut, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan menentukan sikap. "Kami akan menggelar rapat internal, rapat ini bukan hanya secara khusus membahas Novanto tapi biasa rapat internal akhir masa reses," kata Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, MKD mengacu pada UU nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) terkait status Novanto sebagai anggota DPR pasca putusan pengadilan. "Sampai keputusan inkracht, UU bunyinya seperti itu kecuali ditarik dari Fraksi Partai Golkar atau yang bersangkutan mengundurkan diri," ujarnya.

Dasco menjelaskan opsi-opsi lain akan tergantung dari sikap fraksi-fraksi partai di MKD yang akan dibahas di rapat.

Berdasarkan Pasal 237 ayat 3, anggota DPR yang terbukti melanggar ketentuan larangan korupsi, kolusi dan nepotisme berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPR.

KPK: Terima Kasih

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi terkait mantan Ketua DPR Setya Novanto yang divonis 15 tahun tersebut. "KPK tentu saja mengapresiasi hal tersebut, dan kami sampaikan terima kasih karena Hakim secara rinci membuat pertimbangan-pertimbangan sampai pada kesimpulan yang kurang lebih sama dengan dakwaan dan tuntukan KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa, dikutip dari kantor berita Antara.

Febri menjelaskan pertimbangan-pertimbangan yang sama itu terutama untuk dugaan penerimaan oleh terdakwa sebanyak 7,3 juta dolar AS, penerimaan jam tangan Richard Mille termasuk juga hukuman tambahan pencabutan hak politik selama lima tahun. 

Menurut Febri, masih ada pihak lain baik yang diduga bersama-sama ataupun pihak yang diduga mendapatkan keuntungan atau aliran dana dari proyek KTP-e tersebut."Peran mereka tentu harus dilihat secara lebih rinci sampai akhirnya perlu dilakukan pengembangan penanganan perkara ini," ungkap Febri.