“Memperjuangkan Hak-Hak WNI Dari Perkawinan Campur”

Category: | Posted date: 2018-05-06 05:40:14 | Updated date: 2018-05-11 01:01:27 | Posted by: Klasik Herlambang


Ceknricek.com – Banyak hal yang kerap terjadi dalam perkawinan campur antara WNI dan WNA. Banyak yang tidak paham dengan hak-hak yang mesti mereka peroleh. Karena itu melalui PerCa ini, kami berusaha untuk selalu mensosialisasikan berbagai hal, termasuk d



Ceknricek.com - Banyak hal yang kerap terjadi dalam perkawinan campur antara WNI dan WNA. Banyak yang tidak paham dengan hak-hak yang mesti mereka peroleh. Karena itu melalui PerCa ini, kami berusaha untuk selalu mensosialisasikan berbagai hal, termasuk di dalamnya terkait perjanjian paska pernikahan serta kewarganegaraan ganda terbatas.

(baca: Tatjana Saphira : “Saya Cinta Indonesia” )

Hal ini penting untuk diketahui bahwa banyak anak-anak hasil perkawinan campur yang pada akhirnya kesulitan untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, karena kurang pahamnya mereka dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Sehingga kemudian hal ini diabaikan, sampai akhirnya justru kehilangan kewarga negaraan itu.

[caption id="attachment_2051" align="aligncenter" width="835"] Juliani Wistarina/foto:KlasikH/C&R.[/caption]

Dalam kasus Tatjana ini tentu kami tidak ingin sampai ‘kecolongan’. Sebab selain kemauan yang keras dari Tatjana sendiri yang ingin jadi WNI, dia juga lahir dan besar di sini. Sehingga harusnya keinginannya untuk mendapatkan pengakuan secara resmi dari pemerintah Indonesia bisa dipermudah. Karena itulah kami berusaha melakukan komunikasi dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM, terkait upaya serta kendala yang sedang dihadapi oleh Tatjana. Dan sejauh ini progresnya positif, kata Juliani Wistarina Luthan, selaku Ketum Masyarakat Perkawinan Campur (PerCa) Indonesia.

(baca: Tatjana Saphira, Terancam tanpa Kewarganegaraan)

Tak hanya soal status kewarganegaraan, sebagai upaya untuk melindungi hak-hak WNI yang menikah dengan WNA, kami juga sudah berhasil menuntut dilakukannya peninjauan hukum terhadap UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang mana salah satunya terkait perjanjian paska nikah antara WNI dan WNA. Dalam perjanjian ini dijelaskan tentang pembagian harta warisan. Yang setelah hasil peninjauan di Mahkamah Konstitusi ini, para wanita WNI ini bisa mendapatkan hak yang semestinya bila kemudian diceraikan oleh suaminya yang WNA.