Sisi Negatif Perpres Tenaga Kerja Asing

Category: BERITA -> POLITIK | Posted date: 2018-05-06 06:31:37 | Updated date: 2018-05-16 03:20:14 | Posted by: Rihat Wiranto


Ceknricek.com - Ancaman semakin santernya arus tenaga kerja asing (TKA) masuk ke Indonesia menggelisahkan banyak orang. Dari berbagai daerah sempat muncul penangkapan TKA ilegal. Banyak dari mereka adalah pekerja kasar. Belakangan timbul pertanyaan, kare



Ceknricek.com - Ancaman semakin santernya arus  tenaga kerja asing (TKA) masuk ke Indonesia menggelisahkan banyak orang. Dari berbagai daerah sempat muncul penangkapan TKA ilegal. Banyak dari mereka adalah pekerja kasar. Belakangan timbul pertanyaan, karena muncul Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang terbit pada akhir Maret lalu. Sesuai versi pemerintah, Perpres No 20 tentang TKA, hanya memberi kemudahan dari sisi prosedur dan proses birokrasi perizinan. Tujuannya agar investor asing makin banyak di Indonesia, demikian pernyataan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga M. Hadi Shubhan melihat  Perpres itu berisiko jika pengawasan tidak ketat. Ia melihat ada dua sisi baik maupun menggelisahkan. Sisi positif, jajaran direksi maupun komisaris tenaga asing akan mudah mengantongi izin bekerja. "Memang betul direksi dan komisaris tidak terkait dengan ketenagakerjaan. Karena itu sudah masuk ke UU Perseroan Terbatas," ujarnya kepada ceknricek.com saat dihubungi via telepon, Kamis (26/4/2018).

Sedangkan aspek negatif dari Peraturan Presiden itu, ternyata pengawasannya kurang. “Belakangan yang terjadi posisi di bawah direktur atau komisaris justru bisa mendapat izin bekerja di Indonesia, tentu secara ilegal,” katanya.

Diketahui, perusahaan yang kerap mendatangkan TKA ilegal biasanya merupakan perusahaan smelter nikel, besi dan tambang yang menggunakan mesin-mesin dari China. Sehingga lebih memudahkan perusahaan untuk mendatangkan warga yang aktif mampu menggunakan bahasa tersebut.

Kedatangan TKA paling banyak terjadi di Bandara Haluelo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Hanya dalam satu hari penerbangan menuju bandara tersebut, 70 persen berisi warga negara China yang masuk dengan visa turis alias kunjungan sementara.

Kenyataannya Indonesia memang sasaran tenaga kerja asing level bawah,  Ombudsman menemukan maladministrasi pada proses masuknya TKA selama tahun 2017.  Masuknya TKA ini juga didorong oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Melalui peraturan tersebut, yang awalnya mensyaratkan TKA harus bisa berbahasa Indonesia sekarang dihapuskan. "Penghapusan syarat itu menjadikan bebasnya orang-orang asing, umumnya dari China masuk Indonesia," kata Komisioner Ombudsman, Laode Ida.

Bambang Bela Jokowi

Ketua DPR Bambang Soesatyo membela Jokowi. Ia menilai keberadaan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tidak perlu dikhawatirkan. Dia meyakini Perpres tersebut sama sekali tidak menghilangkan syarat kualitatif dalam memberikan perizinan terhadap TKA karena kebijakan itu hanya menyederhanakan birokrasi perizinan. "Sehingga prosesnya tidak berlarut-larut. Kalau birokrasi bisa cepat, kenapa harus diperlambat," ujarnya kepada berbagai media.

Dia menegaskan kita patut berbangga karena selama 3,5 tahun pemerintah Jokowi-JK setidaknya sudah menciptakan 8.460.000 lapangan kerja baru bagi bangsa Indonesia. “Pertumbuhan ekonomi kita selalu baik dibandingkan dengan negara lain bahkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sudah mencapai 1 triliun dolar AS,” kata Bambang dari Partai Golkar yang akan menjadi pendukung Jokowi pada Pilpres 2019.