Temuan Ombudsman, Bola Panas Tenaga Kerja Asing

Category: BERITA -> POLITIK | Posted date: 2018-05-07 23:23:42 | Updated date: 2018-05-16 04:25:01 | Posted by: Asro Rokan


Ceknricek.com — LAODE IDA, komisioner Ombudsman RI, begitu geram. Pasalnya, tenaga kerja asing (TKA) terus membanjiri Kendari, Sulawesi Tenggara. “Orang-orang Sultra sudah tidak suka dengan kondisi ini,” tulis Laode, kelahiran Tobea, Sulawesi Tenggara itu



Ceknricek.com — LAODE IDA, komisioner Ombudsman RI, begitu geram. Pasalnya, tenaga kerja asing (TKA) terus membanjiri Kendari, Sulawesi Tenggara. “Orang-orang Sultra sudah tidak suka dengan kondisi ini,” tulis Laode, kelahiran Tobea, Sulawesi Tenggara itu, melalui whatsapp kepada ceknricek.com, Kamis (26/4).

“Terkonfirmasi, pagi ini pukul 06.00, pesawat dari Jakarta ke Kendari membawa pekerja asing,” ujar Laode melanjutkan. Ini mengkonfirmasi pernyataan Laode sebelumnya bahwa setiap hari sekitar 70 persen penumpang pesawat dari Jakarta ke Kendari merupakan TKA.

Laode Ida pantas geram. Temuan Ombusman RI mempertegas soal membanjirnya tenaga kerja asing — terutama tenaga kerja tanpa keterampilan asal China. “Arus TKA dari China deras sekali, tiap hari masuk ke negara ini. Sebagian besar mereka tidak memiliki keterampilan," kata Laode dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (26/4) siang.

Investigasi Ombudsman Juni-Desember 2017 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau, menemukan pula fakta-fakta mengejutkan. Pekerja asing, yang bekerja di sejumlah proyek investasi China, menerima gaji lebih tinggi dibanding dengan pekerja lokal.

“Sopir lokal hanya mendapat Rp 5 juta, sopir asing bisa Rp 15 juta. Itu informasi dari lapangan," ujar Laode. Tidak hanya itu. Gaji mereka langsung ditransfer ke rekening bank negara asalnya. Dengan demikian, Indonesia dirugikan karena tidak mendapatkan pajak penghasilan.

Data resmi pemerintah juga berbeda dengan fakta lapangan. Faktanya, banyak TKA yang bekerja pada pekerjaan di level terbawah (buruh kasar atau kuli), sedangkan dalam laporan resmi disebutkan level pekerjaan TKA sebagai teknisi, konsultan, manager, direksi, dan komisaris. Total yang dilaporkan level atas dan menengah itu, sebanyak 21.271 orang.

“Perusahaan pengguna TKA berbohong pada pemegang otoritas dan sekaligus membohongi publik. Ini karena lemahnya pengawasan pemerintah,” tulis laporan Ombudsman RI tersebut.

Temuan khusus Ombudsman, buruh kasar yang bekerja di Indonesia, ada yang telah menjadi WNI namun tidak memiliki izin kerja yang lengkap. Berbagai temuan hasil investigasi Ombudsman, di antaranya di Gresik dan Morowali, ini disertai dengan gambar dan video.

Ombudsman juga melihat belum adanya integrasi data antara Kementerian, Lembaga, Pusat dan daerah. Juga tidak ada sistem penggajian dan perpajakan TKA, serta tidak ada sanksi tegas terhadap perusahaan yang melanggar.

 Komisaris Ombudsman RI, Laode Ida. (Foto : Faisal Hidayat/Ceknricek.com)

Maladminstrasi Perpres dan Pemenaker

Temuan lain, terdapat potensi maladministrasi atas perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 16/2015 menjadi Permanaker 35/2015. Dalam Permenaker itu, hilangnya ketentuan keharusan TKA berbahasa Indonesia. “Penghapusan syarat harus berkomunikasi dalam bahasa Indonesia itu, menjadikan orang-orang asing, umumnya dari China, bebas masuk Indonesia," kata Laode.

Pemenaker Nomor 35 Tahun 2015 itu menghapus ketentuan penggunaan rupiah dalam pembayaran gaji dan dana kompensasi. Padahal, menurut Ombudsman, Undang-Undang Nomor 7/2011 mewajibkan transaksi keuangan dengan rupiah. Pemerintah juga harus mewajibkan perusahaan pengguna TKA membayar upah melalui bank nasional, dan mematuhi rasio perbandingan penyerapan TKA dengan tenaga lokal.

Malaadministrasi lain, adalah penerbitan Perpres Nomor 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Akibat Perpres ini, potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari bea visa kunjungan, turun drastis. Pada tahun 2016 PNBP hanya berhasil membukukan sebesar Rp 1. 838. 618. 209. 997 atau menurun sebesar Rp 972. 345. 761. 181 (52% ) dari tahun 2015. Bebas visa juga berakibat banyaknya pekerja ilegal masuk, sedangkan pengawasan orang asing lemah.

Semua temuan Ombudsman RI itu telah disampaikan antara lain keada Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Tenaga Kerja, Kepolisan, hingga Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM). Menurut Laode, lembaga-lembaga terkait tersebut akan segera menindaklanjuti temuan Ombudsman RI.

Bola Panas

Keluarnya Peraturan Presiden No,20/2018 yang mempermudah TKA dengan alasan merangsang investasi, kemudian kelemahan Pemenaker Nomor 35 Tahun 2015, dan temuan Ombudsman, menjadi bola panas menjelang Pemilihan Presiden 2019.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berancana menggelar aksi besar-besaran pada Mayday, 1 Mei 2018 di Istana Negara. Di parlemen, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, menggulirkan usulan panitia khusus hak angket Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tersebut.

Fadli melihat, tidak ada kepentingan mendesak diterbitkannya Perpres TKA. Perpres itu, selain tidak menambah lapangan pekerjaan untuk pekerja lokal, sebaliknya justru menyerobot lapangan kerja buruh lokal. “Ini membahayakan ekonomi, politik, bahkan keamanan di negeri. Pekerja asing akan sangat mudah ke Indonesia," ujarnya.

Pengawasan TKA menjadi persoalan serius. Pengamat ketenagakerjaan Universitas Airlangga M Hadi Shubhan menyebutkan, TKA yang berada di posisi di bawah direktur atau komisaris, justru bisa mendapat izin bekerja di Indonesia.

“Kalau posisi direksi dan komisaris tidak apa-apa tanpa izin, karena ada akta notaris yang didaftarkan di Kumham, jadi bisa dipantau. Tapi mereka yang di bawah direktur kan bisa tak terkendali," kata Hadi kepada ceknricek.com, Kamis (26/4).

Pendapat serupa dikemukakan Presiden KSPI, Said Iqbal. Menurutnya, jumlah TKA sekitar 80 ribu itu — 34 ribu di antaranya dari China — adalah tenaga kerja punya keahlian dan terdaftar, sedangkan TKA kasar tidak mencapai 157 ribu pekerja. “Para TKA itu datang dengan tujuan berwisata, kemudian bekerja di sini,” ujarnya.

Reaksi berbagai pihak itu, direspon Istana. Presiden Joko Widodo menyebutkan, isu serbuan tenaga kerja asing dan terbitnya Perpres
 TKA bermotif politik. Padahal, lanjutnya, Perpres itu bertujuan untuk menyederhanakan prosedur administrasi untuk TKA. "Inilah yang namanya politik," kata Jokowi pada acara ekspor perdana Mitsubishi XpanderJakarta, Rabu, 25 April 2018.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Selasa (24/4) menilai reaksi terhadap Perpres tersebut tidak dapat dilepaskan dari situasi politik Tanah Air. “Isu ini sengaja digoreng jelang Pemilu Presiden atau Pilpres 2019,” ujarnya.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri keada ceknricek.com juga melihat isu ini sengaja digoreng ke politik. Menurutnya, Kepres 20/2018 tidak berarti membebaskan TKA, melainkan memersingkat birokrasi yang selama ini berbelit-belit. “Tidak benar kita membebaskan TKA,” ujarnya. Hanif menyebutkan, jumlah tenaga kerja asing sekitar 80.000 atau hanya 0,1 persen dari total penduduk Indonesia.

Bola panas — temuan Ombudsman RI, Pansus Hak Angket, tuntutan pencautan Perpres 20/2018, rencana aksi Mayday — mulai melayang ke udara. Salah menangkap bola tersebut, bisa buruk akibatnya.

Laporan : Raynaldi*