HAMPIR PASTI BATAL, GEDUNG BARU DPR

Category: BERITA -> POLITIK | Posted date: 2018-05-07 23:27:15 | Updated date: 2018-05-16 03:20:02 | Posted by: Marah Sakti Siregar


Ceknricek.com - GEDUNG baru DPR mungkin batal dibangun. Pertandanya jelas. Pemerintah tak kunjung mengeluarkan izin prinsip. Padahal, sudah satu semester berlalu -- sejak rencana pembangunan gedung seluruhnya berbiaya sekitar Rp 600 milyar disahkan Sidang



Ceknricek.com - GEDUNG baru DPR mungkin batal dibangun. Pertandanya jelas. Pemerintah tak kunjung mengeluarkan izin prinsip. Padahal, sudah satu semester berlalu -- sejak rencana pembangunan gedung seluruhnya berbiaya sekitar Rp 600 milyar disahkan Sidang Paripurna DPR Oktober 2017 -- izin prinsip pembangunannya belum juga turun dari Presiden Jokowi. “DPR tetap masih menunggu sikap resmi pemerintah. Bisa terus atau tidak. Atau mungkin gedung baru DPR sudah masuk dalam program moratorium pembangunan gedung pemerintah,” kata Bambang Soesatyo kepada ceknricek.com, Kamis malam 26/4/18.

Ia mengatakan masih banyak koleganya sesama  wakil rakyat berharap pembangunan gedung itu dapat terus direalisasikan. Sebab sudah disahkan bersama pemerintah dalam Paripurna DPR. “Artinya rencana itu sudah jadi undang-undang,” tukas Bamsoet, begitu ketua DPR itu biasa dipanggil. Makanya jika nanti mau ada pembatalan ihwal ini, jelas perlu dibicarakan lebih lanjut oleh pemerintah dan DPR.  Ia pribadi tidak terlalu ngotot proyek itu harus diteruskan.  “Apalagi, DPR periode sekarang kan transisi. Tak lama lagi selesai masa tugasnya. Biar aja proyek itu nanti diteruskan oleh anggota DPR baru.”

Toh, mewakili teman-temannya ketika menutup masa Persidangan IV DPR 2017-2018, Kamis lalu, 26/4/18, Bamsoet tetap membacakan usulan yang sudah dirumuskan rapat Badan Urusan  Rumah Tangga (BURT) DPR. Yakni, menyangkut anggaran DPR tahun 2019. “ DPR berharap pemerintah menyetujui rencana anggaran DPR tahun  2019 sebesar Rp 7,7 trilliun, ‘’ ujar wakil rakyat dari Fraksi Golkar itu. Jumlah ini berarti naik sekitar Rp 2 triliun dari anggaran tahun 2018.

Dalam usulan rincian anggaran DPR itu tertera pembagian keperluan. Terdiri atas, anggaran untuk Satuan Kerja Dewan sebesar Rp 4,8 triliun dan untuk Satuan Kerja Kesekjenan sebesar Rp 2,8 triliun. Sama seperti rincian anggaran DPR tahun 2018 -- sebesar Rp 5,7 triliun -- dalam usulan baru ini pun tetap dimasukkan rencana anggaran pembangunan gedung baru DPR sebesar Rp 320,44 milyar dan tambahan anggaran buat pembangunan alun-alun demokrasi sebesar Rp 280 milyar.

Realisasi pembangunan gedung seret, dan tanda-tanda proyek itu termasuk yang kena moratorium pemerintah, mengapa anggaran tetap masih diajukan? Bamsoet cepat menjawab, DPR belum mendapat jawaban resmi pemerintah. “Jika tahu pasti sudah masuk proyek gedung yang kena moratorium, pasti tidak akan kami ajukan,” katanya.

Moratorium pembangunan gedung pemerintah, adalah istilah yang dipakai Pesiden Jokowi untuk menunda sejumlah pembangunan di lingkungan kementerian dan lembaga (L/K) pemerintah sejak akhir 2014. Presiden bahkan sempat mengumpulkan para menterinya untuk membahas ihwal tersebut. Tujuannya jelas. Agar semua menteri berhati-hati dan fokus dalam memanfaatkan pemakaian anggaran pembangunan. “Agar lebih banyak dana bisa dimanfatkan untuk pembangunan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, ujar Presiden.  Hanya karena faktor luar bisa dan atas izin presiden, barulah suatu pembangunan gedung pemerintah bisa dilaksanakan. (detik.com/29/2/2016)

APBN, kata Presiden Jokowi, harus fokus dan prioritas untuk pembangunan infrastruktur. Misalnya, pembangunan jalan, bendungan, irigasi, jalur kereta api, pelabuhan dan lain-lain. Bukan gedung atau perkantoran pemerintah. Ia mengatakan sudah menerima usulan dari para menteri perihal penundaan pembangunan sejumlah gedung L/K. Sayangnya, ini belum diumumkan terbuka kepada publik. Padahal, jika itu dilakukan dan pembangunan gedung baru DPR termasuk yang dimoratorium, banyak pihak dan kelompok masyarakat akan mendukungnya.

Di antaranya para peneliti yang bergabung dalam Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia) yang selama ini gencar menolak pembangunan gedung baru itu. “Sebenarnya, kami tak asal menolak. Kalau rencana pembangunan gedung itu rasional dan proporsional sesuai kebutuhan, bisa kami terima,” kata Sebastian Salang, Kordinator Formappi kepada ceknricek.com dan proporsional itu, imbuhnya,  adalah sesuai dengan kebutuhan. Penambahan ruang kerja dan fasilitas lain untuk anggota karena adanya penambahan jumlah anggota DPR sesuai ketentuan dalam undang-undang pemilu, disebutnya, rasional. Sesuai kebutuhan. Tapi, rencana pembangunan apartemen baru dan alun-alun itu tidak rasional. “Bukan kebutuhan, tapi keinginan mereka saja,” tukas Sebastian.

Maka bersama teman-temanya di Formappi, dia menyarankan anggota DPR realistis melihat kondisi keuangan pemerintah. Tidak perlu ngotot mengajukannya di anggaran DPR tahun depan. “Karena sering ke DPR, kami dan banyak masyarakat, tahu persis kebutuhan anggota DPR.’’ Dia cepat menambahkan yang mendesak dan perlu segera dikhtiarkan anggota DPR sebenarnya adalah meningkatkan dan memperbaiki kinerja mereka.

Nah, itu terutama berkaitan dengan kinerja mereka dalam program legislasi alias pembuatan undang-undang bersama pemerintah. Dalam tugas pokok dan fungsi ini anggota DPR memang sangat lemah. Sampai akhir tahun 2017, misalnya, mereka  baru menyelesaikan 4 RUU (rencana undang-undang) dari target 49 RUU yang tercantum dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) Prioritas 2017. Betul-betul sangat jauh dari target. Ironisnya, tahun depan, mereka malah berani mengajukan tambahan kenaikan anggaran sekitar Rp 2 triliun. Aje gile.