Dirut PLN dan Menteri BUMN Sama-Sama Ingin Laporkan Pelaku Perekaman

Category: BERITA -> EKONOMI & BISNIS | Posted date: 2018-05-07 23:35:45 | Updated date: 2018-05-07 13:40:00 | Posted by: Rihat Wiranto


Ceknricek.com - Peredaran rekaman yang menyudutkan nama Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir membuat dirinya tak mau tinggal diam. Ia akan melaporkan penyadap rekaman percakapan telepon antara dirinya dan Menteri BUMN RI Rini Soemarno ke penegak h



Ceknricek.com - Peredaran rekaman yang menyudutkan nama Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir membuat dirinya tak mau tinggal diam. Ia akan melaporkan penyadap rekaman percakapan telepon antara dirinya dan Menteri BUMN RI Rini Soemarno ke penegak hukum.

"Merekam itu salah. Mengedarkan juga salah. Jadi, tentunya akan ada konsekuensi hukum," katanya usai mengikuti Rakor Menteri BUMN dengan para CEO BUMN di De Tjolomadoe, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu (28/4) dikutip antara.

(baca : Rekaman Rini dan Sofyan Bicara Proyek)

Sofyan Basir mengatakan bahwa rekaman yang beredar di tengah masyarakat tidak utuh. "Coba dengarkan rekaman secara utuh,” katanya.

Ia menjelaskan,  pihaknya sedang berdiskusi soal kepemilikan saham oleh PLN ketika melakukan kerja sama dengan swasta," katanya.

Sofyan Basir menyatakan pada percakapan tersebut, Menteri BUMN menginginkan PLN bukan menjadi penonton saja dslam proyek regasifikasi yang digagas oleh Tokyo Gas, Mitsui, dan Bumi Sarana Migas.

"Memang kami fokus pada program 35.000 megawatt, tetapi jangan potensi yang baik ditinggalkan," katanya.

Ia mengatakan bahwa istilah "saya" yang dikatakan oleh Sofya pada percakapan tersebut, yaitu mewakili PLN.

"Bu Rini mengatakan usahakan harus (ikut memiliki saham, red.) untuk kepentingan PLN. Saya bilang kan mereka (perusahaan swasta, red.) cuma ngasih 7,5 persen," katanya.

Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro mengatakan bahwa pada kerja sama tersebut seharusnya PLN memperoleh pembagian saham.

"Tujuannya untuk meminimalisasi cost. BUMN join sama siapa pun maka BUMN yang diutamakan," katanya.

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik, Sofyano Zakaria setuju aparat penegak hukum mengusut tuntas pelaku perekaman.

"Beredarnya editan rekaman suara ini akan pula jadi sorotan publik apalagi ini terjadi ketika baru-baru ini menteri BUMN mencopot dirut Pertamina dan ini menuai pro dan kontra," ujarnya dalam keterangan pers.

Bagi dia, beredarnya rekaman percakapan telpon seorang menteri ke publik adalah hal yang teramat serius yang harus diungkap.

Kementerian BUMN juga memastikan akan mengambil upaya hukum untuk mengungkap pembuat serta penyebar informasi menyesatkan tersebut.

Hal itu dikatakan Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro. Kementerian BUMN menilai intrepetasi oleh penyebar video sangat menyesatkan.

“Sengaja diedit sedemikian rupa dengan tujuan memberikan informasi yang salah dan menyesatkan,” begitu pernyataan Imam.

Kementerian BUMN menegaskan bahwa percakapan tersebut bukan membahas tentang 'bagi-bagi fee'. Pembicaraan itu terjadi tahun lalu itu diskusi biasa dalam hal membahas sebuah proyek.