Buruh: Cabut Perpres Tentang Tenaga Asing

Category: BERITA -> EKONOMI & BISNIS | Posted date: 2018-05-07 23:46:18 | Updated date: 2018-05-07 13:37:48 | Posted by: Rihat Wiranto


Ceknricek.com - Peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2018, akan berlangsung dengan aneka warna tuntutan. Salah satu yang mereka keluhkan adalah perihal banyaknya buruh kasar khususnya asal China, yang masuk ke Indonesia.  Karena itu, mereka menuntut



Ceknricek.com - Peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2018, akan berlangsung dengan aneka warna tuntutan. Salah satu yang mereka keluhkan adalah perihal banyaknya buruh kasar khususnya asal China, yang masuk ke Indonesia.  Karena itu, mereka menuntut pencabutan Perpres nomor 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo.

“Kami menuntut Perpres nomor 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang menurut kami merugikan,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kepada ceknricek.com, Senin (30/4). Perpres nomor 20/2018 sendiri berisi tentang kemudahan proses perizinan tenaga kerja asing level menengah ke atas. Tapi jika tidak diimbangi pengawasan ketat, dikhawatirkan malah akan menjadi pintu masuk  bagi pekerja level bawah ke Indonesia.

Tenaga asing semakin banyak masuk ke Indonesia karena munculnya kemudahan. Misalnya soal perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) no.16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Awalnya, tenaga kerja asing harus bisa berbahasa Indonesia, tapi kemudian pemerintah  tidak mewajibkannya lagi.

Kekhawatiran Iqbal sejalan dengan penemuan  Ombudsman yang menyatakan banyak pekerja asal China yang masuk Indonesia secara ilegal. "Ada data resmi baik di imigrasi maupun ketenagakerjaan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan,"  kata Komisioner Ombudsman RI, Laode Ida, saat jumpa pers, di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

(Baca : Tragedi Haymarket, May Day, May Day ...)

Derasnya imigran berkedok turis itu tidak mendapat pengawasan dari pihak terkait. "Data imigrasi, ketenagakerjaan, kepolisian daerah tidak singkron satu sama lain. Sementara daerah tidak punya wewenang untuk melakukan penindakan," jelas Laode.

Temuan lain yang sangat disayangkan adalah  menjamurnya pekerja asing yang justru menjadi buruh kasar di Indonesia. “Banyak juga tenaga asing  yang bekerja sebagai sopir di daerah Morowali, Sulawesi Tengah, sekitar 200 orang,” katanya.

Selain soal buruh asing,  KSPI menuntut  pemerintah untuk menurunkan harga-harga produk dan jasa yang telah menguras dompet mereka, yakni harga beras, listrik, dan bahan bakar minyak. KSPI juga menolak upah yang masih rendah. “Kami menuntut pencabutan PP no 78/2015 tentang Pengupahan yang selama ini memang menjadi keluhan buruh. Kami juga  mempersoalkan masih banyaknya pekerja dengan status  outsourcing,” kata  Said Iqbal.

Ia menyatakan aksi May Day 1 Mei 2018 akan diikuti hampir satu juta buruh di berbagai daerah di Indonesia. Aksi May Day 2018 berakhir di depan Istana Negara, Jakarta, pada pukul 13.00 WIB.

Iqbal menganggap tuntutan buruh tersebut sangat serius. Jadi ia menolak anggapan Hari Buruh sebagai hari bersenang-senang. “Ini hari perjuangan bara buruh,” kata Iqbal. Para buruh berjanji bisa mengendalikan diri dan tahan emosi. “Kami akan melakukan unjuk rasa dengan tertib,” katanya.

(Baca : Besok, Arus Lalu Lintas Menuju Istana Dialihkan)

Pengamat tenaga kerja Hadi Subhan dari Universitas Airlangga  menyatakan  bisa memahami mengapa buruh mempersoalkan Perpres nomor  20/2018 yang sebenarnya mengatur pegawai level menengah ke atas itu. Pasalnya,  peraturan itu berpotensi untuk disalahgunakan demi mendatangkan karyawan kelas bawah jika tidak diawasi dengan benar. “Di sinilah perlunya pengawasan pemerintah agar pelanggaran-pelanggaran tidak terjadi. Sehingga kesempatan kerja di level bawah tidak diambil asing,” katanya.

Ia juga menilai persoalan buruh di Indonesia memang banyak yang belum terselesaikan. “Maka dari itu Hari Buruh selalu diisi dengan demo dan tuntutan-tuntutan. Ini karena  kondisi buruh kita masih belum baik dari tahun ke tahun. Karena itu mereka merayakannya dengan unjuk rasa, bukan dengan bersenang-senang,” katanya kepada ceknricek.com.

Ia menyatakan buruh pasti akan bereaksi terhadap peraturan yang merugikan hak mereka. “Ini semua terjadi sebagai konsekuensi atas kebebasan berserikat. Mereka akan terus memperjuangkan kepentingan agar diadopsi oleh pengambil kebijakan,” katanya.

Warna Politik

Selain itu, demo buruh juga beraroma politik, mengingat tak lama lagi akan ada pemilihan presiden pada 2019 nanti. Tak pelak, suara dukungan terhadap calon presiden akan terdengar nyaring saat buruh berdemo. Tak bisa dipungkiri, buruh terbelah akibat perbedaan pilihan terhadap calon presiden. Aroma politik itu akan dibungkus dengan penyataan buruh yang menuntut peningkatan kesejahteraan.

KSPI menggunakan Hari Buruh untuk memberi dukungan kepada calon presiden  pilihannya, yakni Prabowo Subianto.  "Iya, saya serius, karena sebagian besar buruh memang mendukung Pak Prabowo, “ katanya. Meski demikian, ia mengakui  ada pula suara pekerja yang mendukung Presiden Joko Widodo.

Menurut Iqbal, KSPI menginginkan presiden periode mendatang untuk memenuhi sejumlah tuntutan antara lain pengupahan yang layak, penghapusan outsourcing dan memulangkan tenaga kerja asing asal China.

Prabowo pun  sudah mengetahui adanya dukungan itu beberapa hari sebelumnya. Ia menerima dukungan dari pihak buruh dalam Seminar Kebangsaan "Akhiri Kerakusan Korporasi Menuju Negara Sejahtera" yang diadakan oleh  KSPI di Gedung Joang 45, Jakarta, Minggu (29/4).

“Kalian telah memutuskan memberi kepercayaan kepada saya untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia di 2019 yang akan datang. Bagi saya, mendapat kepercayaan dari golongan buruh adalah suatu kehormatan yang sangat besar. Ini adalah dukungan yang sangat penting. Ini adalah suatu kekuatan bagi perjuangan hidup saya," ujar  Prabowo saat itu.

Tapi demo buruh bukan hanya milik KSPI. Ada pihak  lain yang juga terlibat. Warna politiknya tentu saja juga beda. Kali ini,  Rieke Diah Pitaloka memimpin Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) yang akan mengerahkan ribuan pekerja pada 1 Mei 2018. KRPI  terdiri dari beberapa organisasi buruh,  antara lain Federasi Pekerja Pos dan Logistik Indonesia (FPPLI), Komite Nasional Aparatur Sipil Negara (KNASN), Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI), dan Federasi Serikat Buruh Independen (FSBI).

Rieke membawa tuntutan Panca Maklumat Rakyat Pekerja  yang akan dibacakan di depan Istana Negara juga. Garis politiknya tentu berbeda dengan KSPI. "Kami yang tergabung dalam KRPI akan memberikan mandat kepada Presiden Joko Widodo," katanya.

Panca Maklumat Rakyat Pekerja terdiri lima tuntutan.  Pertama, mewujudkan Indonesia sebagai negara berbasis pada riset nasional, yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Kedua, sebagaimana yang menjadi janji Presiden Joko Widodo pada masa Pilpres 2014, yaitu mewujudkan sungguh-sungguh Trilayak Rakyat Pekerja, meliputi kerja layak, upah layak, dan hidup layak.

Ketiga, mewujudkan terpenuhinya Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kematian bagi seluruh rakyat pekerja Indonesia.

Keempat, pekerja pelayanan publik di pemerintahan, yang berstatus sukarelawan, tenaga harian lepas, honorer, kontrak, pegawai tidak tetap, dan pegawai tetap non-PNS, yang bekerja di seluruh bidang  untuk diangkat  menjadi pegawai tetap negara. Sedangkan kelima,  memberi mandat kepada Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan aset negara untuk kepentingan bangsa dan negara.