Kebanyakan Ingin Jadi Wakil Presiden, Posisi JK Menjadi Penting

Category: Berita -> POLITIK & HUKUM | Posted date: 2018-05-10 14:12:09 | Updated date: 2018-05-16 02:53:31 | Posted by: Rihat Wiranto


Ceknricek.com — Prof Salim Said menilai kondisi politik Indonesia saat ini menimbulkan pertanyaan. Ini antara lain, Ketua umum partai-partai politik lebih suka mencalonkan diri sebagai wakil presiden, daripada sebagai calon presiden untuk 2019-2024.



Ceknricek.com — Prof Salim Said menilai kondisi politik Indonesia saat ini menimbulkan pertanyaan. Ini antara lain, Ketua umum partai-partai politik lebih suka mencalonkan diri sebagai wakil presiden, daripada sebagai calon presiden untuk 2019-2024.

“Apa yang terjadi sekarang ini, ketua-ketua umum partai pasang poster besar menginginkan jadi calon wakil presiden. Mana ada di dunia ini ketua umum partai hanya berkeinginan jadi calon wakil presiden,” ujar Salim Said, Guru Besar Universitas Pertahanan dalam diskusi bertajuk Berburu Cawapres dan Sidang MK, yang diselenggarakan Radio Smart FM Network dan Populi Center, Jakarta, Sabtu (5/5).

Di saat ketua umum partai-partai politik mengincar posisi wakil presiden, lanjut Salim, PDI Perjuangan menyebut nama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), yang cocok mendampingi Joko Widodo pada pemilihan presiden 2019. Belakangan, di tubuh Golkar muncul juga wacana mendorong JK sebagai calon wakil presiden. “Padahal, Jusuf Kalla ini sudah mau pensiun,” kata Salim.

Menurut Salim, JK memenuhi banyak syarat sebagai calon pendampingi Jokowi lima tahun berikut, di antaranya JK pernah menjadi ketua umum Golkar sebagai partai nasionalis, kemudian mempresentasikan tokoh luar Jawa dan muslim. “Tidak ada tokoh lain yang memenuhi syarat seperti JK,” kata Salim.

Paska kekalahan Ahok pada Pilkada DKI Jakarta, menurut Salim, situasi politik berubah. Posisi JK yang mempresentasikan tokoh muslim dan luar Jawa, menjadi sangat penting untuk memenangkan Jokowi. “Bagi PDI-P yang terpenting adalah memenangkan Jokowi, pasca kekalahan Ahok. Inilah yang menjadikan  posisi JK penting. Jangan lupa, pada pilpres 2014 lalu, Megawati yang mengusulkan JK mendampingi Jokowi,” ujaran Salim.

Sedangkan di kalangan Golkar, menurutnya, ada ketidakyakinan mengusung Ketua Umum Erlangga Hartarto sebagai calon pendamping Jokowi, karena itu mereka juga menginginkan JK sebagai calon wapres.

Menurut Salim, yang menjadi persoalan saat ini adalah tafsir Pasal 7 UUD 1945 yang diamandemen. Dalam pasal tersebut ada pembatasan dua periode masa jabatan. Apakah pembatasan jabatan tersebut secara berturut-turut atau tidak. JK telah menjadi wakil presiden selama dua periode, pada 2004 dan kemudian 2014.  “Biarlah Mahkamah Konstitusi yang nanti memutuskan,” kata Salim Said.

Guru besar LIPI Lili Romli, panelis lain dalam acara ini, mengatakan jika ketua umum partai dicalonkan, maka kemungkinan menimbulkan resistensi partai-partai lain. “Saya lihat ketika cawapres-cawapres yang disodorkan selain Pak JK, kemungkinan ada resistensi di parpol pendukung,” kata Romli.

Gugat ke MK

Peraturan yang ada saat ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya dua periode. Hal itu terlihat dari pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i.

Pasal 169 huruf n berbunyi : persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah : (n) belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Sedangkan, pasal 227 huruf i menyatakan : pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut : (i) surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Tentu pasal-pasal ini menimbulkan penafsiran berbeda-beda. Khusus yang terkait dengan Jusuf Kalla, maka pertanyaannya adalah apakah dia bisa mencalonkan lagi atau tidak? Pasalnya dia sudah menjadi wakil presiden dua kali, yakni saat berpasangan dengan Joko Widodo saat ini, dan ketika berduet dengan Susilo Bambang Yudhoyono 2004 sampai dengan 2009.

Umumnya berkembang penafsiran bahwa yang dimaksud dua periode adalah tidak harus berurutan. Jika penafsiran ini yang dipakai, maka Jusuf Kalla tidak akan bisa mencalonkan lagi pada pemilu 2019.

Posisi ini membahayakan kesempatan JK untuk bertarung di pemilu nanti. Karena itu, para pendukung JK ingin memastikan agar dia bisa maju kembali sebagai wakil presiden Jokowi kembali.

Itulah sebabnya, para pendukung JK mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pasal yang mengandung multi tafsir ini.

Para pemohon adalah Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi yang diwakili Abda Khair Mufti, Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa yang diwakili Agus Humaedi Abdillah, dan pemohon perorangan, Muhammad Hafidz. Mereka mengajukan uji materi Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Pemilu. Permohonan didaftarkan pada Jumat, 27 April 2018.

Apa yang membuat pendukung JK resah dengan pasal-pasal tersebut?
Kuasa hukum para penggugat, Dorel Amir, mengatakan kliennya menggugat pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden karena menginginkan Jusuf Kalla kembali maju dalam pilpres 2019 untuk mendampingi Joko Widodo.

Dorel menjelaskan dari peraturan tertinggi yakni Undang-undang Dasar 1945 pasal 7 menyatakan “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

“Nah saat membuat peraturan turunannya ternyata ada masalah yang sepertinya tidak terpikirkan oleh wakil rakyat,” kata Dorel Amir kepada Ceknricek.com.

UU Pemilu menyatakan persyaratan untuk mencalonkan diri adalah “belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.”

“Kalau itu diartikan tidak berurutan, maka Pak JK tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri. Tapi kalau itu ditafsirkan sebagai berurutan maka JK bisa mencalonkan diri,” ujar Dorel.

“Maka kami minta kepada MK agar menyatakan frasa ‘presiden dan wakil presiden’ dan frasa ‘dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama’ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berturut-turut,” katanya.

Masih ada masalah di luar itu. “Misalnya yang dimaksud dua kali menjabat itu sebagai pasangan atau perseorangan. Pak JK menjadi wakil presiden dua kali tapi dengan pasangan berbeda, apakah sudah dianggap dua kali?” katanya lebih lanjut.

Karena masalah ini sangat penting, maka keputusan MK sangat ditunggu-tunggu. Sidang pertama MK membahas permohonan ini dilaksanakan Senin, 14 Mei 2018.