Kasus Dr Terawan Di Awang-awang

Category: Pengetahuan -> KESEHATAN | Posted date: 2018-05-10 15:17:01 | Updated date: 2018-05-17 04:32:19 | Posted by: Marah Sakti Siregar


Ceknricek.com – APA kabar kasus DR Terawa Agus Putranto (TAP)? Komunitas kedokteran seperti menunggu godot. Tanpa kejelasan. “Kasus DR TAP sudah diserahkan kepada HTA. Sekarang ini kita tahap pendinginan dulu,” jawab Prof DR Ilham Oetama Mahrus, Ketua Umu



Ceknricek.com – APA kabar kasus DR Terawa Agus Putranto (TAP)? Komunitas kedokteran seperti menunggu godot. Tanpa kejelasan. “Kasus DR TAP sudah diserahkan kepada HTA. Sekarang ini kita tahap pendinginan dulu,” jawab Prof DR Ilham Oetama Mahrus, Ketua Umum PB IDI kepada ceknricek.com, Sabtu pagi, 5/5/18 lewat telepon.

Ia enggan menambah penjelasan. Setelah mengucapkan “terima kasih, ” ketua umum IDI yang biasa dikenal dengan inisial nama IOM itu segera mematikan pesawat teleponnya. Agaknya menghindari kejaran pertanyaan. Sekjen PB IDI DR dr Adib Khumaidi juga bersikap sama. Ia tak mau mengangkat telpon. Dan hanya mengirim pesan lewat SMS: “Mohon maaf, Prof sedang melantik Pengurus IDI di NTB.”

PB IDI agaknya memang sedang mendingin-dinginkan ihwal Dr TAP. Dan sepertinya sudah menyerahkan saja ihwal kontroversi pelanggaran etik kedokteran serius DR TAP itu kepada pemerintah lewat HTA. Padahal rekomendasi MKEK (Mahkamah Kehormatan Etik Kedokteran) jelas meminta agar DR TAP diberhentikan sementara selama setahun sebagai anggota IDI. Itu tidak dilaksanakan.

Baca Juga : Pemecatan Dokter Terawan Ditangguhkan, IDI Terbelah

Namun, supaya tetap nampak bergigi, kepada para anggota DPR Komisi IX, dua hari setelah menunda sanksi untuk DR TAP, Ketua Umum IDI Prof IOM mengatakan, karena kasusnya sedang dievaluasi DR TAP untuk sementara dianjurkan tidak praktik dulu. “Terutama pengobatan antistroke metode cuci otak DSA.”

Anjuran itu merupakan langkah PB IDI untuk meredam keresahan para dokter anggotanya. Tapi, IDI dan dokter lain akhirnya boleh berharap-harap anjuran tadi akan ditaati.

Di lapangan, di RSPAD Jakarta, realitas berbeda ditemui wartawan ceknricek.com. DR TAP, dokter tentara berpangkat mayor jenderal TNI—ia juga kepala RSPAD—ternyata tetap masih praktik seperti biasa. “Beliau ada dan praktik. Setiap pagi mulai Senin. Datang aja dan buktikan di Klinik CVC (cerebro vascular center),“ ujar seorang para medis RSPAD. CVC khusus dibangun DR TAP untuk menangani pasien stroke.

Seorang pria yang keluarganya kena stroke dan mau berobat kepada DR TAP menuturkan kepada wartawan ceknricek.com. Bahwa dia mendapat kepastian DR TAP masih menangani operasi DSA dari Dokter Erwin, spesialis saraf, yang biasa mendampingi DR TAP melakukan tindak operasi DSA. “Datang aja ke Klinik pagi pagi, “sarannya.

Apakah DR TAP yang menangani? Dengar-dengar, dia gak boleh lagi praktik. Sudah dilarang IDI,” tanya keluarga pasien itu. “Ah, kata siapa. DR TAP masih praktik. Datang aja ke Klinik.” jawab dr Erwin.

Bagaimana penanganan kasusnya oleh HTA? Belum ada titik terang. Betul sudah ditangani HTA. Itu di bawah Kemenkes. Tim sudah dibentuk. Mereka sedang proses bekerja,” kata Sekjen Kemenkes Dr dr Untung Suseno Sutarjo. Tapi, siapa saja tim HTA itu, Untung belum mau memberikan.

Tanya aja Karo Komunikasi Kemenkes,“ ujarnya sambil mengirimkan nama dan no telepon stafnya Dr Wiwied. “ Semuanya sedang on process. Kami sedang meng-up date timnnya,” jawab Wiwied. Tapi, sumber ceknricek memastikan tim HTA itu belum ada. Masih mau dibentuk.

Baca Juga : MKEK : Putusan Pelanggaran Etik Dr Terawan, Final & Mengikat

HTA adalah singkatan nama Health Technology Assessment. Lembaga ini di bawah Kementerian Kesehatan. Kalau melihat nomenklatur namanya, badan ini agaknya berfungsi sebagai penilai perangkat teknologi kesehatan. Bukan mengukur atau menilai metodologi pengobatan seperti yang mencuat dalam kasus inovasi DR TAP.

Walhasil, ini titik lemah penyelesaian kasus DRTAP. Soalnya,  dokter spesialis radiologi dan bergelar doktor lulusan Unhas, Makasar ini, sesungguhnya dipersoalkan para sejawatnya—terutama para dokter spesialis saraf— karena menerapkan metode DSA (digital substraction angiography) sebagai pengobatan. Dan juga pencegahan.

Padahal, di kalangan dokter ahli saraf terutama DSA selama ini adalah sarana diagnosa. Untuk mengetahui gumpalan yang mungkin menyumbat pembuluh darah otak.

Apa yang dipaparkan DR TAP  dalam disertasi doktornya di Unhas, diakui sudah mencapai standar ilmiah sebuah disertasi. Ia pun dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan.

Baca Juga : DSA Itu Bukan Temuan Dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad (K) RI

Tapi, seorang promotornya Profesor Irawan  Yusuf sebelumnya sempat memesankan bahwa metode “cuci otak” itu jika mau dipraktikkan nanti harus melalui proses uji klinis.

Inilah yang tidak pernah dilakukan DR TAP. Dan memicu kontroversial selama bertahun-tahun. Ia terus menerapkan metode pengobatannnya, sehingga sampai saat ini, menurut dokter asal Yogyakarta tersebut, dia sudah mengobati sekitar 40.000 pasien. Katanya, “nyaris tak ada masalah. Pasien merasa sembuh.”

Banyak tokoh memang sudah memberikan testimoni kesembuhan atas metode pengobatan DR TAP. Tapi, kontroversi di kalangan kedokteran terutama berkaitan dengan “rujukan ilmiah”metode anti stroke “cuci otak” DR TAP tak pernah reda. Maklum, para profesor kedokteran terutama di bidang saraf, amat meragukan keilmiahan metode pengobatan DR TAP. Mereka mencemaskan bahaya dan keselamatan pasien stroke yang ditangani dengan metode itu.

Baca Juga : SANKSI “PECAT” BUAT DR TERAWAN

Kini, kontroversi metode pengobatan ilmiah itu sudah diserahkan  kepada Kementerian Kesehatan. Yakni, melalui HTA. Sayangnya, tupoksi badan ini pun belakangan dinilai kurang pas untuk mengkaji dan menilai secara tuntas metode ilmiah pengobatan antistroke “cuci otak” DR TAP.

Salah seorang pengeritik itu adalah Prof DR Ali Ghufron Mukti, mantan Wakil Menteri Kesehatan RI masa  Presiden Susilo Banbang Yudhiyono. “Saya berpendapat HTA bukan badan yang tepat untuk menyelesaikan kontroversi yang muncul akibat penerapan suatu metode ilmiah dalam pengobatan? “ kata DR Ali Gufron Mukti, mantan Dekan FK UGM  dan kini menjabat sebagai dirjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi.

Dia terus terang mengatakan, sejauh yang diketahuinya HTA itu lebih untuk memastikan cost of benefit perangkat fisik suatu teknologi kesehatan. ”Bukan untuk menilai metode ilmiahnya,” ujar profesor yang rajin menulis itu. Nah, solusi penyelesaian metode pengobatan DR TAP kayaknya bakal lama dan panjang.