Mendengar Noise, Mengabaikan Voice

Category: Berita -> POLITIK & HUKUM | Posted date: 2018-05-10 17:27:32 | Updated date: 2018-05-16 03:24:49 | Posted by: Dr Irwandi Syahputra


Ceknricek.com - Sejak tiga tahun lalu, ruang publik di media sosial selalu riuh jika membahas soal kepemimpinan dan politik. Polarisasi antara kelompok pro dan kontra semakin hari semakin mengeras di media sosial, dan belakangan mulai tampak lagi dalam se



Oleh Iswandi Syahputra*

Ceknricek.com - Sejak tiga tahun lalu, ruang publik di media sosial selalu riuh jika membahas soal kepemimpinan dan politik. Polarisasi antara kelompok pro dan kontra semakin hari semakin mengeras di media sosial, dan belakangan mulai tampak lagi dalam sejumlah aksi. Satu pihak yang mengkritisi pemerintah kadang terlewat batas menggunakan hoax bahkan hate speech. Sementara pihak lainnya juga memproduksi atau membalasnya dengan hoax dan hate speech juga.

Sebelum tahun 2014, aktivitas di media sosial tidak sekeras saat ini. Walaupun sebelum itu ada Pilkada DKI tahun 2012, namun aktivitas sosial media masih didominasi oleh satu kelompok yang secara umum dikenal dengan JASMEV (Jokowi Ahok Social Media Volunteer).

Saya termasuk salah satu netizen yang paling resah dengan aktivitas di sosial media saat ini. Terlihat seperti sudah tidak ada ruang kebaikan dan kasih sayang antar sesama netizen dari dua kelompok jika menyangkut urusan kepemimpinan dan politik. Opini dibunuh dengan opini, hoax dibasmi dengan hoax, hate speech dibalas hate speech dan nyinyir dilawan dengan nyinyir.

Kita semua (termasuk pemerintah bahkan agamawan dan kaum terdidik) terjebak masuk dalam perangkap banyaknya noise tersebut. Noise berupa gangguan karena percakapan di media sosial dipenuhi hoax, hate speech dan mengarah pada permusuhan. Karena jebakan tersebut, tampaknya pemerintah tidak dapat menangkap voice dibalik riuhnya noise. Voice berupa suara kritis dari netizen sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah untuk kemajuan bangsa dan negara.

Satu kritik yang baik dan bermanfaat sebagai sebuah bentuk voice yang disampaikan oleh netizen menjadi rusak dan dianggap noise hanya karena kritik tersebut muncul dari pihak oposisi dan para buzzer pemerintah di media sosial tidak siap untuk dikritik atau menjawab kritik dengan cerdas.

Gangguan Pesan

Menurut teori komunikasi awal, the mathematical theory of communication, masalah yang paling mendasar dalam berkomunikasi adalah bagaimana proses reproduksi pesan dan bagaimana suatu pesan disampaikan. Ini menjadi masalah karena di dalam sebuah pesan pasti terdapat sebuah maksud tertentu. Dan selalu dalam proses penyampaian pesan mendapat gangguan. Agar maksud yang terkandung dalam sebuah pesan tersampaikan, walaupun mendapat gangguan (noise) karena menggunakan perangkat komunikasi berbasis frekuensi, maka sebuah pesan harus diproduksi berulang-ulang (reproduksi).

Dalam praktiknya, saat berkomunikasi dengan menggunakan perangkat komunikasi saat itu, sebuah pesan memang disampaikan secara berulang-ulang. Sebab gangguan saat berkomunikasi selalu muncul dalam berbagai bentuk, seperti muncul suara dalam bentuk feedback, atau suara kemresek, karena gangguan sinyal atau suara yang terputus karena sinyal hilang, dan sebagainya. Hingga saat ini kita yang berkomunikasi menggunakan perangkat modern sekalipun jika kondisi sinyal muncul tenggelam akan mengalami hal serupa.

The mathematical theory of communication ini merupakan teori awal lahirnya komunikasi sebagai ilmu pengetahuan. Sebelumnya komunikasi hanya dianggap praktik percakapan antar manusia. Teori ini diperkenalkan Claude Shannon dan Weaver pada tahun 1948. Claude Shannon merupakan seorang ahli matematika yang tertarik pada permasalahan dalam berkomunikasi terutama dalam teknologi komunikasi. Shannon mencoba menggambarkan bagaimana proses komunikasi yang menyangkut limit atau batas kuantitatif dalam komunikasi media lewat teorinya tersebut.

Teori ini terus berkembang hingga menginspirasi berbagai kajian dalam ilmu komunikasi seperti  manajemen isu, mitigasi opini publik, dan sebagainya. Dalam manajemen isu misalnya, agar suatu isu tidak meluas menjadi perbincangan publik dibutuhkan pengalihan isu dengan cara memunculkan isu baru.

Inilah salah satu fenomena yang menjadi-jadi saat ini. Kapal minyak tumpah di perairan Kalimantan luput dari perhatian publik terutama pecinta lingkungan karena pada saat yang sama muncul isu impor beras. Publik yang fokus pada rencana impor beras, kehilangan fokus suaranya (voice) karena  Presiden menyampaikan tidak ada rencana untuk mengimpor beras. Publik seolah dipaksa berlari memutar dengan cepat melompat dari satu noise ke noise yang lain.

Sementara dalam mitigasi opini publik,  untuk menghilangkan noise pada sebuah pesan, diperlukan pesan sampingan. Saat rakyat yang mengeluh dengan harga beras yang mahal, pemerintah cukup memberi solusi dengan menawar harga saat membeli. Seketika publik lupa dengan bagaimana kebijakan pemerintah mengatasi harga beras yang mahal. Sebaliknya bergegas sibuk membincangkan soal ‘tawar’-nya daripada fokus membahas mengapa harga beras bisa mahal? Begitu terus hingga kita lupa dan lepas dari pokok maksud utama dalam sebuah pesan.

Teori ini bisa juga digunakan untuk memotret politik saat ini. Kepemimpinan politik yang lemah tapi diperkuat dengan buzzer yang kuat dan produktif menciptakan noise. Noise tadi kemudian mampu menutupi kepemimpinan politik yang lemah. Akhirnya kita berjalan mendekati takdir sebagai umat milenial yang berputar atau terus melompat dari satu lubang noise satu ke lubang noise satunya. Setiap kali berputar atau melompat, setiap kali pula kita gagal menangkap voice.

Hilangnya Voice Publik

Kondisi-kondisi seperti yang disebut di atas telah membawa publik kehilangan voice mereka. Padahal, suara mereka merupakan salah satu jaminan bagi sehatnya kehidupan demokrasi di Indonesia. Proses hilangnya suara publik tersebut terjadi karena dua hal:

Pertama, karena terlalu banyak noise yang diproduksi oleh para buzzer pemerintah saat membantah kritik dari kritikus atau pihak oposisi. Noise dapat pula muncul dari cara mengkritik pihak oposisi gemar  bermain hoax dan hate speech, walau hal ini juga dituding dilakukan buzzer pemerintah. Ruang publik menjadi sesak oleh sampah informasi sebagai noise yang sangat mengganggu akal sehat kita dalam kehidupan sosial dan berbangsa bernegara.

Kedua, karena kurang sigapnya pemerintah dalam menangkap dan mengungkap pesan dibalik suasana yang penuh noise tersebut. Suara-suara rakyat (kendati juga dapat berasal dari para oposisi) seperti kasus sarden bercacing, mahalnya tarif listrik, langkanya BBM jenis premium, harga cabai dan beras yang mahal, keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia hingga rupiah merupakan suara murni dari publik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap perlu dikritisi.

Walau disampaikan dengan riuh dan keruh, suara tersebut seharusnya didengar dengan hati yang tenang dan pikiran jernih. Pasti ada setetes pesan yang bening dibalik keriuhan suara-suara sumbang tersebut.

Namun yang terjadi malah selalu sebaliknya. Suara rakyat yang bening dijawab dengan keruh sehingga menimbulkan keriuhan yang tidak perlu. Rakyat memberi kritik soal sarden yang bercacing, dijawab cacing mengandung protein. Rakyat mengkritik sembako mahal, dijawab hidup hemat. Rakyat mengkritik harga cabai mahal, dijawab tanam sendiri. Rakyat mengkritik harga beras mahal, dijawab tawar saat membeli.

Dalam pola yang berbeda, rakyat dibuat bingung oleh berbagai noise yang diproduksi. Aksi kaos #2019GantiPresiden dilarang oleh aparat, pada saat bersamaan ada pula aparat lain yang membolehkan. Satu pejabat mengeluarkan kebijakan impor beras, ada pula pejabat lain yang melarang impor beras. Begitu seterusnya, berbagai noise diproduksi hingga tanpa disadari pelan-pelan kita membungkam voice.

Kemudian, agar berbagai noise tersebut benar dan kuat menancap pada tubuh sosial, digunakan buzzer yang bergerak liar tidak terkendali di media sosial. Para buzzer dengan sporadis memberi back up opini dukungan di media sosial. Suara rakyat yang jernih menjadi terkontaminasi. Voice menjadi noise.

Padahal, awalnya voice itu adalah voice, kritik adalah kritik. Kemudian voice dicampur dengan noise. Akhirnya voice hilang, berubah menjadi noise semua. Suatu noise yang sudah menguat dihantam dengan noise baru ciptaan opoisis. Noise baru ini digempur lagi oleh buzzer pemerintah. Akhirnya karena terlalu lama bernafas dalam lumpur noise, publik menjadi terbiasa dengan hoax dan hate speech. Kita seperti bangsa kerbau yang merasa nyaman berada dalam kubangan noise. Sibuk membahas noise, tetapi mengabaikan bagaimana kita keluar dari kubangan noise tersebut?

Kerbau harus ditarik keluar dari kubangan, dibawa ke sungai dan dimandikan agar bersih. Kita semua harus berhenti membuat noise dengan cara membubarkan para buzzer politik. Baik pemerintah maupun pihak oposisi dapat menghentikan buzzer politik baik yang digunakan untuk meraih atau untuk mempertahankan kekuasaan. Siapapun pemerintah atau Presidennya, dia adalah Presiden rakyat Indonesia. Presiden yang harus didukung karena kinerja baiknya dan dikritik karena kebijakan buruknya. Presiden yang mampu mendengar voice rakyatnya dan mengabaikan noise yang dimunculkan dari berbagai kelompok kepentingan. Itu artinya pemerintah atau Presiden harus memiliki kemampuan membaca pesan atau maksud dibalik suatu voice dalam keriuhan berbagai noise.

Dalam kondisi netizen yang sudah terpolarisasi cukup keras, hal ini  tentu tidak mudah. Dibutuhkan tim yang netral, otonom dan memiliki kecerdasan dalam menganalisis arus percakapan netizen di media sosial berbasis data. Tim inilah yang membangun jembatan baru menuju kehidupan publik yang sehat. Tanpa kemampuan tersebut, kita akan tetap berada dalam kubangan noise.

*Dosen Ilmu Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta