Jokowi Mendesak DPR : Selesaikan RUU Antiterorisme

Category: Berita -> POLITIK & HUKUM | Posted date: 2018-05-15 00:26:55 | Updated date: 2018-05-23 20:50:54 | Posted by: Marah Sakti Siregar


SERANGAN bom bunuh diri menewaskan belasan nyawa tak berdosa di Surabaya. Ini memaksa Presiden Jokowi mendesak DPR dan menterinya agar segera mengesahkan revisi undang-undang antiterorisme. “Revisi itu sudah diajukan pemerintah sejak Febr



Ceknricek.com – SERANGAN bom bunuh diri menewaskan belasan nyawa tak berdosa di Surabaya. Ini memaksa Presiden Jokowi mendesak DPR dan menterinya agar segera mengesahkan revisi undang-undang antiterorisme. “Revisi itu sudah  diajukan pemerintah sejak Februari 2016. Sudah dua tahun lebih. Semestinya pada penutupan sidang DPR 18 Mei nanti sudah dapat diselesaikan (disahkan),” kata Presiden Jokowi, usai membuka Rakornas Kemendagri di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 14/5/18.

Presiden menambahkan, revisi Undang Undang no 15 th 2003 dinilai sangat penting terutama bagi aparat hukum untuk memberantas terorisme. “Revisi itu merupakan payung hukum yang penting bagi aparat Polri untuk bisa menindak tegas terorisme. Dalam hal pencegahan dan penindakan,” ujar presiden.

Sudah tampak tak sabar, Kepala Negara, sempat mengeluarkan ancaman. “ Jika sampai akhir persidangan 18 Mei 2018, DPR tetap belum mengesahkan revisi undang-undang itu, saya akan mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang).” Desakan serupa sebelumnya sempat juga dikemukakan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian sebelumnya di Surabaya.

Usai mendampingi Presiden Jokowi, Menko Polkakm Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala BIN Budi Gunawan, Tito mengharapkan revisi undang-undang antiterorisme itu segera bisa disiapkan. “Negara butuh power lebih untuk berantas terorisme.” katanya.

Apa penyebab revisi undang-undang antiterorisme itu begitu terlambat? Ketua DPR Bambang Soesatyo membantah DPR lamban.”DPR sudah siap 99 persen mengesahkan RUU itu. Tapi, pemerintah sendiri yang meminta ditunda dulu,” katanya. Alasannya, belum ada kesepakatan final terhadap definisi terorisme.

Masalah itu mencuat pada rapat terakhir pembahasan RUU di DPR tanggal 18 April 2018. Muncul usulan dalam rapat untuk mempersempit definisi tindakan terorisme. Yakni, dengan menambahkan frasa “tujuan atau motif politik, ideologi, dan tindakan mengancam keamanan negara.” 

Pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly sebelumnya mengusulkan definisi terorisme itu adalah segala perbuatan yang dengan sengaja mengggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas,  menimbulkan korban yang bersifat massal atau mengakibatkan kerusakan dan kehancuran terhadap obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik dan fasilitas internasional.

Beberapa fraksi di DPR menilai definisi itu terlalu luas. Bisa menjadi pasal karet yang dapat digunakan pemerintah atau aparat hukum untuk menjerat siapa saja yang melakukan tindak kekerasan yang dianggap menimbulkan suasana teror. Makanya, mereka mengusulkan agar definisi itu ditambahkan  dengan frasa “tujuan dan motif politik” tadi.

Pemerintah sebaliknya menganggap tambahan frasa itu tidak perlu. Titik temu belum tercapai. Walhasil, pemerintah meminta rapat pengesahan ditunda. Dalam rapat terakhir itu juga disepakati bahwa jika butir definisi dengan tambahan frasa disepakati kedua belah pihak, barulah RUU tersebut siap disahkan.

Sejak revisi undang-undang antiterorisme diajukan pemerintah dua tahun lalu, pembahasannya memang berlangsung alot. Antara lain karena beragamnya kepentingan dan juga rasa traumatik terutama kalangan civil society atas revisi Undang-Undang no 15 tahun 2003. Dari masayarakat sipil, jelas, ada kecemasan dengan revisi undang-undang tersebut, praktik kehidupan demokrasi bakal mundur lagi seperti masa Orde Baru.

Pemerintah lewat tangan aparat hukum, seperti polisi dan juga TNI-- ini karena Presiden Jokowi sendiri mengingatkan di awal pembahasan revisi undang-undang itu agar TNI nantinya dilibatkan dalam pemberantasan terorisme-- bisa kembali bertindak represif. Misalnya, dengan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap mereka yang dicurigai atau diindikasikan sebagai teroris. Apalagi jika tindakan itu melibatkan aparat TNI.

Bab disertakannya TNI dalam tindak pemberantasan terorisme, tak ayal, ikut menjadikan pembahasan revisi undang-undang antiterorisme itu, berjalan agak tersendat-sendat. Bukan saja karena adanya keberatan dari masyarakat sipil, tapi juga karena diam-diam berkaitan dengan ihwal itu terasa ada polarisasi pendapat di internal pemerintah. Meski tidak begitu terbuka, tapi perbedaan itu mudah diketahui. Para petinggi di kepolisian agaknya ingin agar semua penanganan masalah terorisme menjadi domain mereka. Sebaliknya, para petinggi TNI yang kelihatannya didukung presiden, ingin ikut dilibatkan. 

Perbedaan pendapat di internal pemerintah itu baru mencuat keluar setelah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menulis surat ke DPR. Tertanggal 8 Januari 2018, surat berkop Panglima TNI itu diterima Pansus RUU Terorisme DPR. Inti isi surat itu: TNI ingin agar judul “RUU Pemberantasan Terorisme diganti menjadi “Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme”. Disebutkan alasannya, “makna pemberantasan bersifat reaktif saja. Padahal yang paling penting adalah proaktif. Itu yang dapat menjerat pelaku aksi pada tahap perencanaan dan tidak perlu menunggu terjadinya aksi beserta akibatnya.” 

Selain itu, TNI dalam surat tersebut juga mengusulkan agar definisi terorisme dimaknakan sebagai kejahatan yang mengancam negara. “Terorisme adalah kejahatan terhadap negara yang mengancam ideologi negara, kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, keamanan negara, dan keselamatan segenap bangsa yang memiliki tujuan politik dan atau motif lainnya, yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang terorganisir, bersifat nasional, dan atau internasional,” tulis surat yang ditanda tangani Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto itu.

Surat tersebut tentu saja sempat membuat kaget Menkumham Yasonna Laoly. Sebab permintaan itu, katanya, kalau dipenuhi bisa mementahkan apa yang sudah bisa dicapai selama pembahasan RUU antiterorisme dengan DPR. “ Kalau judulnya diganti, berarti kami harus mulai baru lagi. Terpaksa  buat naskah kajian akademi baru.’’ ujarnya.

Munculnya usul baru Panglima TNI setidaknya menunjukkan Menkumham rupanya belum sepenuhnya menjaring pandangan para petinggi TNI terkait revisi undang-undang antiterorisme  itu. Atau mungkin sudah, tapi aspirasi TNI diabaikannya. Ini menyebakan Wakil Ketua DPR Fadly Zon sempat mengingatkan agar pemerintah satu suara. “Supaya tidak membuat DPR bingung dan pembahan bisa lebih cepat,” katanya. 

Direktur Imparsial Al Araf menilai, terjadinya polarisasi pandangan di internal pemerintah berkaitan dengan masuknya usulan Panglima TNI untuk ikut juga berperan dalam undang-undang antiterorisme,  menunjukkan kurang utuhnya pemahaman atas undang-undang TNI. Ia mengingatkan bahwa TNI sebenarnya bisa terlibat dalam mengatasi terorisme seperti diatur dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. “Mengacu pada pasal itu, presiden sebenarnya sudah  memiliki otoritas dan landasan hukum yang jelas untuk melibatkan militer (TNI) dalam mengatasi terorisme,” ujarnya. 

Belakangan, pemerintah dan DPR akhirnya bersepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dengan satu langkah kompromi. TNI tetap dilibatkan dalam penanggulangan terorisme melalui revisi undang-undang antite, tapi keterlibatan itu akan diatur melalui peraturan  presiden (perpres). Kapolri Tito Karnavian kemudian sempat mengemukakan pendapatnya, bahwa Polri merasa TNI memang perlu ikut terlibat mengatasi masalah tindak terorisme.

Pengakuan yang realistis. Apalagi jika becermin pada kejadian sepekan terakhir ini. Polri tampak tidak perkasa dan malah seperti kewalahan menghadapi aksi terorisme. Mulai dari jebolnya pertahanan di rumah tahanan narapidana teroris di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sangat memprihatinkan sekitar 30 jam rumah tahanan tersebut itu simpati dikuasai para tahanan. Lalu yang memilukan hati, 5 anggota Densus 88 Polri gugur oleh keganasan para tahanan dan narapidana terorisme.

Polri juga seperti mendapat cobaan berat. Ketika serangkaian aksi bom bunuh diri meledak di tiga gereja Surabaya dan di rumah susun Wonocolo, Sidoardjo. Aksi teror ini menyebabkan 14 nyawa tak berdosa meninggal dunia, dan puluhan manusia lain luka-luka. Yang terbaru, Senin pagi, 14/4/18, di Mapoltabes Surabaya terjadi lagi ledakan bom.

Semua kejadian terakhir itu mengesankan pada publik bahwa aksi teror tampaknya memasuki atmosfir baru. Mungkin ada dendam lama para pendukung dan pengikut para teroris di Indonesia kepada anggota Polri khususnya Densus 88. Badan khusus antiterorisme Polri ini dalam beberapa aksi penanggulangan terorisme memang pernah dikritik karena bertindak galak berlebihan terhadap mereka yang dicurigai sebagai teroris.

Lewat gerakan aksi dukacita dan simpati pada angota Polri yang gugur dalam tugas menghadapi teroris di Rutan Mako Brimob, masyarakat agaknya tetap bersatu mendukung Polri. Tapi, tetap dengan harapan agar para bhayangkara negara itu bisa bekerja makin  profesional dalam menangani kasus terorisme.

Pelbagai serangan bom bunuh diri di Surabaya, menyusul perlawanan nekad para narapidana teroris di Rutan Mako Brimob, kiranya memberi petunjuk agar Polri makin mawas diri. Perlu terus mengasah kepekaan dan meningkatkan  keterampilan  dalam mengatasi aksi terorisme yang terkadang memang makin absurd. Misalnya, bagaimana bisa terjadi seorang ayah tega mengorbankan diri, isteri dan anak-anaknya yang masih bocah untuk tewas bersama bom yang meledak di tas mereka?

Aksi nekad seperti ini jika berkecamuk nanti, bisa  merepotkan Polri dan juga TNI sebagai ujung tombak pemberantasan terorisme. Makanya, unsur masyarakat lain, tokon agama, kaum  cerdik pandai lainnya, rasanya perlu ikut urun rembuk membantu mengatasi ihwal terorisme itu. Terorisme tak bisa habis diberantas hanya oleh undang-undang baru antiterorisme seperti yang diharapkan Presiden Jokowi harus sudah berlaku Juni 2018 nanti.