Membaca Teror di Tahun Politik

Category: Pengetahuan -> OPINI | Posted date: 2018-05-17 18:06:22 | Updated date: 2018-05-17 06:16:28 | Posted by: Admin


Ceknricek.com - Teror bom yang terjadi di Surabaya dua hari berturut – turut (13–14/05/18) adalah rangkaian peristiwa drama penyanderaan yang mencekam 40 jam di Rumah Tahanan Salemba Cabang Mako Brimob Kepala Dua, Depok, (08-10/05/18).



Oleh : Zainal Bintang*

Ceknricek.com - Teror bom yang terjadi di Surabaya dua hari berturut – turut (13–14/05/18) adalah rangkaian peristiwa drama penyanderaan yang mencekam 40 jam di Rumah Tahanan Salemba Cabang Mako Brimob Kepala Dua, Depok, (08-10/05/18).

Tsunami bom dengan sasaran institusi kepolisian menjadi serial dramatis berseri sambung menyambung dari hari ke hari. Bahkan dari kota ke kota tersaji siang dan malam di layar kaca televisi. Menjadi tontonan sensasional kakek – nenek lugu yang tinggal jauh di dusun kabupaten pemekaran yang pra sejahtera.

Tak pelak rentetan teror bom atau bom teroris yang ditujukan kepada institusi kepolisian   membuka perdebatan perlunya segera disahkannya RUU Antiterorisme, hasil revisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Revisi itu sudah mulai digodok sejak 2016 sebagai respons hukum  yang mencuat setelah meledaknya bom di kawasan pertokoan Sarinah, yang dikenal dengan nama “bom Thamrin” yang terjadi pada 14 Januari 2016.

Kekhawatiran masyarakat sipil atas keterlibatan TNI ke dalam upaya pemberantasan terorisme diakibatkan masih adanya sisa trauma atas pola militeristik di era orde baru. Dominasi watak tempur tentara ke dalam ranah penegakan hukum harus dicegah. Pertempuran terbuka di tengah kota dengan sekumpulan orang yang tergabung dalam orgnisasi tanpa bentuk tidak boleh ada. Di sisi lain rumusan definisi terorisme itupun harus pula transparan dalam konteks penegasan  kewenangan negara yang diwakili oleh institusi kepolisian.

Karena terkait perampasan kebebasan seseorang terduga, maka harus dijaga jangan sampai bias dengan bunyi hukum dalam pasal – pasal UU Antiterorisme itu. Intinya mencegah terjadinya praktek teror negara yang dikenal dengan istilah state terorism.

Hal yang penting lain, ada teroris terorganisir disamping ada juga pelaku teroris perorangan atau dikenal dengan istilah  sebagai lone wolf terorism alias serigala tunggal. Teroris yang lone wolf hampir sama bahayanya dengan yang teroris   tergorganisir. Keduanya menyasar korban yang lebih besar dengan target ketakutan yang lebih luas. Yang berbeda hanya metode operasinya. Tapi landasannya sama saja: radikalisme berbasis kekecewaan terhadap kebijakan negara.

Yang namanya teroris filosofinya adalah kekerasan. Gabungan kekerasan menjelma menjadi radikalisasi. Celakanya di dunia teroris radikalisasi telah dihayati menjadi ideologi. Ideologi perlawanan. Ideologi itu bertumpu pada akumulasi kekecewaan terhadap kekuasaan dengan berbagai sebab.

Ideologi negara yang sah adalah Pancasila. Radikalisasi jelas tidak lahir dari rahim Pancasila yang bertumpu pada lima silanya yang sangat asali : akomodatif, klutural, religius, sejuk dan  damai. Yang   terejawantahkan dalam rantai kehidupan yang bernama gotong royong.

Pandangan ini membawa kita kepada suatu pemikiran, sejatinya UU Antiteroris tidak hanya bekerja sebagai legitimasi pembunuh yang terduga teroris.  UU itu seyogyanya membawa pesan lebih daripada sekedar penggerebekan. Di dalamnya kudu ada kontribusi moralitas dan kultural pencerahan atas redupnya narasi Pancasila yang melahirkan ideologi radikalisasi.

Dari sinilah diperlukan tumbuhnya kesadaran dan kecintaan kita kepada bangsa ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Pemulihan nilai – nilai luhur pada setiap sila Pancasila tidak mungkin bisa hanya dengan penggerebekan.

Mendegradasi kekecewaan sebagai ibu kandung radikalisasi, itulah PR terbesar bangsa ini. Siapapun presidennya. Ucapan Bung Karno puluhan tahun yang lalu mendapat pembenaran "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri”.

Implementasi nilai – nilai Pancasila dengan sendirinya memerlukan reaktualisasi sesuai nafas jamannya. Jika radikalisme sebagai ideologi teroris bisa tumbuh karena memanfaatkan jaringan medsos (media sosial) untuk sebesar – besar kemakmuran teroris, sesuai irama jaman now, mengapa terhadap Pancasila tidak diberlakukan hal yang sama. Negara sebagai pengemban tanggung jawab memiliki seluruh alat kelengkapan, regulasi, SDM dan anggaran serta perangkat canggih IT. Apa yang salah ?

Dari sudut pandang ini, maka UU Antiterorisme harus benar – benar lahir sebagai kesepakatan bersama seluruh stakeholder bangsa. Dengan tujuan luhur untuk keamanan bersama keluarga besar bangsa Indonesia.  

Meskipun pemerintah dan DPR akhirnya menyepakati pasal pelibatan TNI diatur dalam UU Antiterorisme, namun aturan detil soal mekanisme pelibatan TNI masih perlu melewati satu anak tangga lagi, yaitu diserahkan kepada Presiden melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres). Dengan kata lain peran TNI yang melekat di dalam UU Antiteroris tidak bersifat serta merta.

Pendelegasian melalui penerbitan Perpres itu melahirkan  dua  tafsiran. Yang pertama, kewenangan presiden yang diberikan oleh konstitusi dibaca sebagai: presiden dewe yang bertanggung jawab sebagai kepala pemerintahan atas segala akibat apapun dari Perpres itu.

Olehnya itu presiden harus ekstra hati – hati (prudent) sebelum mengeluarkan Perpres. Ada kesan DPR sengaja lepas tangan  tidak mau ikut kena getah atas imbas Perpers yang polemis itu. Hal itu terkait dengan upaya parpol sang legislator untuk  memelihara dan jika perlu menambah konstituen di dalam Pilkada maupun Pemilu. 

Yang kedua, ada kekhawatirkan presiden bisa saja tancap gas tidak memperhatikan faktor kehati – hatian (prudent) karena yang dikejar presiden seakan – akan bagaimana “melumpuhkan” rival politik dengan menggunakan ketajaman daya potong pedang yang bernama Perpres.

Membaca arah kedua tafsiran itu mau tidak mau dimensi politiknya mencuat ke atas permukaan. Mengapa yang demikian itu yang justru mudah terbaca?

Jawabnya, karena kita sedang memasuki tahun – tahun politik yang berdurasi panjang sejak 2018 sampai selesai pelantikan presiden dipenghujung 2019.Pemerintah petahana dalam hal ini presiden, akan menjadi peserta kontes capres. Sebagai aktor utama pemerintahan, presiden dikhawatirkan akan menggunakan kekuasaanya untuk meraup kemenangan.

Memang tidak ada yang salah, manakala dalam diri presiden ada keinginan memanfaatkan (secara posisif tentunya) semua instrument atau atau pranata yang dipastikan membuat posisinya menguat.

Yang jadi persoalan jika kekuasaan dari rakyat, justru disalah gunakan untuk mengekang dan menghancurkan peluang capres lain. Ini adalah sejenis pembunuhan demokrasi dalam wajah yang lain. Boleh dikata hal ini selevel dengan kejahatan terhadap kemanusiaan atau crime of humanity.

Disinilah sebenarnya letak titik krusial, mengapa pembahasan RUU Antiteroris menjadi alot. Karena berlangsung di tahun politik yang penuh dengan agenda politik besar: Pilkada serentak dan Pilpres serentak. Isinya seluruhnya adalah pentas politik perebutan kekuasaan. Dengan kata lain, akan berlangsung proses perampasan kekuasaan melalui kompetisi berjubah demokrasi.

Kompetisi yang menyerupai pertempuran hidup atau mati itu, telah membelah masyarakat menjadi dua kubu besar yang berhadap – hadapan secara diametral. Itu adalah harga sebuah  demokrasi prosudural yang menjadi peta jalan yang gagal faham. Diperparah oleh sakralisasi elektabilitas sang calon sebagai mantra industri survei, yang justru lebih dirasakan sebagai teror. Paling tidak teror mental bagi konstituen.

Akibat daripada itu, di dalam pandangan publik, kedua kubu politik besar itu, berada pada titik kritis : zero sum game! : Yang satu ingin meniadakan yang lain. Disinilah sesungguhnya sila luhur Pancasila, bukan saja tentang musyawarah mufakat yang terdegrasi. Akan tetapi rumah besar itu, yaitu   Pancasila itu sendiri yang terpinggirkan nafsu kekuasaan bersimbah pamrih.

Sejatinya, kasus teror berantai yang menebar maut,yang menelan korban nyawa dan yang menempatkan harga manusia di level paling rendah, - yang sedang menimpa bangsa ini, - harusnya mampu melahirkan kesadaran kolektif untuk menumbuhkan iklim mendorong lahirnya kontemplasi nasional : Indonesia ku tidak boleh terbelah oleh apapun dan oleh siapapun.

Tanpa mengurangi penghargaan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum, dengan segala hormat harus dikatakan, UU Antiteroris terlalu sederhana  untuk dijadikan instrumen pemulihan luka bangsa yang sedang menganga di tengah jalan gelap demokrasi!


*Zainal Bintang, wartawan senior dan anggota Dewan Pakar Partai Golkar