Pengibaran Bendera Israel, Supaya Diusut

Category: Berita -> POLITIK & HUKUM | Posted date: 2018-05-19 17:07:37 | Updated date: 2018-05-19 05:41:07 | Posted by: Marah Sakti Siregar


Ceknricek.com - AKSI konvoi pengibaran bendera Israel di Jayapura pada tangal 14 Mei lalu, terus menuai protes dan kecaman. “Mestinya aparat keamanan atau polisi tidak membiarkan. Alasan Kapolda Papua itu acara tradisi, tidak bisa diterima,” kata DR Hiday



Ceknricek.com - AKSI konvoi pengibaran bendera Israel di Jayapura pada tangal 14 Mei lalu, terus menuai protes dan kecaman. “Mestinya aparat keamanan atau polisi tidak membiarkan. Alasan Kapolda Papua itu acara tradisi, tidak bisa diterima,” kata DR Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR kepada ceknricek.com, Sabtu siang, (19/5).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menyayangkan alasan Kapolda Papua bahwa acara itu tidak ada kaitannya dengan kegiatan politik mendukung Israel.(Baca:Bendera Israel berkibar di Jayapura). “Apa pun dalihnya, Israel itu negara zionis dan teroris. Mereka terus meneror dan membunuhi serta melukai warga Palestina. Negara kita tidak ada hubungan diplomatik dengan negeri zionis itu. Jadi acara itu sesungguhnya tidak patut dilakukan di tanah Indonesia,” kecam Hidayat Nur Wahid.

Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar sebelumnya membenarkan adanya acara itu. Dilaksanakan oleh Yayasan Sion Kids Center of Papua. “Itu kegiatan bakti budaya. Tidak ada kaitannya dengan Israel.” 

Dia pun membenarkan adanya kegiatan arak-arakan mengibar-ngibarkan bendera Bintang Daud Israel. Alasannya, masyarakat Papua itu umumnya dekat hubungan budaya dan agamanya dengan keturunan dan pengikut Nabi Daud. Makanya konteks mereka mengibarkan Bendera Bintang Daud, katanya, adalah karena faktor kedekatan itu.

Repotnya, alasan Boy Rafli berkaitan dengan kegiatan arak-arakan mengibarkan bendera Israel itu lemah dan tidak didukung masyarakat, bahkan pemerintah provinsi Papua sendiri. Seorang staf di kantor Perwakilan Papua di Jakarta mengatakan pemerintah provinsi Papua tidak pernah tahu dan terlibat dengan acara tersebut.

Kegiatan konvoi dan arak-arakan sekelompok warga Papua itu berlangsung meriah. Rekaman videonya viral di media sosial. Dilaksanakan tanggal 14 Mei 2018. Pas waktunya dengan hari pemindahan secara resmi kedutaan besar Amerika. Dari sebelumnya di Tel Aviv ke Jerusalem.

Pemindahan itu sendiri tampaknya disengaja pemerintahan Donald Trump dilakukan pada Hari Kemerdekan Israel ke-70. Yakni, pada 14 Mei 2018. Tak ayal, pemindahan di tanggal itu jelas maksudnya untuk menyenangkan hati sekutu bebuyutannya: rakyat dan pemerintah Israel. Dan jelas meminggirkan rakyat Palestina.

Itulah di antara sebabnya, putusan miring tersebut—yang amat berisiko menimbulkan ancaman peperangan baru di kawasan Timur Tengah itu—tidak disetujui dan didukung sekutu dekat Amerika. Misalnya, Inggris, Perancis, Arab Saudi dan Mesir.

Dari Indonesia, Presiden Jokowi dan juga Ketua DPR Bambang Soesatyo termasuk yang mengecam keras langkah pemindahan itu. "Indonesia mengecam keras putusan ini. Keputusan pemindahan itu melanggar berbagai resolusi dan aturan hukum internasional," ujar Presiden Jokowi ketika membuka pertemuan trilateral ulama Indonesia, Afghanistan, dan Pakistan di Istana Bogor pada Jumat, 11/5/18.

Tak cuma mengecam, Jokowi juga sempat menyerukan agar negara lain tidak mengikuti langkah pemerintah Amerika itu. 

Pernyataan sikap Presiden Jokowi itulah yang menjadi dasar sejumlah tokoh, politisi dan tokoh agama di Jakarta, langsung mengecam kegiatan tersebut. “Itu pelanggaran kebijakan negara. Kami meminta penyelenggara dan yang memberi izin acara itu, segera diusut,” kata Yusuf Muhamad Martak, Ketua Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama.

Bersama sejumlah ulama yang tergabung dengan Persaudaraan Alumni 212 dan gabungan ulama lainnya, Sabtu, 19/5, mereka berkumpul di Jakarta untuk membahas langkah bersama menyikapi kegiatan pengibaran bendera Israel tersebut.

Ia mengatakan, apa yang dilakukan warga Papua di Jayapuran itu benar-benar melukai hati mereka. “Tidak sesuai dengan sikap dan garis kebijakan politik negara yang sudah disampaikan Presiden Jokowi. Juga melecehkan para ulama yang belum lama melakukan aksi bersama membela Al Quds di Jakarta, ” imbuh Yusuf Martak.

Al Quds adalah nama lain yang selama ini dipakai rakyat Palestina dan umumnya kaum muslimin untuk Jerusalem. Jumat minggu lalu, ratusan kaum muslimin tampak melakukan Aksi Bela Al Quds di Lapangan Monas,  Jakarta.

Aksi ini merupakan ekspresi dukungan kaum muslimin di Indonesia kepada rakyat Palestina. Juga menunjukkan keprihatinan ummat Islam Indonesia atas nasib Masjid Al Aqsha di Baitul Maqdis—kiblat pertama ummat Islam sekaligus lokasi keberangkatan Nabi Muhammad saw mi’radj ke Sidratul Muntaha—yang sekarang dijadikan ibukota Israel.

Sikap politik pemerintah dan ummat Islam terhadap Palestina sejatinya sama. Sejak pemerintahan Presiden Soekarno hingga saat ini. Yakni, mendukung kemerdekaan dan eksistensi rakyat Palestina. Tak heran, jika apa saja terjadi di Palestina, kaum muslimin cepat bergerak memberi dukungan. Termasuk kegiatan yang belum lama dilakukan Koalisi Indonesia Bela Baitul Magdis (KIBBM) di Monas, Jakarta. “Aksi Bela Al Quds ini merupakan wujud penolakan ummat atas rencana Amerika memindahkan kedutaannya ke Al Quds (Jerusalem),” ujar Bachtiar Nasir, Ketua KIBBM.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga membenarkan sedang muncul aspirasi penolakan di Indonesia atas keputusan pemerintah AS memindahkan kedubesnya ke Jerusalem. “ Makanya baik polisi atau aparat keamanan perlu segera memberi penjelasan. Agar tidak muncul interpretasi macam-macam,” ujar politisi Partai Gerindra itu.

Dia menambahkan, ihwal pengibaran bendera itu perlu segera dijelaskan. Sebab, berpotensi  memunculkan rasa ketidakadilan di masyarakat. Ini karena sebelumnya ketika bendera mirip bendera Arab Saudi dan juga bendera Palestina dikibarkan oleh para pengunjuk rasa sekelompok kaum muslimin, itu pernah dipersoalkan aparat keamanan. “Jangan ada kesan. Kalau bendera negara lain dikibarkan massa Islam dicegah, tapi bendera Israel, dibiarkan,” tukasnya.

Aksi arak-arakan warga Papua di Jayapura itu wujud  simpati dan dukungan pada Israel? Natalius Pigai, aktivis kemanusiaan asal Paniai, Papua, mengakui itu hal pelik dan sensisitif.

“Pengibaran bendera Israel di Papua tidak boleh hanya dilihat dari sudut pandang politik terkait konflik Israel dan Palestina. Tetapi juga harus dilihat dari perspektif Kristen yaitu bendera Israel dalam konteks Bintang Daud, “ tulis mantan anggota Komnas HAM 2012-2017 itu.

Dalam sebuah tulisan cukup panjang yang disiapkannya untuk merespon kasus pengibaran bendera Israel itu, Pigai mengatakan, bagi orang Papua pengikut Yesus Kristus,  lambang Bintang Daud adalah  simbol Bani Israel. 

Lambang Daud amat penting sebagai panji-panji kebesaran bangsa Israel, bukan negara Israel.

Panji-Panji inilah yang menjadi lambang kebesaran bangsa (Bani) Israel meloloskan diri dari penindasan bangsa Mesir. Musa memimpin menyelamatkan bangsa Israel menuju tanah perjanjian.

Bagi orang Papua yang hari ini hidup dalam penderitaan karena adanya penangkapan, penganiayaan, pembunuhan, kematian, kemiskinan, kebodohan. Ada kemiripan nasib dan kedekatan akidah itu menyebabkan bagi orang gemar Papua mengibar-ngibarkan bendera Bintang Daud. Itu dimaknai sebagai simbol perjuangan mereka untuk membela nasibnya.

Pigai mengakui, apa yang diekspresikan warga Papua itu bertolak belakang dengan sikap politik negara dan rakyat (mayoritas ummat Islam). Ada dilema memang. Antara politik dan agama.

Pigai menegaskan, pemerintah dan kepolisian tidak bisa melarang lambang tauhid umat Kristen  yang tertulis dalam kita suci Alkitab. “Karena itu sama saja dengan melarang ajaran agama yang diyakini.”

Titik temu ihwal ini agaknya terpusat pada perlunya, pemerintah dan kedua belah pihak kembali  menguatkan dan memadukan rasa toleransi antar anak bangsa. Warga Papua dan saudaranya warga masyarakat lain di seantero nusantara.