Kasus Dr Terawan, Jalan Di Tempat

Category: Berita -> POLITIK & HUKUM | Posted date: 2018-05-21 23:22:23 | Updated date: 2018-05-21 20:41:18 | Posted by: Marah Sakti Siregar


Kasus Dr Terawan, Jalan Di Tempat



Ceknricek.com - KEMENTERIAN Kesehatan bertindak lamban. Atau kurang serius menyelesaikan kasus Doktor dokter Terawan Agus Putranto (DR TAP)?

Impresi itu pantas muncul. Sebab, sampai Senin, 21/5/18, Satuan Tugas (Satgas) yang direncanakan untuk ikut membantu mengevaluasi ihwal kontroversi pengobatan antistroke dokter yang juga kepala RSPAD Gatot Subroto Jakarta itu, belum juga terbentuk. Padahal, awal Mei lalu, pembentukan Satgas itulah yang disepakati pemerintah dengan Komisi IX DPR.

Menurut Ketua HTA Prof Sudigdo Sastroasmoro, mestinya Satgas (Satuan Tugas) yang akan mengevaluasi kasus itu sudah terbentuk. “Tapi, sampai hari ini SK Menkes belum keluar,” ujar Prof Sudigdo, ketua Health Technology Assessment (HTA) kepada ceknricek.com Senin siang, (21/5).

Kepada HTA — lembaga penilaian di bawah Kementerian Kesehatan inilah — PB IDI sejak 9 April lalu menyerahkan ihwal kontroversi metode pengobatan “cuci otak” DR TAP untuk dievaluasi. Ini menyusul rekomendasi keras MKEK (Mahkamah Kehormatan Etik Kedokteran) sebelumnya. MKEK meminta PB IDI memberhentikan sementara selama setahun DR TAPP sebagai anggota IDI karena dinilai telah melakukan pelanggaran etik berat dan serius.

Pembentukan Satgas sejatinya diperlukan untuk mempercepat HTA menyelesaikan penilaian secara komprehensif dan menyeluruh metode pengobatan antistroke DR TAP. “Saya sendiri hanya menjadi anggota Satgas,” tambah Prof Sudigdo.

Terbetik kabar Satgas nantinya akan dipimpin oleh Prof DR dr Sukman Tulus Putra, Ketua Standar Pendidikan Profesi Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Namun, ketika informasi itu ditanyakan wartawan ceknricek.com kepadanya, Prof Sukman juga belum bisa memastikan. “Itu baru usulan. Jadi belum pasti. Tergantung Bu Menkes aja,” katanya, sambil tertawa kecil. 

Ada belasan profesor kedokteran bakal dilibatkan dalam Satgas nantinya. Namun, sampai sekarang, baik Prof Sukman dan Prof Sudigdo— keduanya adalah dokter ahli spesialis anak—belum pasti siapa saja anggota Satgas nantinya.

Yang pasti, tambah Prof Sudigdo, para profesor itu nanti adalah mereka yang bebas dari konflik kepentingan dalam kasus DR TAP. Repotnya, tak semua profesor mau masuk  dalam Satgas. Inilah agaknya yang menyebabkan pembentukannya jadi tersendat-sendat.

Kepada ceknricek, Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengaku belum tahu bahwa Satgas belum terbentuk.” Nanti saya cek dulu ke Menkes,”’katanya.

Dia memastikan bahwa evaluasi atas metode kontroversi pengobatan DR TAP itu harus jalan. “ DPR ingin mendapat kepastian bahwa metode pengobatan itu aman buat masyarakat. Kami memang memberi waktu 45 hari pada pemerintah (Kemenkes) untuk menyelesaikannya,” kata mantan wakil gubernur Jawa Barat itu.

DR TAP sendiri dalam beberapa pernyataannya kepada media tetap bersikukuh bahwa metode pengobatan antistroke, tak bermasalah. “Sudah sekitar 40.000 pasien kami tangani dan selama ini nyaris tak ada masalah,” katanya.

Dia menekankan bahwa metode pengobatan antistroke yang diterapkannya merupakan modifikasi metode DSA (digital substraction angioraphy). Yakni, pengobatan untuk pasien stroke dengan memasukkan cairan (heparin) melalui pembuluh darah otak guna mengatasi penyumbatan yang terjadi di wilayah itu. Penyumbatan itu secara sederhana diartikan sebagai penyebab pasien mengalami stroke jenis iskenis kronis. Dengan memasukkan cairan heparin, DR TAP, menjadikan metode DSA sebagai langkah terapi. Inilah yang dipermasalahkan terutama para dokter spesialis saraf yang selama ini menangani pasien penderita stroke. “ Metode DSA sudah lama digunakan sebagai alat diagnostik. Tidak boleh digunakan untuk terapi, apalagi preventif,”’kata Prof Dr Mohammad Hasan Machfoed, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia (Perdossi).

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga itu berkeyakinan metode DSA yang dilakukan DR TAP itu, “ tidak ada rujukan ilmiahnya.”

TAP, dokter tentara berpangkat mayor jenderal itu, menampik semua kritik yang dikemukakan sejawatnya. Antara lain dengan mengatakan bahwa dia sudah mempertanggungjawabkan metodenya itu secara akademik. Yakni, melalui disertasi gelar doktornya di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar. 

Ia memang lulus dengan predikat “sangat memuaskan” dengan disertasi berjudul: “Efek Intra Arterial Heparin Flushing Terhadap Regional Cerebral Blood Flow, Motor Evoked Potentials dan Fungsi Motorik Pada Pasien Dengan Stroke Iskemik Kronis.”

Hanya saja, salah satu promotornya dalam menyusun disertasi, Prof Irawan Yusuf pernah mengingatkan DR TAP. Bahwa dari sudut ilmiah, metode dan cara yang digunakannya sudah sesuai standar akademik. “ Tapi, jika metode pengobatan DSAnya itu mau digunakan secara luas kepada pasien, maka dia harus melalui uji klinik. Atau apa yang disebut randomize clinical trial,” kata Prof Irawan Yusuf.

Nah, inilah yang tak dilakukan DR TAP. Bersama beberapa sejawatnya di RSPAD, dokter ahli Radiologi asal Yogyakarta itu terus melakukan pengobatan yang sudah dilakukan sejak 2011. Dan itu mengutip biaya mahal. Antara Rp 30 juta sampai Rp 120 juta per pasien.

Ia juga tidak menggubris permintaan dan panggilan MKEK PB IDI untuk menjelaskan metode pengobatannya. Konsekuensinya, DR TAP pun terkena sanksi MKEK. Tapi, PB IDI sepertinya menghindari penjatuhan sanksi untuk anggota Tim Kepresidenan itu. Dan menyerahkan kasusnya kepada pemerintah (Kementerian Kesehatan).

Lalu, dengan proses yang kini berjalan lambat itu, kapan kasus DR TAP akan selesai? “Tergantung teman-teman Satgas nantnya. Kalau sepakat tidak sampai meneliti semua dokumen pengobatan DSA di RSPAD, evaluasi akan bisa lebih cepat selesai,” kata Prof Sudigdo.