Stok Beras Kurang, Mitos atau Nyata

Category: Berita -> EKONOMI & BISNIS | Posted date: 2018-05-25 12:12:04 | Updated date: 2018-05-25 12:18:43 | Posted by: Rihat Wiranto


Masalah stok beras menjadi kontroversi, karena terjadi perdebatan apakah Indonesia memang perlu impor atau tidak.



Ceknricek.com - Masalah stok beras menjadi kontroversi, karena terjadi perdebatan apakah Indonesia memang perlu impor atau tidak.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan pemerintah perlu mengimpor beras untuk menjaga stok. Tapi Menteri Pertanian dan Bulog menyatakan persediaan pangan oke-oke saja. Jadi mana yang benar?

Ada pendapat yang menyatakan, bahwa kondisi Indonesia yang mengalami krisis pangan adalah mitos semata. "Padahal panen padi berlangsung di setiap sentra, kita tak perlu impor," kata Direktur Institut Agroekologi Indonesia (INAgri), Syahroni di Jakarta, Jumat (25/5).

Saat ini beragam pihak memang mempertanyakan bila panen terjadi hampir setiap hari. Tapi mengapa di pasar induk seolah-olah langka. Syahroni mengatakan, hasil panen padi memang tak semuanya mengalir ke pasar. "Corak petani saat ini berbeda dengan petani 20 tahun silam," kata Syahroni.

Ia mengatakan, corak petani di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa fase. Pada fase leluhur, usaha pertanian hanya untuk pangan keluarga sehingga hasil panen kebanyakan menjadi stok keluarga. 

Berikutnya fase pasca-revolusi hijau yang pernah sukses swasembada pangan pada 1984 dengan sistem agribisnis hingga era 2000-an.

"Ketika itu hampir semua hasil panen dilempar ke pasar. Pada fase ini dicirikan dengan involusi pertanian yang mengakibatkan lahan petani rata-rata kurang dari seperempat hektar," katanya.

Terakhir fase era milenial agak berubah di mana petani kebanyakan adalah penyewa. Pemilik lahan bukan petani yang bergelut langsung di bidang pertanian. "Petani penyewa lahan di pantura biasanya panen 3 kali yaitu padi-palawija-padi. 

Panen musim padi pertama untuk kebutuhan pangan dan sebagian besar dijual yang hasilnya untuk sewa garapan tahun depan. Kemudian panen palawija dijual untuk kebutuhan ekonomi keluarga, sementara panen padi ke-2 lebih banyak disimpan untuk kebutuhan pangan setahun," kata Syahroni dikutip dari Antara.

Dengan demikian bila dihitung setahun, pada era revolusi hijau hampir semua hasil panen dilempar ke pasaran sehingga hanya 10-15 persen yang disimpan petani sebagai stok di masyarakat. 

Sementara sekarang stok di masyarakat bisa mencapai 40-50 persen karena petani saat ini kebanyakan penggarap yang tak memiliki lahan. Sementara pemilik lahan biasanya pegawai swasta atau pegawai negeri. Pemilik lahan biasanya menyimpan padi atau beras setoran penggarap untuk stok kebutuhan keluarga.

Corak seperti itu, menurut Syahroni membuat petani penggarap menyisihkan 20-25 persen hasil panen untuk membayar sewa dengan hasil panen. Lalu sebagian hasil panen disimpan 10-20 persen oleh petani penggarap. "Yang mengalir ke pasaran paling hanya 50-60 persen dari produksi," kata Syahroni.

Ia berpendapat, bila Kementerian Perdagangan hanya mengacu pada stok di pasar-pasar induk maka itu sebetulnya bukan indikator utama, tetapi hanya salah satu indikator saja sehingga tak bisa disimpulkan Indonesia harus impor. "Kesimpulannya bisa keliru," kata Syahroni.

Stok Bulog

Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menegaskan bahwa stok beras nasional saat ini mencapai 1,3 juta ton, sehingga sangat aman menghadapi kebutuhan saat Ramadan, Lebaran 2018 bahkan hingga dalam 5-6 bulan berikutnya. 

"Kami pastikan stok itu saat ini sudah tersebar ke seluruh gudang-gudang Bulog," kata Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Karyawan Gunarso, saat meninjau Gudang Bulog di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Kamis (24/5).

Ia menjelaskan, total stok nasional beras sebanyak 1,3 juta ton, berasal dari serapan beras petani lokal sekitar 800.000 ton, dan beras impor asal Vietnam sekitar 500.000 ton yang sudah tiba di Tanah Air. "Stok Bulog itu terdiri atas cadangan beras pemerintah dan beras komersial yang diserap dari lokal," kata Gunarso.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menyatakan impor beras sebesar 500 ribu ton perlu dilakukan, guna menambah pasokan beras dalam negeri yang kurang. Hal itu dilakukan, untuk menjaga stabilisasi harga beras di pasar. 

Namun Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman justru membantah bahwa pasokan beras dalam negeri kurang. Bahkan, Amran mengatakan, suplai beras di Pasar Induk Beras Cipinang lebih dari cukup.

Perum Bulog di bawah kepemimpinan Budi Waseso juga dikabarkan mendukung pernyataan Kementan. Dengan menganggap kebijakan impor tahap kedua itu tidak tepat.  

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Kamis 24 Mei 2018, mengatakan, impor beras tersebut dilakukan sesuai dengan kesepakatan pada rapat koordinasi (Rakor) pada Februari 2017. 

Rapat itu melibatkan dirinya, Amran dan Direktur Utama Bulog serta dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. 

"Itu bukan penambahan, itu ada yang sudah diputuskan dalam Rakortas (Februari). Rakortas itu keputusan dipimpin Pak Menko," kepada wartawan. Dia menjelaskan, impor tersebut juga dilakukan atas dasar pasokan beras yang saat ini dianggapnya kurang. Yakni tercatat di bawah 1 juta ton jika dikurangi stok impor. 

Angka ini berbeda dengan pengakuan Bulog yang menyatakan bahwa stok beras berada pada kisaran 1,3 juta ton.