RUU Tindak Pidana Terorisme Disetujui, Pelibatan TNI Melalui Perpres

Category: Berita -> POLITIK & HUKUM | Posted date: 2018-05-25 15:23:12 | Updated date: | Posted by: Admin


Rapat paripurna DPR secara aklamasi menyetujui Revisi Undang-undang Tindak Pidana Terorisme Jumat (25/5). Rapat pleno berlangsung mulus, tanpa interupsi dan perdebatan.



Ceknricek.com - Rapat paripurna DPR secara aklamasi menyetujui Revisi Undang-undang Tindak Pidana Terorisme Jumat (25/5). Rapat pleno berlangsung mulus, tanpa interupsi dan perdebatan.

Revisi UU ini sudah diajukan pemerintah ke DPR sejak dua tahun lalu, Februari 2016. Lamanya proses revisi karena pemerintah belum satu kata tentang definisi terorisme. Setelah lama mengendap, isu Revisi UU ini kembali hangat diperbicangkan setelah rentetan serangan bom di Surabaya dan Pekanbaru.

Malam sebelum UU disetujui, perdebatan berlangsung panas soal definisi terorisme. Ada dua alternative yang diajukan sejumlah fraksi DPR. Pemerintah, yanh diwakili Menkumham Yasona Laoly akhirnya sepakat memilih alternative dua, yakni: Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, atau politik atau gangguan keamanan negara.

Yang membedakan dengan alternatif satu adalah penambahan frasa “motif ideologi atau politik”.

Ketua Pansus Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme M Syafei menyatakan bahwa pansus telah mencapai kesepakatan tertinggi dengan menyepakati adanya definisi tentang tindak pidana terorisme. 

“Soal definisi ini merupakan pencapaian tertinggi dari pansus RUU Pemberantasan tindak pidana terorisme ini," kata M Syafi'i pada rapat paripurna DPR dipimpin Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, Jumat.

Muhammad Syafi'I  meminta pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah paling lambat 100 hari setelah Revisi UU itu disahkan menjadi UU. "Kami amanatkan PP itu paling lambat 100 hari setelah disahkan menjadi UU," kata Syafi'i.  Menurut dia, setiap UU perlu turunan, yaitu Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana dari setiap UU.

Mengenai pelibatan TNI dalam aksi pemberantasan terorisme, Syafi’i mengatakan UU ini memerlukan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur pelibatan TNI dalam menanggulangi terorisme.

Syafi'i menekankan, dalam penyusunan Peraturan Presiden, DPR meminta pemerintah menyusun aturan itu dengan mengacu pada UU Nomor 34/2004 tentang TNI dan UU Nomor 3/2002 tentang Pertahanan Negara. 

Terorisme bukan hal yang terkait pelanggaran hukum pidana semata namun juga gangguan keamanan dan kedaulatan serta ancaman kepada negara dan rakyat. "Kedua, dalam penyusunan perpres, presiden harus berkonsultasi dengan DPR. Ketiga, penyusunan perpres maksimal satu tahun setelah UU disahkan," ujarnya.

Selain itu Syafi'i menilai, dalam Revisi UU Antiterorisme banyak pasal baru yang mempersempit gerak teroris dengan mengatur sedemikian rupa.

Misalnya yang termasuk tindak pidana terorisme adalah: ikut serta dalam aksi teror, ujaran kebencian, aktor intelektual, mengikuti latihan militer atau paramiliter (di dalam dan luar negeri), ikut memasukkan bahan ledak ke dalam negeri ataupun menjual bahan ledak ke negara lain.

Namun, dia menjelaskan, Revisi UU itu memiliki juga aspek kemanusiaan kepada terduga, pelaku, dan tersangka-terdakwa kasus terorisme. "Berhak didampingi pengacara dan ditemui keluarga kecuali dalam skala tingkat kejahatan tertentu," katanya.

Dalam pidato tanggapan pendapat akhir pemerintah Menteri Hukum dan HAM menegaskan dengan disetujuinya Revisi UU ini menjadi momentum penting dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

"Pemberantasan terorisme tidak cukup hanya dengan preventif tetapi juga harus pre-emtif sejak saat merencanakan hingga aksi," kata Yasona Laoly.

Dalam Revisi UU ini, tambahnya, sangat komprehensif karena juga telah mengakomodasi perlindungan terhadap korban terorisme oleh negara dan juga pelibatan TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

"Selain itu kriminalisasi atas tindakan pelatihan militer baik di dalam maupun.luar negeri dalam rangka terorisme merupakan langkah maju dalam pemberantasan tindak pidana terorisme," kata Yasona Laoly.


Antara