Anies: Hanya 7 Bulan, Naik 20 Persen

Category: KNOWLEDGE -> SOSOK | Posted date: 2018-05-25 15:46:50 | Updated date: 2018-05-25 15:48:04 | Posted by: Rihat Wiranto


Sejak menduduki jabatan Gubernur DKI, Anies Baswedan bersama Wakil Gubernur Sandiaga Uno melaksanakan berbagai program terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Ceknricek.com - Sejak menduduki jabatan Gubernur DKI, Anies Baswedan bersama Wakil Gubernur Sandiaga Uno melaksanakan berbagai program terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejak dilantik 16 Oktober 2017, Anies – Sandi langsung mencanangkan berbagai gebrakan. Salah satu program unggulannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnys di bidang kesehatan. Belum sampai satu tahun, Anies memperoleh penghargaan Universal Health Coverage (UHC) yang diberikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu (23/3).

Apa yang dicapai pemerintahan Anies-Sandi sangat signifikan.  Lihat saja datanya. Pada buan November 2017, masa awal Anies-Sandi menduduki kursi gubernur, warga Jakarta yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) baru mencapai 8.141.263 orang atau 78, 78 persen. 

Bulan Mei 2018, jumlah peserta melonjak hingga 10.146.399 orang atau setara 98, 19 persen.  “Jadi, naik 20 persen dalam 7 bulan terakhir ini,” kata Anies kepada Ceknricek.com, Jumat (25/5).

Rinciannya, Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai APBD sebanyak 5.676.999 orang, PBI APBN 1.338.341 orang, dan Non PBI 3.131.059 orang. Peserta memperoleh layanan kesehatan pada fasilitas-fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.  Saat ini terdapat 658 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 145 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).

Bagi Anies, semua warga Jakarta yang sakit  mendapat jaminan pelayanan kesehatan yang memadai. “Bila ada warga yang sakit, maka ada jaminan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata Anies. Tambahan lagi, proses pengobatan tidak akan membebani warga, khususnya mereka yang miskin.

Untuk menjamin pelayanan kesehatan pemerintah DKI menggelontorkan triliunan rupiah.  Pemerintah provinsi DKI menyediakan anggaran pembiayaan premi PBI pada APBD tahun 2018 sebanyak Rp 1,582 triliun. 

Kalau dibandingkan dengan APBN Perubahan 2017, angkanya naik cukup besar.  Faktanya, APBD Perubahan 2017 untuk pos anggaran yang sama hanya menyediakan Rp1,209 triliun.

Anies juga mencanangkan kemudahan dalam proses pendaftaran bagi warga yang ingin menjadi peserta JKN-KIS. Mereka cukup mendaftar di kantor kelurahan.  Pak Lurah juga diminta “jemput warga” dengan mendatangi keluarga yang belum mendaftar sebagai peserta JKN-KIS.

Agar lurah semangat, proses pendataan ini masuk dalam penilaian kinerja aparat yang terlihat dalam Key Performance Indikator (KPI). Dengan adanya penilaian tersebut, para lurah mau  belusukan menjaring warga. 

“Lurah mendaftarkan sebanyak-banyaknya warga  untuk menjadi peserta JKN-KIS.  Lurah juga melakukan penduduk yang belum memiliki BPJS melalui tim Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH),” ujar Anies.

Selain itu, ada pula program layanan kesehatan bersifat promotif-preventif seperti OK Ocare, yang memberikan layanan berkesinambungan mulai dari seorang warga lahir, menikah sampai dengan lansia.

Dengan berbagai langkah terobosan tersebut, warga yang belum menjadi peserta JKN-KIS din Jakarta tinggal dua persen. Ini menjadi pekerjaan rumah yang akan diselesaikan secepat mungkin oleh pemerintah provinsi Jakarta. 

“Penghargaan ini adalah bukti nyata terus meningkatnya kualitas kesehatan warga DKI Jakarta, “ ujar Anies yang mendapat gelar Ph.D dari Northern Illinois University tersebut. Pada hakekatnya, penghargaan ini bukan untuk Anies pribadi, tapi juga bagi seluruh warga Jakarta.