Poin-Poin Penting UU Antiterorisme

Category: Berita -> POLITIK & HUKUM | Posted date: 2018-05-25 20:57:49 | Updated date: | Posted by: Rihat Wiranto


Ceknricek.com - Setelah tertunda dua tahun, rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Jumat (25/5), menyetujui RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberan



Ceknricek.com - Setelah tertunda dua tahun, rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Jumat (25/5), menyetujui RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang".

RUU itu diajukan pemerintah kepada DPR RI pada Februari 2016, menyusul aksi terorisme di kawasan Sarinah Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada 14 Januari 2016. Tapi perdebatan yang tidak berujung membuat pembahasan RUU ini sempat macet.

Percepatan penyelesaian pembahasan pun dimulai lagi pada 18 Mei 2018 setelah DPR RI membuka masa sidang kelima tahun 2017/2018.  Kini, Revisi UU Antiterorisme ini akhinya selesai dibahas. Berikut beberapa hal penting dalam Revisi UU Antiterorisme yang baru saja diselesaikan.

Definisi Terorisme

Definisi terorisme ditambahkan rangkaian kata "dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan".  Kalimat lengkapnya menjadi: "Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan".

Tambahan Pasal 10 A

Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan satu pasal baru, yakni Pasal 10A yang terdiri atas empat ayat.

Ayat (1):

 "Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati".

Ayat (2):

"Setiap orang yang dengan sengaja memperdagangkan bahan potensial sebagai bahan peledak atau memperdagangkan senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, bahan nuklir, radioaktif atau komponennya untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun".

Ayat (3):

"Dalam hal bahan potensial atau komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti digunakan dalam Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun".

Ayat (4) :

"Setiap orang yang memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia suatu barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dapat dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun".

Tambahan Pasal 12 A dan 12 B

Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan dua pasal baru, yakni Pasal 12A dan Pasal 12B. Pasal 12A terdiri atas tiga ayat.

Ayat (1):

"Setiap orang yang dengan maksud melakukan melakukan Tindak Pidana Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di negara lain, merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan Tindak Pidana Terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun".

Ayat (2):

"Setiap orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun. Ayat (3) berbunyi, pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengendalikan kegiatan Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun". 

Pasal 12B terdiri atas lima ayat.

Ayat (1):

"Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun".

Ayat (2):

"Setiap orang yang dengan sengaja merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Ayat (3):

“Setiap orang yang dengan sengaja membuat, mengumpulkan, atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik elektronik maupun nonelektronik untuk digunakan dalam pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun".

Ayat  (4):

"Setiap warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana Terorisme sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas lintas batas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.”

Ayat (5):

“Pelaksanaan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok".

Pasal 13 A

Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan satu pasal baru, yakni Pasal 13A yang berbunyi, "Setiap orang yang memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun".

Perubahan Pasal 15

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi, "Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A".

Ancaman Libatkan Anak

Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 16A yang berbunyi, "Setiap orang yang melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)".

Peran TNI

Peran TNI Dalam Bab VIIB tentang kelembagaan diatur tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, peran TNI, dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan membentuk tim pengawas penanggulangan terorisme.

Peran TNI diatur dalam Pasal 43I yang terdiri atas tiga ayat.

Ayat (1):

"Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang".

Ayat (2): "Dalam mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia", dan ayat (3), "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden".