Setelah UU Antiterorisme Disahkan

Category: Berita -> POLITIK & HUKUM | Posted date: 2018-05-25 21:44:23 | Updated date: 2018-05-26 04:17:10 | Posted by: Rihat Wiranto


Ceknricek.com -



Ceknricek.com - RAPAT  Paripurna DPR Jumat pagi, 25/5, akhirnya menyetujui pengesahan Undang-Undang Antiterorisme yang baru. Itulah RUU tentang Perubahan atas UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. RUU ini sempat ngendon selama dua tahun di DPR. Dan Presiden Jokowi sempat menekan DPR agar segera mengesahkan RUU itu, menyusul aksi para teroris yang mengguncang Rumah Tahanan di Mako  Brimob di Kelapa Dua Depok hingga aksi bom bunuh dir Surabaya.

"Apakah laporan Ketua Pansus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini bisa diterima dan disetujui sebagai undang-undang?" tanya pimpinan rapat Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, pada rapat paripurna DPR, di Senayan, Jakarta. Seluruh wakil rakyat yang hadir, sebanyak 281 anggota DPR menyatakan persetujuan mereka.

Para anggota DPR memang sudah berada pada titik akhir. Sebab, sebelumnya, selain mendesak, Presiden Joko Widodo juga sempat mengancam akan mengeluarkan Perppu pada bulan Juni, jika DPR belum juga mengesahkan UU tersebut. Alasannya, situasi di Indonesia sudah mencekam gara-garan adanya serentetan aksi teror belakangan ini.

Saat DPR menggoalkan UU Antiterorisme, Presiden Joko Widodo sedang di luar Jakarta.

"Yang paling penting nanti teknis dalam pelaksanannya seperti apa. Bagaimana kita perangi terorisme. Itu saja. Baik dengan pendekatan lunak maupun pendekatan keras," kata Kepala Negara ketika sedang berada di Kuningan, Jawa Barat.

Pelibatan TNI

Pelibatan TNI  dalam memberantas teroris menjadi isu sensitif.  Pasalnya, keterlibatan tentara dalam pemberantasan teroris menimbulkan  kekhawatiran kalau-kalau aksi di lapangan "kebablasan".

Masalah tersebut akan diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Presiden. Peran Tentara Nasional Indonesia terdapat pada  Pasal 43i. Ayat (1) berbunyi:Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. (2) Dalam mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. 

Lembaga Pengawas

Ketua Pansus RUU Antiterorisme DPR Muhammad Syafi'i  memaparkan bahwa ada hal baru dalam undang-undang tersebut. Itulah bagian bab yang mengatur fungsi dan peran lembaga pengawas dari lembaga pelaksana yang terlibat langsung mengatasi tindakan terorisme. Pengawas tersebut nantinya diambil dari Komisi I dan III DPR sebagai mitra kerja dari aparat penegak hukum. "Pengawas itu dari anggota DPR dari Komisi I dan III. Memang secara fungsional Komisi I dan III memiliki fungsi pengawasan terhadap mitra kerjanya yakni aparat penegak hukum," ujar Syafi'i.

Lebih jauh, dia menuturkan, lembaga pengawas tersebut tak hanya melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga penegak hukum, tapi juga selalu memperbaharui perkembangan data gerakan terorisme di Indonesia.

Yusuf Muhammad Martak, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) mengharapkan Undang-undang ini perlu diterapkan dengan sebijaksana mungkin. "Undang-undang ini bisa mencegah munculnya bibit teroris.  Namun diharapkan Undang-undang ini bukan dijadikan senjata untuk membungkam dan menuduh semua rakyat yang menuntut keadilan malah dianggap teroris, dan kemudian langsung dapat ditangkap," katanya.

Haritz Abu Ulya, Direktur The Community Ideological Islamic Analyst,  mengingatkan, melawan terorisme itu bukan hanya dengan penguatan regulasi. "Kembali kepada terorisme, sebagai fenomena yang tidak lahir karena faktor tunggal, ideologi atau teologi yang beku dari agama apapun. Fenomena terorisme tetap dengan kompleksitasnya, tidak ada faktor tunggal yang menjadi pemicunya," katanya kepada Ceknricek.com.

Menurut dia, adanya faktor domestik seperti kesenjangan ekonomi (kemiskinan), ketidak-adilan, marginalisasi, kondisi politik dan pemerintahan, sikap represif rezim yang berkuasa, kondisi sosial yang sakit, dan faktor lain yang melekat dalam karakter kelompok dan budaya bisa menjadi pemicu sikap ekstrem.

"Secara substansi UU itu baik,  tapi bisa jadi implemantasi di lapangan tidak berjalan semestinya. Karena itu  lembaga independen punya peran vital melakukan kontrol  agar semua tindakan kontra terorisme itu berjalan profesional, terukur, proporsional, sesuai kaidah hukum dan obyektif.  Anggota lembaga monitoring ini harus diisi orang-orang yang berkompeten,kredibel, amanah dan melalui uji fit and proper test."

Sisi Lain

Banyak isi dari UU Antiterorisme ini yang menarik untuk disimak. Peraturan ini  mengatur ancaman bagi warga negara Indonesia yang menjadi kombatan teroris. Misalnya mereka  mengikuti pelatihan militer baik di dalam maupun di luar negeri. Jika terbukti mereka dapat dipidana paling singkat empat tahun dan paling lama 15 tahun penjara.

Ketua Pansus RUU Antiterorisme DPR M Syafi'i mengatakan kalau ada orang pulang dari Suriah bisa diamati oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kalau ada bukti, bisa langsung diperiksa. Apabila yang bersangkutan belum terpapar paham radikal, bisa diikutsertakan dalam program kontra-radikalisasi.

Menurut dia, apabila terbukti telah melakukan kejahatan, baru dikenakan hukuman."Saya kira sebuah tindakan yang tidak manusiawi dan melanggar HAM kalau orang pulang dari Suriah sementara kita tidak tahu mereka berbuat apa, lalu ketika pulang dianggap sebagai teroris," ujarnya.

Libatkan Anak

Anggota Pansus, Dave Laksono mengatakan  ada pasal dalam  UU tersebut yang mengatur ancaman hukuman pidana bagi teroris yang melibatkan anak dalam aksi terornya."Diatur dalam Pasal 16A, pasal itu muncul sejak lama bukan karena ada aksi bom di Surabaya, ini sejak awal pembahasan di Pansus," kata Dave.

Dia menjelaskan aturan tersebut diperlukan karena pada aksi terorisme di dunia internasional banyak melibatkan anak-anak sehingga Pansus memasukkan pasal tersebut. "Awalnya kami berpikir mungkin aksi teror melibatkan anak-anak bisa terjadi di Indonesia dan nyatanya terjadi juga. Itu semangat pansus dari munculnya Pasal 16A," ujarnya.

Dalam Pasal 16A Undang Undang baru itu ada pasal yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah sepertiga.

Hak Korban

UU Antiterorisme juga  mengatur enam hak korban.Yakni pemberian hak berupa bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, santunan bagi korban meninggal dunia, pemberian restitusi dan kompensasi. Sebelumnya hanya dua hak korban yang diatur di UU yang lama yaitu kompensasi dan restitusi. "Pemberian hak korban kini lebih komprehensif," ujar Muhammad Syafi'i.

Seluruh ketentuan terkait hak korban tersebut diatur dalam empat pasal. Hak bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, santunan bagi korban meninggal dunia diberikan sesaat setelah terjadinya tindak pidana terorisme.