Usai Daftar Mubalighh, Kini Dibahas Sertifikasi

Category: Berita -> SOSIAL BUDAYA | Posted date: 2018-05-28 17:52:56 | Updated date: 2018-05-28 18:00:15 | Posted by: Rihat Wiranto


Ceknricek.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) berencana mengeluarkan sertifikasi mubalighh. Ini adalah kelanjutkan dari proses pendataan penceramah yang direkomendasikan oleh Kementerian Agama. Namun, Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi Masduki Baid



Ceknricek.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) berencana mengeluarkan sertifikasi mubalighh. Ini adalah kelanjutkan dari proses pendataan penceramah yang direkomendasikan oleh Kementerian Agama. Namun, Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi Masduki Baidlowi menyatakan bahwa pemberian sertifikasi mubalighh tersebut baru pada tahap gagasan.

“Masalah ini akan dibicarakan dengan stakeholder keumatan terlebih dahulu. Jadi ide ini belum final. Bagaiana kelanjutannya, itu sangat tergantung dari berbagai masukan yang ada nantinya,” katanya kepada ceknricek.com, Senin (28/5).

Pernyataan Masduki ini terkait dengan pernyataan Ketua MUI, Ma’ruf Amin yang menyatakan akan memberikan sertifikat kepada para mubaligh-mubaligh itu, Rabu (23/5), di Istana Kepresidenan. Presiden Joko Widodo sendiri tidak memberi komentar soal polemk daftar 200 ustad.

Masduki menyatakan bahwa kalaupun ada sertifikasi, sifatnya tidak akan memaksa. “Siapapun boleh datang ke MUI, lalu kami akan memeriksa sesuai prosedur, misalnya mencatat ijazahnya, kemampuan agamanya, kemampuan bahasa, dan seterusnya. Nantinya kira-kira dai tersebut bisa masuk kelas internasional, nasional, provinsi, dan seterusnya. Tapi semua itu baru pada gagasan,” katanya.

Menurut Masduki, MUI menyadari bahwa pemahaman soal agama Islam sangat beragam di masyarakat. “Spetrumnya sangat luas.  Kita harus bijaksana menghadapi kondisi riil tersebut,” katanya.

Ia menyatakan di masyarakat ada kaum santri, yakni masyarakat yang sudah memahami agama dengan baik. Katakanlah mereka yang anggota Muhammadiyah, NU, Persis dan sebagainya. Tapi masih banyak masyarakat yang masuk kategori ‘abangan’, yakni mereka yang bersemangat mendalami agama tapi belum begitu mendalam. “Mereka bisa menjadi sasaran dari ajaran radikalisme. Mereka membutuhkan ceramah-ceramah yang sejuk yang mampu menggabungkan unsur agama dengan aspek kebangsaan,” ujarnya menerangkan.

Masduki menyatakan bahwa MUI memiliki dua tugas untuk melindungi umat dan melindungi negara. “Kami mendukung pemerintah agar umat terhindar dari ajaran-ajaran yang mengarah kepada radikalisme,” katanya. Di sinilah, perlunya para mubalighh yang memiliki kemampuan agama mumpuni sekaligus mempunyai jiwa nasionalisme tinggi dan mendukung NKRI.

Mubalighh Dikembalikan ke Ormas

Hiruk pikuk tentang daftar 200 mubalighh akhirnya bisa diselesaikan dengan baik. Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin bersama ormas-ormas Islam dan Majelis Ulama Indonesia sudah mengadakan dialog untuk menyelesaikan "salah paham' yang selama ini beredar. Selasa (22/5), Menag bersilaturahmi ke Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Setelah bertemu dengan Menag, suasana sejuk langsung terasa karena terjadi pemahaman bersama tentang arti penting daftar 200 mubalighh. Ketua MUI, KH Ma'ruf Amin mendukung langkah Kementerian Agama merilis daftar nama mubaligh. "Jadi saya setuju nama-nama mubaligh yang dirilis oleh Kemenag tersebut terlebih dahulu diverifikasi oleh tim MUI," kata KH Ma'ruf Amin di Jakarta, Selasa (22/05), dikutip dari laman Kemenag."Ini diperlukan untuk penertiban. Masa ada yang hanya bisa maki-maki kemudian jadi mubaligh,” ujarnya.

Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin bersama Ketua MUI, KH Ma'ruf Amin dan ormas-ormas Islam saat mengadakan dialog untuk menyelesaikan "salah paham' daftar 200 mubalighh yang selama ini beredar, Selasa (22/5).

“Silahkan Kemenag membuat rilis nama mubaligh, tentunya sama dengan apa yang direkomendasikan oleh MUI. Nah bagi yang tidak mau namanya dirilis dan diverifikasi oleh MUI juga ngak apa-apa," sambungnya.

Menag pun menyambut gembira pertemuan tersebut."Kami mengucapkan terima kasih dan aspirasi kepada MUI yang turut memberikan pemahaman kepada umat," kata Menag. “Kami sudah membayangkan jika rilis nama mubaligh ini akan dilematis karena tidak semuanya bisa diakomodir. Namun di satu sisi, kami juga harus melayani kebutuhan umat." 

Untuk membahas lebih lanjut persoalan daftar mublaigh, MUI mengadakan pertemuan Rabu (23/5/2018) yang juga melibatkan berbagai ormas Islam, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, termasuk berbagai tokoh mubligh seperti Yusuf Mansur yang sempat keberatan namanya masuk dalam daftar. 

Ma'ruf Amin menyatakan daftar 200 mubalighh itu bukan final. "Itu hanya daftar sementara yang baru sampai pada Kemenag yang belum divalidisasi. Hari ini sudah mencapai 565," kata Ma'ruf kepada wartawan di kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (23/5).

Ma'ruf Amin juga menyatakan MUI akan mengeluarkan semacam sertifikasi kepada penceramah. Syarat penerima sertifikat, ia memahami agama dengan baik, tidak bermasalah dengan pemerintah, dan tidak terlibat masalah hukum. Tapi sifatnya tidak memaksa, bagi dai yang tidak bersedia juga tidak jadi masalah.

Ketika berbicara di DPR, Kamis (24/5), Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin menyatakan soal daftar mubalighh itu kini berada di tangan ormas Islam di bawah MUI. "Kami hanya menyerahkan dan meneruskan daftar tersebut kepada MUI," katanya.

Ia juga menegaskan tidak ada istilah pencabutan daftar 200 mubalighh. "Tidak ada pencabutan," kata Menag kepada ceknricek.com. Yang benar adalah daftar tersebut disalurkan ke ormas-ormas Islam di bawah koordinasi MUI. Pada saat ini, Kemenag tetap menerima berbagai masukan dari masyarakat. Kemudian, daftar nama yang masuk tersebut akan diserahkan kepada ormas melalui MUI.

Juru bicara Kemenag, Mastuki menyatakan bahwa sampai sekarang jumlah dai yang masuk daftar makin banyak. “Lebih dari 500 nama yang ada sekarang, dan kemudian akan diproses oleh MUI, tentu dengan koordinasi Kemenag,” katanya kepada ceknricek.com. Selanjutnya, Kemenag mempersilakan MUI untuk menindaklanjuti masukan para dai yang sudah ada tersebut. “Dengan demikian, Kemenag tidak akan menerbitkan lagi daftar dai, semua akan dilakukan oleh MUI. Mengenai apakah nanti akan ada proses sertifikasi atau tidak itu kami serahkan kepada ormas Islam atau MUI,” katanya lebih lanjut.

Mastuki menyatakan, setelah melalui berbagai pertemuan, maka sudah ada saling pengertian dari berbagai pihak. “Jadi doal daftar mubalighh tak perlu dibesar-besarkan lagi karena Kemenag dengan para ulama sudah bersilaturahmi untuk menyelesaikan kesalahpahaman yang ada,” katanya.