Heboh Gaji Besar Megawati Dan BPIP

Category: Berita -> POLITIK & HUKUM | Posted date: 2018-05-28 20:51:58 | Updated date: | Posted by: Marah Sakti Siregar


Ceknricek.com - BERITA menghebohkan itu mencuat Minggu sore hingga malam hari tanggal (27/5). Isinya: Megawati sebagai ketua Dewan Pengarah Badan Pengembangan Ideologi Pancasila ( BPIH) ditetapkan bergaji Rp 112 juta per bulan.



Ceknricek.com - BERITA menghebohkan itu mencuat Minggu sore hingga malam hari tanggal (27/5). Isinya: Megawati sebagai ketua Dewan Pengarah Badan Pengembangan Ideologi Pancasila ( BPIH) ditetapkan bergaji Rp 112 juta per bulan.

Ketentuan menggiurkan itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) no 42 tahun 2018 yang ditandatangani Presiden Jokowi tanggal 23 Mei 2018. Besarnya gaji, tokoh penentu dan penerima gaji itu: Presiden Jokowi dan Ketum PDIP Megawati, sontak menarik perhatian. Baik para wartawan di media siber, juga para pegiat media sosial. Dalam waktu cepat, di media siber pun langsung bermunculan pelbagai versi judul berita berkaitan dengan tokoh Pengarah dan Pembina Ideologi Pancasila dan besaran gaji mereka. Sedangkan di dunia medsos reaksi juga terlihat ramai dengan cuitan dan gerutuan menyikapi berita tersebut. Publik seperti terhenyak. Impresi muncul Presiden Jokowi sedang membagi-bagi rezeki kepada para tokoh yang dekat dengannya dan selama ini mendukung dia. “Masak bisa, dalam kondisi ekonomi Indonesia yang tumbuh stagnan sekarang ini, ketua Pengarah Badan Pembina Pancasila digaji begitu besar,” tulis seorang peserta di Whatts Up (WA) Group, bernada protes. Diskusi di WAG itu pun berlangsung hangat. Pro kontra sahut menyahut di pelbagai WAG. Semuanya rata-tata membincangkan kejutan yang muncul dari Perpres baru tersebut.

Perpres bertajuk “Hak Keuangan dan Fasilitas lain Bagi Pemimpin, Pejabat dan Pegawai BPIH” itu memang melampirkan pelbagai pasal aturan termasuk besarnya gaji dan fasilitas. Untuk semua unsur di BPIP. Pengarah, Pelaksana dan pegawai lembaga negara di bawah presiden itu.

Dalam lampiran Perpres itu tercantum patokan gaji. Setelah gaji Megawati sebagai ketua Dewan Pengarah, disebutkan juga besar gaji untuk para Anggota Dewan Pengarah. Yakni, masing-masing sekitar Rp 100 juta.

Ada delapan tokoh duduk sebagai Anggota Dewan Pengarah BPIP. Mereka adalah tokoh yang dikenal dekat dengan Presiden Jokowi. Yaitu: mantan Wapres Try Sutrisno, Prof DR Achmad Syafi’i Ma’rif, Prof DR KH Said Agil Siradj, KH Ma’ruf Amin, Prof Dr Muhammad Mahfud MD, Pengusaha Sudamek, Andreas Anangguru Yawangoe dan Mayjen Pur Wisnu Bawa Tenaya.

Lalu, pada unsur pelaksana. Kepala BPIP DR Yudi Latief bergaji Rp 76,5 juta. Wakil Kepala BPIP: Rp 63,5 juta. Deputi BPIP: Rp 51 juta dan Staf Khusus: Rp 36,5 juta.
Patokan gaji itu terbilang tinggi. Mengejutkan banyak orang yang selama ini beranggapan BPIP adalah lembaga idiel. Lembaga yang membina dan menyuluh masyarakat berkaitan dengan ideologi negara. Tentulah, lembaga seperti ini akan senantiasa tampil sederhana dan bersahaja. Tak ada yang menyangka, gaji Pengarah dan Pelaksananya bisa sampai lebih seratus juta rupiah per orang per bulan. ”Ketentuan gaji itu benar-benar melukai hati masyarakat,” tukas Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Bukan cuma, Fadli. Prof DR Mahfud MD, salah satu Anggota Dewan Pengarah BPIP, juga ikut risih dengan patokan gaji yang tinggi itu. “Kami selama ini tak pernah mengurus soal gaji. Itu sepenuhnya keputusan pemerintah,” cuitnya lewat twitter.

Reaksi keberatan memang bermunculan atas patokan gaji tinggi khusus buat para Pengarah dan Pembina BPIP. Pemerintah dinilai boros dan kurang sensitif pada kesulitan rakyat saat ini. Apa lagi, ekonomi kita tak tumbuh signifikan dan sudah diakui sejumlah ekonom sedang ada ancaman ekonomi global terhadap ekonomi kita. Antara lain karena naiknya harga minyak dunia yang mendekati USD 80 per barel. Tekanan kurs rupiah yang kini sudah di atas patokan APBN. Neraca Perdagangan kita yang kini sudah defisit, setelah tiga tahun sebelumnya selalu surplus.

Pendeknya, secara keseluruhan, menurut mantan Menkeu DR Fuad Bawazier, “ekonomi Indonesia lagi tekor”. Namun, pemerintah bukannya tiarap. Malah, seperti tidak mau mengerem pengeluaran. Ekonom INDEF DR Bhima Yudhistira sebelumnya sudah mengeritik kebijakan populis pemerintah kala memberikan THR Istimewa kepada PNS, Anggota TNI/Polri dan pensiunan. Kebijakan yang diakui Menkeu Sri Mulyani akan menggerus sekitar Rp 35 triliun. Baca: THR Istimewa Di Tahun Politik.

Beban pengeluaran pemerintah jelas akan bertambah karena adanya pos pengeluaran baru: BPIP. Tapi, belum diperoleh berapa besar tambahan pengeluaran pemerintah per tahun dari pos baru ini. Yang pasti, suara kritis meminta pemerintah meninjau patokan gaji terus bergaung. Ekonom muda yang kini menjadi rektor Universitas Paramadina, Jakarta, Prof Firmanzah PhD, misalnya, mengusulkan sebaik patokan gaji di Perpres 42, Tahun 2018 itu dievalusi. “Saya kira tidak ada salahnya, jika pemerintah mengevalusi dan meninjaunya,” katanya, Senin malam kepada ceknricek.com.

Dia menilai patokan gaji para Pengarah dan Pelaksana BPIP itu memang terlalu tinggi. Lebih tinggi dari gaji presiden. “Sebaiknya gaji siapa pun di Badan itu tidak lebih tinggi dari gaji presiden. Jika gaji presiden sekarang sekitar Rp 63 juta atau Rp 64 juta, maka gaji paling tinggi di BPIP sebaiknya di bawah itu,” ujar mantan dekan FEUI itu.
Prof Mahfud MD sendiri menyatakan tidak keberatan jika patokan gaji itu diturunkan nantinya. Dalam cuitan di twitternya, Mahfud malah setuju dan mengapresiasi jika ada anggota atau kelompok masyarakat yang menggugat Perpres 42/2018 ke Mahkamah Agung. “Pimpinan BPIP mengapresiasi rencana lembaga seperti MAKI (Masyarakat Antikorupsi Indonesia) yang kabarnya mau menguji Perpres 42 ke MA,” kata Mahfud.

Prof Firmanzah berpendapat bahwa kuatnya reaksi keberatan masyarakat atas patokan gaji para petinggi BPIP boleh jadi karena mereka terpengaruh pada realitas yang kini terjadi di Malaysia. “Mahathir Muhammad terpilih kembali dan dia kemudian melakukan langkah efisiensi di pemerintahan guna mengatasi kinerja ekonomi yang lemah. Gaji menteri dipotong 10%. Masyarakat kita kayaknya terpengaruh pada langkah itu dan sepertinya ingin langkah efisiensi seperti itu juga dilakukan di sini,” tambah Firmanzah.

Suara keberatan yang mencuat di media sosial umumnya juga berharap para tokoh yang ditunjuk di BPIP berinisiatif menolak patokan gaji tinggi itu. “Jangan menunggu pemerintah meninjau ulang, dong. Tokoh yang selama ini kita kenal sederhana seperti Prof Syafi’i Ma’rif sebaiknya memelopori usul peninjauan itu,” tulis seorang aktifis diskusi di WAG.

Menteri Keuangan Sri Mulyani terpaksa tampil memberi penjelasan merespon reaksi keberatan khalayak atas patokan gaji tinggi itu. Ia mengatakan, sebenarnya hak keuangan yang diterima para Pengarah dan anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sama dengan pejabat negara lainnya. "Yaitu (gaji pokok) hanya Rp 5 juta. Lalu ada disebut tunjangan jabatan sebesar Rp 13 juta," kata Sri Mulyani kepada wartawan di Kantor Presiden, di Jakarta, Senin, (28/5).

Yang agak besar penerimaan di BPIP itu adalah biaya operasional. Dia belum merinci besaran pengeluaran pejabat di BPIP. Tapi mengingatkan bahwa semua yang bekerja di Badan ini selama ini belum digaji. Padahal, “mereka sudah setahun bekerja.” Itulah salah satu alasan, gaji mereka kemudian dipatok lebih besar.

Alasan yang nampaknya sulit dimaklumi publik. Sebab, mereka bisa menangkap banyak pejabat negara kita kini tidak lagi hidup sederhana dan dedikatif.